Pemutakhiran Data Nomor Ponsel untuk Subsidi Kuota Internet Hingga 11 September 2020

Bantuan kuota data seluler bagi mahasiswa dan dosen diharapkan tepat sasaran. Pemerintah diminta segera menyosialisasikan mekanisme teknis penyaluran dan penggunaan bantuan.

Kompas/Priyombodo

Petugas memeriksa kecocokan foto dan wajah peserta ujian tulis berbasis komputer (UTBK), seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) 2020 gelombang kedua di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2020). Pemeriksaan itu dilakukan untuk menghindari joki tes SBMPTN.

JAKARTA, KOMPAS-Hingga Jumat (4/9/2020), sekitar 25,64 persen dari total 7,9 juta mahasiswa dan 33,28 persen dari total 287.000 dosen telah memvalidasi nomor telepon seluler yang aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dalam rangka penyaluran subsidi kuota internet pembelajaran jarak jauh. Pemutakhiran data digelar sampai Jumat (11/9/2020).

"Setiap hari terdapat peningkatan validasi data nomor ponsel sekitar 10 persen. Sejauh ini, kami belum menerima keluhan kendala. Kami optimis, sampai batas waktu yang diberikan, persentase pemutakhiran data bisa mencapai di atas 90 persen," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Paristiyanti Nurwardani saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman Pengadaan Paket Telekomunikasi Terjangkau untuk Perguruan Tinggi dengan Hutchison Tri Indonesia, Jumat (4/9/2020), di Jakarta.

Sebelumnya, pada tanggal 27 Agustus 2020, Kemendikbud mengumumkan akan memberikan subsidi kuota internet bagi guru, dosen, siswa, dan mahasiswa. Khusus mahasiswa dan dosen, kuota internet yang akan disalurkan  50 gigabyte (GB) setiap bulan  dari September-Desember 2020.

Ada tiga persyaratan bagi mahasiswa dan dosen untuk  mendapatkan bantuan kuota tersebut. Pertama, melakukan pemutakhiran data nomor  ponsel, kedua melengkapi dan melakukan validasi data nomor ponsel aktif seluruh dosen dan mahasiswa, dan ketiga melakukan pengalihan bantuan serupa  agar tidak terjadi duplikasi bantuan.

Pekan depan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan menggelar bimbingan teknis penyaluran bantuan."Panduan teknis penyaluran bantuan sudah selesai kami buat kemarin. Hari ini kami akan segera sosialisasikan," kata dia.

Anjungan pembelajaran

Menurut Paristiyanti, apabila sampai batas waktu pemutakhiran data, persentase validasi data nomor ponsel masih kurang dari 95 persen, pemerintah tetap mengusahakan agar ada solusi lain, salah satunya membangun anjungan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dan dosen tetap bisa belajar-mengajar. Anjungan pembelajaran ini menyerupai fasilitas  akses internet yang terhubung dengan sistem perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Di anjungan,  mahasiswa dan dosen bisa berkumpul untuk belajar-mengajar. Sinyal internet masih bisa diakses sampai radius jarak dua sampai lima kilometer.

Di anjungan,  mahasiswa dan dosen bisa berkumpul untuk belajar-mengajar. Sinyal internet masih bisa diakses sampai radius jarak dua sampai lima kilometer.

Rencananya, prototipe anjungan pembelajaran akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Apabila sukses, anjungan pembelajaran akan terus dilanjutkan.

Saat ini, dari total 7,9 juta orang mahasiswa, sekitar 124.000 orang di antaranya tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Mereka juga menjadi sasaran dari solusi anjungan pembelajaran.

Sebelum dengan Hutchison Tri Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menandatangani nota kesepahaman Pengadaan Paket Telekomunikasi Terjangkau untuk Perguruan Tinggi dengan Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata.

"Data nomor ponsel yang sudah divalidasi akan diisi bantuan kuota data seluler setiap bulan. Kalau dalam sebulan kebutuhan kuota data lebih dari jatah 50 GB, kami pause. Sebaliknya, jika kebutuhan kuota data kurang jatah 50 GB, sisanya akan dimasukkan pada bulan berikutnya," katanya.

Baca juga: Pastikan Subsidi Kuota Internet Tepat Sasaran

Head of Public Relations and Archives Section Universitas Brawijaya Kotok Gurito secara  terpisah, mengatakan, pihaknya menyambut positif kebijakan bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen.

"Selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ), sejumlah mahasiswa pulang kampung. Mereka membutuhkan kuota data seluler untuk  mengikuti PJJ, terutama metode daring," ujar  dia.

