Peraturan Mendikbudristek Momentum Lindungi Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang terjadi di kampus menjadi sorotan. Lahirnya regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diharapkan melindungi korban kekerasan seksual.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Mahasiswa mengikuti aksi "UGM Darurat Kekerasan Seksual" di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (8/11/2018). Aksi tersebut untuk menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan pelecehan seksual yang oleh salah satu mahasiswa UGM peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) terhadap rekannya pada tahun 2017 lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Dukungan terhadap penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual mengalir. Kendati sejumlah pihak berkeberatan dengan beberapa narasi dalam peraturan itu, dukungan disuarakan berbagai kalangan, mulai dari perguruan tinggi hingga organisasi masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) menjadi momentum melindungi para korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Permendikbud-Ristek PPKS merupakan payung hukum untuk melindungi dan memberikan kepastian atas hak korban dan saksi yang selama ini kurang diperhatikan kampus. Karena itu, peraturan tersebut harus segera diterapkan di kampus sebagai bukti nyata pemenuhan kewajiban perguruan tinggi melindungi sivitas akademika.

”Kalau dilihat dari perspektif korban, banyak sekali korban berjatuhan traumatis dan beberapa sangat mengerikan. Peraturan menteri sangat penting, mendesak, dan perlu segera karena kita ingin melindungi korban dan salah satu mandat konstitusi, Pancasila,” ujar Faqihuddin Abdul Kodir, dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (11/11/2021).

KOMPAS/YOLA SASTRA

Aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan menggelar aksi diam dalam peringatan Hari Perempuan Internasional di jalan depan kantor DPRD Sumatera Barat, Padang, Sumbar, Senin (8/3/2021). Melalu tulisan di kertas karton, mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena angka kekerasan seksual masih relatif tinggi, termasuk di Sumbar.

Faqihuddin menegaskan, peraturan itu sejalan dengan ajaran agama Islam yang hadir memberikan anugerah atau kebaikan, kerahmatan pada semesta,  terutama umat manusia, agar jangan sampai ada korban kekerasan seksual bergelimpangan.

Baca juga : Melawan Kekerasan Seksual di Kampus

Jika ada penolakan, dia menilai, hal itu karena perbedaan persepsi, yakni ada sudut pandang di mana frasa tidak setuju, tidak terima tentang konsen itu dianggap sebagai kata yang bisa mengarah pada kebebasan seks atau boleh zina.

”Padahal, secara substansi itu justru bicara tentang kualitas, tentang adanya korban. Jadi, bukan melegalkan perzinahan, tetapi untuk menemukan atau memastikan terjadinya kekerasan seksual itu. Jadi, jangan sampai karena dianggap berzina, lalu korban akan dianggap pelaku,” ujar Faqihuddin yang juga anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Secara substansi itu justru bicara tentang kualitas, tentang adanya korban. Jadi, bukan melegalkan perzinahan, tetapi untuk menemukan atau memastikan terjadinya kekerasan seksual itu.

Hingga Kamis, daftar nama yang mendukung Permendikbudristek PPKS melalui solidaritas yang digalang Aliansi Kampus Aman secara daring terus bertambah. Aliansi Kampus Aman terdiri dari perguruan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, organisasi internal lintas perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil.

Kompas/Raditya Helabumi

Para pegiat hak-hak perempuan mengikuti aksi 500 Langkah Awal Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020). Aksi tersebut merupakan bagian dari Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Kampus Aman mengapresiasi gerak cepat pemerintah melalui Kemendikbudristek dalam menciptakan ruang aman bagi sivitas akademika, terkhusus bagi korban dan saksi kasus kekerasan seksual.

Harapannya, melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), Permendikbudristek PPKS akan menghadirkan mekanisme pencegahan dan penanganan yang tepat sasaran melalui pelibatan seluruh elemen sivitas akademika.

Segera implementasikan

Setara Institute dalam keterangan pers, yang diwakili oleh Sayyidatul Insiyah (peneliti hukum dan konstitusi) dan Ismail Hasani (Direktur Eksekutif), mendorong semua elemen dan pemangku kebijakan di lingkungan perguruan tinggi untuk segera mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan sekaligus penghapusan kekerasan seksual.

Baca juga : Kekerasan Seksual di Kampus Tidak Ditoleransi

Sebagai contoh, melalui sosialisasi dan diseminasi materi mengenai isu-isu pencegahan kekerasan seksual, perguruan tinggi menyusun peraturan rektor tentang pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual, pengembangan mekanisme layanan pelaporan, serta upaya implementatif lainnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak ditampilkan di Markas Polresta Cirebon, Jawa Barat, Selasa (14/9/2020). Hingga pertengahan September 2020, tercatat 37 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Cirebon.

Pemerintah juga didesak segera melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat terkait Permendikbudristek PPKS. Hal ini penting untuk mencegah disinformasi, terutama narasi yang menilai peraturan menteri tersebut merupakan legalisasi zina.

Selain itu, pemerintah juga mesti berdialog lebih ekstensif dengan organisasi-organisasi keagamaan mengenai substansi hukum dari peraturan tersebut.