Daerah Didorong Optimalkan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi
Kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai masalah di daerah, termasuk tengkes, terus didorong. Pemerintah memberikan dukungan dana padanan atau ”matching fund” di platform Kedaireka.
Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Berbagai aspek permasalahan di daerah dapat diatasi melalui kolaborasi pemerintah daerah bersama perguruan tinggi. Kolaborasi untuk menuntaskan persoalan yang berbasis riset dan inovasi terbuka lebar dengan keberadaan matching fund atau dana padanan dari pemerintah yang terus meningkat setiap tahun. Di tahun 2022, tersedia dana matching fund sekitar Rp 1 triliun.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung terjalinnya kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kedaireka. Pertemuan dilakukan bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pada akhir Mei lalu.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Diktiristek Nizam, Jumat (3/6/2022), memaparkan, program matching fund dengan platform Kedaireka menjadi wadah pertukaran pemikiran atau reka cipta antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) ataupun pemerintah daerah (pemda). Kedua pihak dapat saling berkolaborasi memberikan kebermanfaatan agar memiliki pengaruh yang luas.
Kolaborasi antara perguruan tinggi dan DUDI ataupun pemda ditujukan agar meningkatkan kemandirian bangsa dalam hal reka cipta dengan menghasilkan inovasi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat, daerah, dan bangsa. Program Kedaireka dapat membuka kesempatan kolaborasi antara DUDI dan sekitar 4,000 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia serta hampir 300.000 dosen.
Total dana matching fund yang diusulkan untuk proposal-proposal tersebut mencapai sekitar Rp 4,6 triliun.
Menurut Nizam, Kedaireka lahir sebagai katalis kerja sama antara para pemimpin di daerah dan perguruan tinggi dengan mandat Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Program ini dapat menjadi salah satu sarana penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa sekaligus menjadi tempat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, ekonomi, dan sosial di setiap daerah.
”Perguruan tinggi hadir dengan Kampus Merdeka, yang tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga membangun desa, meningkatkan literasi, meningkatkan hasil perkebunan, sampai membangun desa wisata,” kata Nizam.
Ia melanjutkan, mahasiswa belajar dengan masyarakat selama satu tahun untuk membangun desa, kecamatan, dan Tanah Air. Dengan demikian, ia mengharapkan dalam waktu singkat hal ini dapat membantu menyelesaikan pekerjaan rumah untuk mengakselerasi potensi perguruan tinggi demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat serta mewujudkan kabupaten emas.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek Kiki Yuliati menambahkan, pada tahun ini Kemendikbudristek menyediakan anggaran Rp 1 triliun untuk dapat dimanfaatkan melalui Program Kedaireka. Dosen dan mitra dapat membuat akun di platform Kedaireka. Dosen dapat menyampaikan keahlian dan spesialisasinya, sedangkan mitra dapat menyampaikan masalah dan kebutuhannya.
Selanjutnya, sistem akan mencocokkan antara dosen dan mitra. ”Jika ditemukan kecocokan, dosen dapat mengajukan proposal kepada Kemendikbudristek,” jelas Kiki.
Tengkes dan mutu pendidikan
Dukungan matching fund lewat platform Kedaireka difokuskan pada bidang ekonomi digital, kemandirian kesehatan, ekonomi hijau, pemulihan ekonomi dan pariwisata, serta ekonomi biru. Melalui lima tema, bisa diidentifikasi area yang dapat digunakan untuk kolaborasi dengan perguruan tinggi.
Adapun untuk program kolaborasi dengan Apkasi, Kedaireka akan berfokus pada penekanan angka stunting atau tengkes. Kerja sama Kemendibudristek dan Apkasi merupakan upaya untuk mendorong inovasi dan cipta dan reka dalam meningkatkan kreativitas perguruan tinggi serta peningkatan pengabdian masyarakatnya dengan memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat dan juga meningkatkan program-program yang ada di daerah agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Harapannya, melalui sinergi ini dapat mempercepat pemerataan sumber daya manusia di Indonesia
Hingga saat ini, sudah ada beberapa contoh program Kedaireka yang berjalan, seperti kolaborasi IPB University dengan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi masalah tengkes. Ada pula kolaborasi Universitas Negeri Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk industri kelapa terpadu. Program-program seperti itu bisa menjadi area yang dapat dikolaborasikan bersama perguruan tinggi.
Perwakilan Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyambut baik kerja sama program dana hibah Kedaireka tahun 2023 antara Kemendikbudristek dan Apkasi. Hal ini sebagai upaya mendorong inovasi, kreativitas perguruan tinggi, dan pengabdian masyarakat sekaligus mendukung program di masing-masing daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Apkasi Nur Hasanah menyebutkan Apkasi juga memiliki program unggulan dalam bidang pendidikan yang dapat dikolaborasikan untuk mengurai permasalahan di daerah. Salah satu program unggulan Apkasi adalah peningkatan mutu guru di bidang matematika dan pembelajar English Cepat.
”Kami berharap, melalui kerja sama dengan Kemendikbudristek, peningkatan mutu guru di bidang tersebut semakin baik,” ujar Nur.
Pelaksana Tugas Sekretaris Ditjen Diktiristek Tjitjik Srie Tjahjandari mengungkapkan, program kolaborasi Kedaireka akan memberikan dana padanan. Jika pemda mengajukan program penanggulangan tengkes yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, mereka bisa mengajukan alokasi anggaran untuk mendapatkan dana padanan. Dengan adanya dana padanan, area bisa diperluas dan area intervensi bisa diperdalam.
”Tahun depan diharapkan peran serta pemda dalam program Kedaireka bisa ditingkatkan bukan hanya satu wilayah intervensi tertentu, melainkan juga wilayah intervensi lainnya,” ujar Tjitjik.
Kemendikbudristek menyediakan 56 persen dana matching fund dan 44 persen dari dana kemitraan. Kolaborasi bukan hanya berfokus untuk penanggulangan permasalahan, melainkan juga dapat meningkatkan produktivitas pemerintah daerah ke tingkat nasional dan internasional.
Tjitjik menambahkan, dari dua batch program yang sudah dibuka, terlihat antusiasme yang sangat besar. Proposal yang masuk berjumlah 3.540 proposal. Berdasarkan proposal yang masuk tersebut, 69 persen menyasar lima tema yang ada, sedangkan 31 persen memiliki tema yang bersifat umum. Total dana matching fund yang diusulkan untuk proposal-proposal tersebut sekitar Rp 4,6 triliun.
”Dengan adanya usulan Rp 4,6 triliun, sementara dana yang tersedia hanya Rp 1 triliun, tingkat kompetitifnya akan semakin tinggi. Karena itu, pemda melalui Apkasi dapat mulai lebih awal menyiapkan program secara saksama dan diharapkan memiliki kualitas yang lebih,” kata Tjitjik.