Pemahaman warga tentang demokrasi masih sempit, lebih sering dikaitkan dengan pemilu atau politik. Pemahaman yang sempit tersebut disebabkan distribusi pengetahuan tidak masif dan ruang pelibatan publik minim.

Pemerintah daerah merupakan aktor kunci dalam pemenuhan HAM di berbagai isu seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bisnis, pencegahan intoleransi, dan penanganan dampak pandemi Covid-19.