Tak Ada Guru Agama Kristen, Siswa di Sumsel Minta Nilai ke Gereja

Keberadaan guru agama di Sumatera Selatan tidak memadai. Beberapa sekolah kekurangan guru agama. Di sisi lain lowongan untuk guru agama sangat sedikit.

ERIKA KURNIA

Guru Pendidikan Agama Islam menjelaskan pelajaran ke murid kelas 2 SDN 16 Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (3/1/2022).

PALEMBANG,KOMPAS-Keberadaan guru agama di Sumatera Selatan belum memadai. Beberapa sekolah menggunakan jasa guru honorer untuk mencukupi kebutuhan. Tidak hanya itu, ada sekolah yang terpaksa tidak menyediakan guru agama untuk siswa non-muslim karena tidak memiliki anggaran yang memadai.

Hal ini terjadi di SD Negeri 13 Palembang di mana dari 610 siswa hanya diajar oleh dua guru agama, salah satunya adalah guru honorer. Kepala sekolah SD Negeri 13 Palembang, Erma mengatakan, selama ini, ada tiga guru agama yang mengajar di sekolah tersebut. Namun, salah satunya berpindah ke sekolah lain ketika dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Otomatis tinggal dua guru agama yang mengajar di sekolah ini, satunya sudah berstatus PNS (pegawai negeri sipil) dan yang lain masih honorer," kata Erna yang baru enam bulan menjadi Kepala sekolah di SDN 13 Palembang.

Pengurangan ini menjadi tantangan baru baginya karena harus membagi jam mengajar. Selama ini, setiap guru agama mendapatkan jatah mengajar sekitar 24 jam per minggu. Namun dengan guru yang berkurang berarti dia harus membuat strategi yakni membebankan jam tambahan pada dua guru tersisa.

Pilihan untuk menambah guru honorer tidak bisa dilakukan karena sekolah tidak memiliki anggaran. "Kami berharap ada tambahan guru agama baru baik berstatus PNS maupun PPPK," katanya.

Meminta nilai ke gereja

Kendala lain juga dialami untuk 10 siswa di sekolah ini. Karena tidak memiliki guru agama, mereka meminta nilai di tempat ibadahnya. "Untuk yang Kristen, kami minta untuk minta nilai dari gereja," kata Erma. Meskipun begitu, dalam kegiatan sehari-hari, siswa tetap berada di kelas selama jam pelajaran agama Islam berlangsung.

Baca juga : Guru Pendidikan Agama Kristen Memperjuangkan Kesetaraan

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Guru-guru Sekolah Dasar Negeri 6 Palu sedang memberikan pelajaran Agama kepada para siswanya, Selasa (16/10/2018). Belum banyak murid yang datang ke sekolah karena masih di pengungsian. Bahkan, beberapa dari mereka belum diketahui nasibnya.

Edi Rismawan (30) guru agama honorer di sekolah itu berharap dirinya dapat segera memiliki status yang jelas. Karena selama enam tahun mengabdi, dirinya harus mengais jam ajar di dua sekolah. "Saya mengajar di sekolah ini dan SMK 5 Palembang dengan jam ajar yang sama yakni 24 jam per minggu," kata dia.

Bedanya, untuk di SDN 13 dia digaji per bulan, sedangkan di SMK 5, Edi digaji per jam pelajaran. Jika ditotal, setiap bulan saya mendapatkan sekitar Rp 2,2 juta per bulan. Hanya saja pembayaran dilakukan per tiga bulan sekali," kata Edi.

Untuk yang Kristen, kami minta untuk minta nilai dari gereja.

Untuk mencukupi kebutuhan hidup, ayah satu anak ini harus mengajar ngaji privat di empat tempat dengan upah yang tidak tentu. "Untuk pengajian, saya dibayar seikhlasnya saja," kata Edi yang telah mendapatkan gelar magister pendidikan agama pada 2019 lalu di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Rasa lelah terkadang mendera. Namun karena tanggung jawab sebagai kepala keluarga, rasa itu ia abaikan. Akibatnya, beberapa kali ia jatuh sakit. Selain itu, Edi merasa terbeban untuk menanamkan nilai-nilai luhur agama terutama akhlak pada siswanya karena saat ini gempuran teknologi kian gencar. "Siswa butuh bimbingan sehingga mereka bisa tetap berakhlak," ujar Edi.

