Kasus Guru Positif Covid-19 Menjadi Peringatan Dini
Munculnya kasus Covid-19 pada beberapa guru di sejumlah daerah, meskipun bukan karena pembukaan sekolah, harus diwaspadai sebagai peringatan dini bahwa sekolah bisa menjadi kluster baru dalam penularan Covid-19.
Oleh
Yovita Arika
·3 menit baca
Kompas/Priyombodo
Wijdan, siswa kelas IV SD, mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan internet gratis dari swadaya masyarakat yang dikelola oleh Karang Taruna Unit 07 di kawasan permukiman padat Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Pembukaan sekolah merupakan cara paling efektif untuk mengatasi pembelajaran jarak jauh yang tidak optimal. Namun, pembukaan sekolah di tengah jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat berisiko tinggi terhadap keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
Munculnya kasus Covid-19 pada sejumlah guru di sejumlah daerah, meskipun bukan karena pembukaan sekolah, harus diwaspadai sebagai peringatan dini bahwa sekolah bisa menjadi kluster baru dalam penularan Covid-19. Saat sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ), di sejumlah wilayah para guru tetap wajib ke sekolah sehingga membuat guru rentan tertular Covid-19.
”Di beberapa wilayah, seperti Tangerang Selatan, telah muncul kasus Covid-19 di kalangan pendidik yang diduga kuat mereka terpapar saat mereka menjalankan tugas di sekolah. Kondisi ini harus diwaspadai agar jangan sampai terjadi di wilayah lain,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Jumat (4/9/2020), di Jakarta.
Pekan lalu, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyebutkan, ada 15 guru dan karyawan di salah satu sekolah di Tangerang Selatan positif Covid-19. Sekolah tersebut belum dibuka, tetapi selama PJJ para guru dan karyawan beraktivitas di sekolah (Kompas.com, 31/8/2020).
Syaiful berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk memonitor kondisi kesehatan para guru dan siswa di wilayah hijau dan kuning yang telah menggelar kegiatan belajar- mengajar dengan tatap muka. Saat ini, sejumlah sekolah telah dibuka kembali terutama di wilayah berzona hijau dan kuning.
Data Satuan Tugas Nasional Covid-19 per 25 Agustus 2020 menyebutkan, sebanyak 149.887 sekolah berada di zona kuning dan 29.365 sekolah berada di zona hijau. Jumlah siswa di sekolah-sekolah tersebut sekitar 52 persen dari total jumlah siswa yang sebanyak 45,49 juta.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dasmen) Kemendikbud Jumeri, akhir pekan lalu, mengatakan, berdasarkan tinjauan Ditjen PAUD Dasmen, mayoritas satuan pendidikan sangat berhati-hati dalam membuka pembelajaran tatap muka. ”Jangan terlalu mengkhawatirkan situasi ini karena ternyata pemerintah daerah sangat berhati-hati,” katanya.
Dia mengatakan, sekolah memahami untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan sebelum mengambil keputusan. ”Sekolah-sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka, berdasarkan hasil rekap kami, (juga) masih sangat sedikit meskipun sekolah tersebut berada di zona hijau dan kuning,” kata Jumeri.
Pemerintah daerah, kata Jumeri, lebih tahu kondisi di lapangan, mereka juga memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pendidikan di wilayahnya. Oleh karena itu, dia berharap semua jajaran di tingkat daerah dapat berkolaborasi untuk mengimplementasikan Surat Kesepakatan Bersama Empat Menteri tentang Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 dengan sebaik-baiknya.
Sempurnakan konsep PJJ
Sementara itu, terkait PJJ, dengan belum adanya kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, Syaiful berharap Kemendikbud terus menyempurnakan konsep PJJ. Selain distribusi subsidi kuota internet agar tepat sasaran, Kemendikbud juga harus berupaya mengatasi kendala lainnya, seperti keterbatasan kepemilikan gawai oleh siswa.
”Kami berharap agar siapa yang berhak, mekanisme distribusi, hingga monitoring pemberian anggaran (subsidi kuota internet) bisa segera disampaikan Kemendikbud kepada publik,” katanya.
Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amich Alhumami mengatakan, Bappenas juga merekomendasikan penyaluran subsidi kuota internet diprioritaskan untuk siswa dari keluarga tidak mampu. ”Siswa dari keluarga kelas menengah ke atas sebetulnya tidak membutuhkan. Data latar belakang orangtua siswa semestinya ada (di Kemendikbud),” katanya.
Amich mengatakan, Bappenas telah mempertimbangkan sejumlah strategi berbasis komunitas untuk mengatasi kendala kuota internet dalam PJJ. Upaya ini dengan melibatkan pemerintah daerah dengan membuat akses internet di balai desa/kelurahan. ”Kami sedang membicarakan dengan Telkom,” kata Amich.