Kotok menceritakan, per 30 Agustus 2020, Rektor Universitas Brawijaya telah mengeluarkan surat edaran yang intinya meminta setiap fakultas melakukan pemutakhiran data mahasiswa dan dosen, termasuk data nomor ponsel. Apabila ada nomor ponsel yang tidak aktif digunakan, mahasiswa ataupun dosen bersangkutan diminta segera lapor.

Kotok memastikan, seluruh mahasiswa mempunyai ponsel pintar. Perangkat gawai ini adalah salah satu penunjang utama belajar. Rata-rata kuota internet yang dibutuhkan mahasiswa untuk lancar mengikuti PJJ daring bisa mencapai 30 GB. Dengan demikian, bantuan kuota data seluler sebesar 50 GB  sangat cukup bagi mereka.

"Kami rasa, pemerintah seharusnya tahu kebutuhan belajar-mengajar selama PJJ dan (berupaya) mengantisipasi hal-hal negatif dari bantuan kuota sebesar 50 GB. misalnya antisipasi tidak dipakai buat kebutuhan non belajar-mengajar," imbuh dia.

Program Director of Association of Catholic Higher Learning Institution Agustinus Widyaputranto menambahkan, bantuan kuota  internet menjadikan akses  pembelajaran lebih terjangkau. Penggunaannya kembali kepada individu mahasiswa ataupun dosen yang memiliki etos belajar sehingga kuota yang diberikan benar-benar dipakai untuk pembelajaran.

Dia berpendapat, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme penggunaan bantuan kuota internet, misalnya penjelasan teknis kuota hanya berlaku di halaman sistem manajemen pembelajaran (LMS), platform, serta aplikasi sumber edukasi lainnya.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Para peserta peluncuran KKN-PPM UGM Daring Periode II sedang mengikuti pelepasan virtual mahasiswa KKN-PPM UGM Daring, di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Senin (29/6/2020).

Kontrol kuota

"Kunci efektivitas bantuan kuota data seluler terletak di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kemendikbud. Kedua kementerian ini bertanggung jawab terhadap whitelist access sehingga penggunaan bantuan kuota terkontrol dan efektif," kata dia.

Whitelist access atau daftar putih adalah daftar item platform atau  aplikasi yang diberi akses ke sistem atau protokol tertentu. Saat daftar putih digunakan, semua entitas platform ataupun aplikasi yang tak masuk daftar ditolak aksesnya.

Lebih jauh, Agustinus berpendapat, hal lain yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan penyedia platform yang dipakai untuk PJJ metode daring, seperti Google dan Zoom. Dengan demikian, satuan pendidikan tinggi dimudahkan membayar layanan platform tersebut. Lalu, pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya adalah mengatasi ketimpangan digital, baik dari sisi infrastruktur jaringan maupun budaya.

"Setidaknya, masalah beban biaya beli kuota data seluler sekarang sudah teratasi. Kami mengapresiasi ini," imbuh dia.

Wakil Presiden Direktur Hutchison Tri Indonesia M Danny Buldansyah mengatakan, untuk bantuan kuota data seluler dari pemerintah, Kemdikbud akan membuat daftar putih. Dengan demikian, bantuan bisa digunakan secara lebih tepat sasaran.

Untuk bantuan kuota data seluler, perusahaan mengikuti arahan pemerintah. Setelah data valid nomor ponsel mahasiswa ataupun dosen disetor ke operator, operator akan mengisi kuota data. Mahasiswa ataupun dosen akan mendapatkan notifikasi dari Hutchison Tri Indonesia untuk konfirmasi.

Danny mengatakan, Hutchison Tri Indonesia juga mempunyai penawaran paket 30 GB Edu. Paket ini tidak perlu bayar. Mahasiswa ataupun dosen yang sudah mendapatkan bantuan kuota data dari pemerintah berhak menerima penawaran paket tersebut. Dia berharap, penawaran itu bisa melengkapi kebutuhan.

Sejak pertengahan Maret 2020 atau PJJ berlangsung, dia mencatat terjadi kenaikan lalu lintas data seluler sebesar 25 - 30 persen dibanding hari normal sebelum PJJ. Konsumsi data seluler bergeser dari wilayah perkantoran dan kampus menuju kawasan hunian tempat tinggal. Hutchison Tri Indonesia memonitor pergerakan lalu lintas serta permintaan peningkatan kapasitas jaringan.

Baca juga: Selain Subsidi Kuota, Perkuat Juga Jaringan Telekomunikasi

Layanan telekomunikasi seluler Hutchison Tri Indonesia hadir di sekitar 34.000-an desa/kelurahan. Tingkat keterjangkauannya mencapai sekitar 200 juta orang populasi.