Waspadai Kasus Perdagangan Orang

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise (baju merah), setelah mendapat informasi dari Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPPA Vennetia R Danes, Rabu (26/9/2018) siang menemui 20 calon pekerja migran Indonesia di Ciracas ke Rumah Perlindungan Trauma Center/Panti Sosial Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Sosial di Jakarta Timur. Mereka diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena akan diberangkatkan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen resmi.

JAKARTA, KOMPAS   Terbongkarnya kasus 20 perempuan calon pekerja migran Indonesia di Ciracas, Jakarta Timur, yang dikurung di penampungan dan tidak berdokumen, tapi siap diberangkatkan oleh perusahaan yang mengantongi izin, menunjukkan lemahnya kontrol dari pemerintah. Lemahnya pengawasan dari pemerintah dikhawatirkan menjadi celah terjadinya pengiriman pekerja migran secara ilegal, bahkan rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang.

“Kementerian Tenaga Kerja Indonesia seharusnya melakukan inspeksi atau pemeriksaan di semua tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia. Inspeksi ini penting. Karena ternyata tidak ada jaminan walaupun melalui perusahaan resmi lalu tidak ada Tindak Pidana Perdagangan Orang,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Tak hanya itu, pemerintah juga harus segera mengaudit seluruh perusahaan penempatan tenaga kerja. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), seharusnya tempat penampungan-penampungan milik perusahaan penempatan tenaga kerja harus dikosongkan.

“Tidak boleh ada pembiaran. Harus ada tindakan keras ke perusahaan serta evaluasi total pengawasan ketenagakerjaan yang teledor,” ujar Wahyu.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPPA Vennetia R Danes, Rabu (26/9/2018) petang mendatangi tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia milik PT Mangga Dua Mahkota di Jalan Kepala Dua Wetan III, Kelurahan Kelapa Dua, Ciracas, Jakarta Timur. Mereka dikurung berbulan-bulan oleh pihak perusahan sebelum akan diberangkatkan ke luar negeri. Dari 36 orang, 20 di antaranya tidak memiliki dokumen resmi.

Disekap berbulan-bulan

Seperti diberitakan, Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendapat informasi  adanya 36 calon pekerja tenaga migran Indonesia (PMI) yang dikurung berbulan-bulan di tempat  penampungan milik  PT Mangga Dua Mahkota di Jalan Kepala Dua Wetan III, Kelurahan Kelapa Dua, Ciracas, Jakarta Timur.  Sebanyak 20 di antaranya tidak berdokumen.

Mengetahui hal tersebut Menteri PPPA Yohana Yembise, Rabu (26/9/2018) meminta pengiriman PMI tersebut dibatalkan, dan polisi harus memproses hukum perusahaan yang bersangkutan. Yohana bahkan menemui ke-20 tersebut, saat  mereka sudah dipindahkan ke Panti Sosial Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Sosial di Jakarta Timur. Ia juga meminta mereka pulang ke kampung masing-masing agar tidak menjadi korban TPPPO.

Jika  terbukti ada jaringan/sindikat yang melibatkan aparat juga harus dipidanakan. “Tak cukup hanya sanksi administrasi,” tegas Wahyu.

Ia menduga kasus di Ciracas,  hanyalah gunung es. Kasus ini terjadi pasca lahirnya UU 18/2017. Saat ini menjadi masa transisi, karena peraturan pelaksana UU tersebut masih dalam proses.

Komisioner Komisi Hak Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan, Indriyati Suparno mengapresiasi KPPPA yang bergerak cepat. Ia menilai  kasus di Cicaras adalah persoalan klasik  lama (sudah banyak terjadi), karena lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap PMI, khususnya  perempuan yang tidak memiliki kualifikasi keahlian

"Peran pemerintah daerah sangat penting, untuk  mencegah kasus-kasus seperti itu terjadi. Ketika daerah mampu mengkondisikan alternatif sumber-sumber penghidupan untuk warganya, situasi  itu  bisa jadi akan berkurang dan bisa dicegah," katanya.