Program Fasilitasi Kebudayaan Prioritaskan Kelompok Marjinal
Sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan, program Fasilitasi Bidang Kebudayaan berusaha merangkul pelaku seni budaya yang selama ini terpinggirkan.
Oleh
Mediana
·3 menit baca
Kompas/Agus Susanto
Petuah tetua adat di Kampung Cecer, Desa Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/8).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah kembali menyelenggarakan program Fasilitasi Bidang Kebudayaan dengan prioritas sasaran pelaku seni budaya perempuan, penyandang disabilitas, serta seniman di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Program ini bertujuan mendorong ruang keberagaman ekspresi.
Pada 2020, program Fasilitasi Bidang Kebudayaan pertama kali diadakan. Program ini berwujud fasilitasi dana hibah yang diberikan kepada suatu kelompok kebudayaan atau perseorangan. Dana tersebut tidak boleh dipakai membangun fisik dan nonkomersial.
Ada tiga jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui dana program Fasilitasi Bidang Kebudayaan, yakni dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik.
Kita sering berbincang mengenai ketimpangan ekonomi pusat-daerah. Namun, kita kurang membahas isu yang sama dialami oleh perempuan, penyandang disabilitas, ataupun pelaku seni budaya lainnya, khusus di 3T. (Hilmar Farid)
”Kita sering berbincang mengenai ketimpangan ekonomi pusat-daerah. Namun, kita kurang membahas isu yang sama yang dialami oleh perempuan, penyandang disabilitas, ataupun pelaku seni budaya lainnya, khusus di 3T,” ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid, Senin (15/2/2021), di Jakarta.
Menurut Hilmar, perempuan pelaku seni budaya umumnya belum banyak mendapat kesempatan dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, perempuan pelaku seni budaya juga punya andil dalam perkembangan kultural, tetapi mereka seperti tidak punya ”nama” di masyarakat.
Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan tahun 2021 memakai tema ”Ketahanan Kebudayaan”. Tahun lalu, program belum menyasar khusus kepada pengusul berlatar belakang perempuan seniman, penyandang disabilitas, ataupun pelaku seni budaya dari daerah 3T. Namun, pemerintah secara perlahan akan menekankan kepada tiga kelompok itu.
Total alokasi anggaran program yang disediakan mencapai Rp 70 miliar. Proposal yang masuk akan dikurasi oleh tim independen.
”Kami masih mengukur dari sisi output, belum sampai dampak. Misalnya, jumlah proyek tuntas dikerjakan. Kami juga sekarang fokus membuka ruang akses,” kata Hilmar.
Sejumlah wayang tentang setan dalam kelompok Pasetran Gandhamayit ditampilkan dalam pameran Jayengtilam di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta, Senin (23/11/2020). Pameran ini digelar untuk mengangkat kembali kejayaan tradisi lisan yang hidup di masyarakat. Pameran temporer ini berlangsung hingga 30 Desember 2020.
Tak terekam
Secara terpisah, seniman Citra Sasmita mengatakan, selama ini, kiprah perempuan dalam sejarah kebudayaan di Indonesia nyaris tidak terbaca dan terdokumentasikan dengan baik. Maestro Emiria Soenasa, misalnya, tidak memiliki rekam jejak seni rupa yang terdokumentasikan dengan maksimal. Akibatnya, tidak banyak masyarakat mengenal karya maestro itu.
Dia menyambut baik program Fasilitasi Bidang Kebudayan. Ini dinilai sebagai langkah awal untuk memajukan kebudayaan, tempat perempuan juga punya andil penting.
”Efektivitas program Fasilitasi Bidang Kebudayaan bisa terjadi jika sasaran program menyentuh perempuan seniman tradisi yang mewarisi kekayaan kultural di daerah mereka masing-masing. Permasalahan mereka sekarang adalah keterbatasan akses teknologi dan informasi,” ujarnya.
Kurator dan dosen Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Citra Smara Dewi, berpendapat, perkembangan seni rupa di luar Jawa dan Bali belum sekokoh Jawa dan Bali. Situasi itu memiliki akar sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi dan sosial.
Di beberapa wilayah Indonesia kini sudah mulai bermunculan komunitas seni budaya yang kokoh. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan. Pelaku seni budaya muda yang sebelumnya menempuh pendidikan di Jawa kembali ke daerah asal dan punya kesadaran kuat mengkaji akar sejarah budaya lokal mereka.
Menurut dia, program Fasilitasi Bidang Kebudayaan tidak bisa berdiri sendiri untuk mengangkat pelaku seni budaya yang selama ini dianggap termarjinalkan. Program itu hanya bersifat stimulus.
”Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan menyentil (pemerintah dan komunitas) daerah untuk ikut bangkit memajukan seni budaya di wilayah masing-masing,” katanya.
