Seminar nasional bertema ”Tantangan Kurikulum Pendidikan dalam Era Milenial” di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018). Pendidikan Indonesia dinilai tidak memiliki konsep yang jelas dalam pelaksanaannya.
JAKARTA, KOMPAS — Dana pendidikan dan jumlah guru Indonesia dinilai sudah besar, tetapi kualitas pendidikannya masih rendah. Pendidikan di Indonesia pun dinilai tidak memiliki konsep yang jelas.
Masalah itu mengemuka dalam seminar nasional bertajuk ”Tantangan Kurikulum Pendidikan dalam Era Milenial” yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Hafid Abbas mengatakan, jumlah guru di Indonesia mencapai 3 juta orang dan murid 50 juta orang. Rasionya sudah sangat kecil, 16. Artinya, satu guru rata-rata mengajar 16 siswa. Sementara Jepang rasionya 27 dan bahkan di tingkat internasional rata-rata rasionya 30.
”Namun, kenapa mereka menjadi terbaik? Seharusnya, kan, kita bisa dua kali lipat lebih baik melihat rasio ini. Terus kenapa mengangkat lagi 100.000 guru? Itu berarti kita kehilangan konsep,” kata Hafid.
Menurut Hafid, guru terus diangkat, tetapi masih saja ada daerah yang kekurangan guru. Sementara di daerah lain, terutama perkotaan, malah kelebihan guru. Melihat hal ini, ia menyarankan agar konsep pendidikan segera dibuat dengan lebih memberikan kewenangan kepada sekolah menentukan apa yang dibutuhkan, terutama guru yang bagaimana yang dibutuhkan.
Untuk mengontrolnya, dapat dilakukan evaluasi per periode yang ditentukan. Tidak hanya permasalahan guru, tetapi juga mengenai dana pendidikan.
SITA NURAZMI MAKHRUFAH UNTUK KOMPAS
Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Hafid Abbas, Rabu (19/12/2018).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalokasikan 20 persen dari total anggarannya untuk pendidikan. Tahun 2018, outlook anggaran pendidikan sebesar Rp 434,6 triliun. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019, jumlah ini ditambah menjadi Rp 487,9 triliun (Kompas.id, 17/8/2018).
Guru dan dana semakin banyak berarti kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Jangan sampai dana pendidikan semakin menjadi lahan basah para koruptor akibat banyaknya institusi yang harus diawasi karena lemahnya pengawasan (Kompas.id, 15/12/2018).
Menurut Hafid, memisahkan politik dari struktur pendidikan adalah hal yang harus dilakukan. Salah satu contohnya memilih kepala dinas pendidikan jangan lihat dia dari partai mana atau kontribusinya ke partai apa, tetapi harus melihat kemampuannya. Begitu pula dengan kepala sekolah, jangan karena yang bersangkutan mendukung siapa, tetapi lihat kemampuannya untuk ditempatkan di mana.
Selain menyorot konsep jumlah guru dan dana, kurikulum sekolah menjadi hal yang diperhatikan di seminar yang berlangsung di UNJ, Jakarta Timur, Rabu. Kurikulum sebaiknya mengacu pada konsep yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO).
Kurikulum kepemimpinan
Pada seminar, disepakati bahwa Indonesia membutuhkan kurikulum kepemimpinan dalam pendidikan. Hal ini menjadi sebuah urgensi, melihat semakin kompleksnya permasalahan negeri. Salah satu yang menjadi tombak dalam kurikulum ini yaitu mahasiswa.
”Sudah sepatutnya mahasiswa mempersiapkan diri menjadi pemimpin dan sudah saatnya mahasiswa menjadi kader-kader perubahan di masyarakat,” kata Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNJ Achmad Sofyan Hanif.
Achmad juga mengatakan, mahasiswa menjadi salah satu tonggak pembangunan bangsa harus selalu semangat menggali ilmu baru. Ini bertujuan agar pembangunan pendidikan di negeri ini tidak sekadar wacana.
AGUIDO ADRI UNTUK KOMPAS
Peningkatan literasi di sekolah salah satu program Kurikulum 2013. Literasi juga masuk dalam bagian penguatan pendidikan karakter.
Salah satu penerapan kurikulum kepemimpinan ini, mahasiswa dapat memberikan solusi langsung pada permasalahan masyarakat. Misalnya saja di perdesaan bagaimana mengajak masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik tetapi menghasilkan pendapatan sehingga kesenjangan sosial dapat segera teratasi pada praktiknya.
Kurikulum harusnya tidak hanya fokus dengan ilmu di kelas baik untuk siswa maupun mahasiswa. Tidak hanya puas dengan berhasil menyelesaikan soal-soal ujian di kelas saja, tetapi harus juga latihan menjawab ujian kehidupan, terutama dalam bermasyarakat.
Kurikulum kepemimpinan dinilai dapat mencetak para pemimpin berintegrasi dan berkarakter. Diharapkan dengan metode ini, Indonesia dapat meraih kembali masa kejayaannya. (SITA NURAZMI MAKHRUFAH)