Edi pernah mencoba untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil baik sebagai guru maupun dosen. Namun, beberapa kali mencoba tidak lolos juga, begitu juga dengan penerimaan PPPK. "Ada syarat Data Pokok Pendidikan yang perlu dilengkapi lagi," kata Edi.

Dia berharap agar pemerintah memberikan kesempatan baginya untuk bisa masuk sebagai PPPK. "Saya berharap agar mereka yang sudah mengabdi lima tahun ke atas bisa diangkat sebagai PPPK tanpa harus mengikuti tes," ujarnya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kegiatan belajar-mengajar di SDN Duren Tiga 14 Pagi, Jakarta Selatan, Jumat (25/3/2022). Sejumlah sekolah menyambut baik dikeluarkannya kebijakan Pembelajaran Tatap Muka 100 persen karena bisa membuat penyampaian materi lebih efektif. Sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut kebijakan tersebut.

Guru non muslim

Guru agama Kristen di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Sembawa yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Amser Simanjuntak mengutarakan harapan serupa di mana guru agama diberikan kesempatan untuk dapat mengisi lowongan sebagai guru PPPK atau PNS. "Hal ini agar guru agama memiliki kejelasan dalam segala aspek," kata dia.

Selama ini menurut Amser, tidak semua sekolah menyediakan guru agama untuk siswa yang beragama Kristen. Alasannya karena tidak ada anggaran dan tidak ada ruangan. Mereka (sekolah) lebih cenderung agar siswa mendapatkan nilai dari gereja masing-masing. Padahal gereja belum tentu memberikan pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah.

Baca juga : Guru, Tokoh Rujukan Keberagaman di Sekolah

Amser yang juga seorang Pendeta di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Kayuara Kuning, Kabupaten Banyuasin juga secara sukarela mengajarkan anak-anak jemaatnya untuk belajar sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat agar mereka dapat mengikuti ujian agama Kristen nantinya.

Jika nilai dan wawasan agama tidak diberikan secara benar, Amser khawatir akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan wawasan siswa tentang agama yang dianutnya. "Kondisi ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada moral dan keimanan siswa nantinya," kata Amser yang juga anggota dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Agama Kristen di Sumsel.

Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan Bagus Ade Dinata Panjaitan menyampaikan jika pihaknya telah mengusulkan pengangkatan guru agama Kristen kepada Kementerian Agama. Hanya saja usulan tersebut belum diterima. "Usulan itu wajar karena penerimaan PNS untuk guru agama Kristen di Sumsel terakhir kali terjadi pada 12 tahun lalu," kata dia.

Hingga kini,ujar Bagus, jumlah guru agama Kristen yang berstatus PNS hanya berjumlah 27 orang. Itu pun sudah termasuk PNS di tingkat Pemerintah Kabupaten yakni Ogan Komering Ulu Timur. Jumlah ini tentu sangat jauh dari kebutuhan. "Saya yakni banyak siswa yang tidak bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan agama terutama yang tinggal di daerah pelosok," kata dia.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kegiatan belajar-mengajar di SDN Duren Tiga 14 Pagi, Jakarta Selatan, Jumat (25/3/2022). Sejumlah sekolah menyambut baik dikeluarkannya kebijakan Pembelajaran Tatap Muka 100 persen karena bisa membuat penyampaian materi lebih efektif. Sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut kebijakan tersebut.

Untuk tahun ini, dirinya sudah mengusulkan kebutuhan 57 guru agama Kristen untuk tingkat dasar dan 51 guru untuk tingkat menengah. "Ini baru usulan, keputusan tetap ada di tingkat kementerian," kata Bagus. Namun, ia berharap setidaknya setiap tahun ada lowongan. "Setidaknya dua orang per tahun agar kebutuhan siswa dapat segera terpenuhi," harap Bagus.