Menteri Bappenas Ajak Semua Pihak Berpartisipasi Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Suasana pembacaan deklarasi dari Seminar Nasional Masyarakat Sipil untuk TPB : Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia “Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Pencapaian TPB” di Jakarta, Kamis (20/9/2018). Seminar digelar INFID.

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berkomitmen mewujudkan agenda global sustainable development goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030 mendatang. Karena itu, tidak hanya pemerintah tapi semua pihak harus terlibat dan berpartisipasi aktif agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bisa terwujud, dan  kebutuhan pembangunan masa kini terpenuhi tanpa mengorbankan generasi masa depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) Bambang Brodjonegoro pada Seminar Nasional Masyarakat Sipil untuk TPB : Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia “Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Pencapaian TPB” di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

“TPB juga mensyaratkan semua pihak untuk berpartisipasi mencapai tujuan global pada tahun 2030 dalam mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi dan memastikan semua manusia dapat hidup dengan damai dan sejahtera,” ujar Bambang pada pembukaan seminar  yang juga dihadiri Ambassador of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam Vincent Guerend.

Menurut Bambang, TPB  yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator kini telah menjadi kerangka bersama (common framework) para pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

Karena itu, melalui  sinergisitas semua pemangku kepentingan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi dan pakar dapat dilakukan secara optimal.  “Menuju tahun 2030, kita masih memiliki waktu sekitar dua belas tahun dari sekarang. Ini sepertinya waktu yang lama, namun sebenarnya tidak.

Untuk mencapai Agenda Pembangunan 2030 yang ambisius ini, kita tidak boleh kehilangan waktu dan berupaya untuk terus memperkuat kemitraan.

Percepatan harus dilakukan sekarang untuk memberikan hasil yang bermakna pada waktunya. Penerapan prinsip inklusif jelas merupakan suatu keharusan karena tidak satupun institusi bisa mengerjakan TPB/SDGs sendirian. Oleh karena itu, Bambang mengajak semua pihak untuk turut bahu-membahu dan bergotong royong melaksanakan TPB.

Sugeng Bahagijo Direktur Eksekutif  INFID mengungkapkan selama tiga tahun semenjak pemerintah meluncurkan TPB. Indonesia sebenarnya sudah cukup mengalami kemajuan karena sudah Keputusan Presiden, dan Rencana Aksi Nasional tentang TPB. "Yang kurang adalah peta jalannya yang harus segera disusun dengan melibatkan seluruh pemakung kebijakan," ujarnya,

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Pembukaan Seminar Nasional Masyarakat Sipil untuk TPB : Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia “Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Pencapaian TPB” di Jakarta, Kamis (20/9/2018

Isu terkini

Seminar yang dilaksanakan oleh  International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tersebut membahas berbagai  isu di tengah masyarakat yang terkait dengan agenda Indonesia untuk mewujudkan TPB.  Dalam beberapa diskusi disampaikan bagaimana komitmen TPB sudah berlangsung tiga tahun tapi ketimpangan masih jadi tantangan.

Setelah pembukaan, peserta mengikuti berbagai materi dari para narasumber yang membahas topik TPB  terkait sejumlah target yang akan dicapai. Pada sesi diskusi panel yang menghadirkan pembicara Arifin Rudiyanto dari Kementerian PPN/Bappenas, Bini Buchori dari Kantor Staf Presiden, dan Zumrotin K Susilo dari Tim Implementasi TPB dari INFID.

Zumrotin mengungkapkan TPB harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui target-target yang akan dicapai, sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan. Ia mencontohkan meskipun isu TPB sudah sering dibicarakan tapi dalam praktik sehari-hari ada kelompok yang tidak mendapat perhatian, seperti kelompok penyandang disabiltas. Misalnya contoh paling praktis soal akses penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang terkait TPB.