Tiga pasang bupati-wakil bupati di Sulawesi Tenggara dilantik secara bersamaan pada Jumat (26/2/2021). Persoalan ketimpangan pembangunan menjadi masalah sistemik yang harus dituntaskan para kepala daerah baru itu.
Keberadaan Covid-19 tak bisa disangkal. Namun, dengan data yang ada di awal 2021 ini, apakah kebijakan yang diambil pemerintah sudah dipertimbangkan secara kritis dan bukan dihantui ketakutan yang cenderung berlebihan?
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, syarat utamanya adalah vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19. Sinergi pemerintah dengan pemangku kepentingan ekonomi dan moneter perlu terus diperkuat.
Arti penting karya Piketty mungkin bukan pada proposalnya, melainkan mimpi yang dibawanya: gairah akan keadilan, jiwa yang tak memandang suci kekayaan, sikap yang melawan, bukan menganggap wajar ketimpangan.
Indonesia harus menempuh jalan panjang pemulihan ekonomi karena ada tiga kurva tajam yang harus dilewati, yaitu kurva pandemi, kurva resesi ekonomi, dan kurva lonjakan utang.
Jangan sampai anggaran yang sudah disalurkan pemerintah pusat mengendap di rekening kas khusus daerah. Saat ini, belanja pemerintah daerah berkontribusi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kemiskinan dan ketimpangan bagi sebagian orang tak terelakkan di masa pandemi Covid-19 akibat penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan.
Dampak pandemi Covid-19 bukan sekadar meningkatkan angka kemiskinan, tetapi memperlebar ketimpangan pada akhir tahun. Rasio gini meningkat dari 0,380 pada September 2019 menjadi 0,381 pada Maret 2020.
Jumlah penduduk miskin Indonesia pun bertambah 1,63 juta orang pada Maret 2020 atau awal pandemi Covid-19 merebak. Tak hanya itu, garis kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga naik.
Globalisasi membaurkan batas-batas negara. Kondisi pandemi Covid-19 mendorong deglobalisasi. Hal ini bisa mengurangi ketimpangan di dunia.