26 Proyek Senilai Rp 302 Triliun Siap Dilelang Tahun Ini

Pemerintah menggenjot proyek jalan dan jembatan tahun ini melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Proyek itu diharapkan mendorong pengembangan perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah siap melelang 26 proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha  atau KPBU senilai Rp 302,1 triliun pada tahun 2021. Proyek KPBU didominasi proyek jalan dan jembatan dengan skema investasi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Eko D Heripoerwanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR,  Rabu (9/6/2021), mengatakan, dari 26 proyek KPBU yang siap ditawarkan tahun ini, terdapat 18 proyek jalan tol, seperti jalan tol akses Patimban, jalan tol Semanan-Balaraja, jalan tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg, jalan tol Semarang-Kendal (Semarang Harbour), jalan tol susun Cikunir-Karawaci (elevated), dan JORR susun ruas Cikunir-Ulujami.

Selain itu, jalan tol Bogor-Serpong via Parung, jalan tol Sentul Selatan-Karawang Barat, jalan tol Cilacap-Yogyakarta, Demak-Tuban, Jember-Lumajang, jalan tol Kediri-Tulungagung, dan jalan tol Jember-Sitobondo.

Proyek KPBU lain meliputi jalan Trans-Papua, serta lima proyek jembatan, di antaranya Jembatan Batam-Bintan, Jembatan Pulau Laut-Tanah Bumbu, dan Jembatan Muna-Buton. Selain itu,  proyek perumahan Rumah Susun Cisaranten, Bina Harapan (Bandung) dengan biaya investasi sekitar Rp 1,1 triliun dan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Ir, H. Djuanda dengan estimasi biaya Rp 14,7 triliun.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Warga menggunakan Trans-Papua ruas Jayapura-Wamena.

Eko menambahkan, pihaknya juga tengah menyelesaikan tahap kajian terakhir (final business case/FBC) beberapa proyek KPBU. Proyek itu meliputi 11 proyek jalan dan jembatan, 2 proyek bendungan, 5 proyek perumahan, dan 5 proyek permukiman. ”Harapannya, jika (kajian) ini selesai, di akhir tahun bisa masuk proses lelang,” kata Eko.

Pada tahun 2022, pemerintah akan melakukan percepatan lelang dan transaksi proyek KPBU guna memastikan tidak ada pekerjaan fisik yang mangkrak pada tahun 2024. Selain itu, menjaga operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan kesinambungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar, pembangunan akses tol ke Pelabuhan Patimban sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan industri pada koridor Cikampek-Palimanan. Pemerintah  menargetkan pengembangan kawasan industri dan perkotaan baru Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) mulai digarap pada Juli 2021 sehingga perlu ditopang dengan kesiapan infrastruktur seperti akses ke Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patimban.

Kawasan metropolitan Rebana meliputi tujuh kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, serta kawasan pendukung Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Adapun kawasan Jabar bagian selatan meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Baca juga: Kawasan Industri dan Kota Baru Rebana Akan Dibangun Tahun Ini

Perumahan

Di sektor pembangunan perumahan, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengemukakan, tahun 2022, pemerintah merencanakan anggaran pembangunan rumah susun senilai Rp 1,5 triliun sebanyak 2.455 unit, rumah khusus Rp 420 miliar, rumah umum dan komersial 20.500 unit senilai Rp 200 miliar, dan rumah swadaya 101.000 unit senilai Rp 2,3 triliun.

Terkait perumahan di ibu kota baru, Khalawi mengemukakan, pembangunan perumahan untuk aparatur sipil negara di ibu kota negara juga direncanakan mulai tahun 2022. Namun, pembiayaannya bukan berasal dari APBN. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan rumah dinas akan dilakukan lewat skema KPBU dan swasta. ”Pembangunan rumah dinas oleh swasta, dan kami menyewa,” kata Khalawi.

Secara terpisah, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pembangunan Perkotaan (The HUD Institute) Zulfi Syarif Koto mengemukakan, salah satu penunjang pembangunan perkotaan adalah jalan dan jembatan, serta perumahan dan permukiman. Pembangunan perumahan akan berdampak mengurangi tingkat kekurangan (backlog) rumah di Tanah Air.

Namun, ia menyoroti skema pembangunan rumah ASN oleh KPBU dan swasta di ibu kota negara baru. Rencana itu harus ditopang dengan kejelasan regulasi dan mekanisme pengembangan proyek rumah tersebut agar swasta berminat masuk.

Baca Juga: Kelayakan Rumah Subsidi Akan Dipantau

Di sisi lain, bantuan FLPP seharusnya menjadi satu kesatuan dengan subsidi bantuan uang muka rumah guna mendorong daya beli konsumen. Sebab, salah satu  persoalan mendasar daya beli rumah adalah adanya uang muka kredit rumah.