Dukungan untuk KPK Usut Dugaan Korupsi di Aceh Menguat
Selama Juni 2021, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa belasan pejabat daerah Provinsi Aceh dan rekanan. Sebagian diperiksa di kantor KPK di Jakarta dan sebagian di Banda Aceh.
Oleh
ZULKARNAINI
·2 menit baca
BANDA ACEH, KOMPAS — Dukungan masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut dugaan korupsi di Aceh menguat. Dengan anggaran daerah relatif besar dibandingkan dengan daerah lain, banyak warga Aceh masih saja hidup dibelit kemiskinan.
Rektor Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Profesor Samsul Rizal, Jumat (25/6/2021), mengatakan, banyak warga Aceh mengapresiasi langkah KPK mendalami dugaan korupsi di Aceh. ”Masyarakat Aceh kompak mendukung hal itu,” ujar Samsul.
Menurut Samsul, selama proses penegakan hukum berjalan sesuai regulasi, publik Aceh akan mendukung KPK. Korupsi harus diberantas sebab menjadi penghambat kemajuan daerah.
Selama Juni 2021, penyidik KPK memeriksa belasan pejabat daerah Provinsi Aceh dan rekanan. Sebagian diperiksa di kantor KPK di Jakarta dan sebagian di Banda Aceh.
Penyidik mendalami dugaan korupsi terhadap beberapa program Pemprov Aceh. Program itu seperti pengadaan tiga unit kapal penyeberangan, dana bantuan sosial, dan proyek infrastruktur tahun jamak.
Mereka yang telah diperiksa antara lain Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi. Selain itu, ada juga mantan Kepala Dinas Pendapatan, Kekayaan, dan Aset Aceh Bustami serta mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Azhari.
Koordinator Majelis Pemuda Aceh Heri Mulyandi menuturkan, Aceh perlu pengawasan ketat dari KPK. Alasannya, potensi korupsi pengelolaan dana otonomi khusus cukup besar. Sebelumnya, sudah dua gubernur Aceh ditangkap KPK, yaitu Abdullah Puteh pada tahun 2021 dan Irwandi Yusuf (2018).
Heri menambahkan, perilaku korup pejabat publik telah menghambat kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan warga Aceh. Dia menyebutkan, Aceh masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera. Padahal, anggaran daerahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain.
”Penyelidikan yang dilakukan KPK membawa secercah harapan baru bagi masyarakat Aceh. Anggaran besar, tetapi hanya dinikmati segelintir elite dan belum mampu menyentuh masyarakat kecil,” kata Heri.
Kami berharap KPK menunjukkan integritasnya membongkar dan mengusut tuntas indikasi korupsi di Aceh. Rakyat pasti mendukung KPK, tangkap dan adili mafia anggaran. (Muhammad Hasbar Kuba)
Koordinator Kaukus Peduli Aceh Muhammad Hasbar Kuba menyebutkan, para pemuda dan mahasiswa mendukung penuh upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi.
”Kami berharap KPK menunjukkan integritasnya membongkar dan mengusut tuntas indikasi korupsi di Aceh. Rakyat pasti mendukung KPK, tangkap dan adili mafia anggaran,” ujar Hasbar.