Semua pembicaraan tentang deglobalisasi tidak boleh membutakan kita terhadap kemungkinan bahwa krisis saat ini sebenarnya dapat menghasilkan globalisasi yang lebih baik.
Oleh
ASWIN RIVAI
·5 menit baca
HERYUNANTO
Dengan berakhirnya hiperglobalisasi pasca-1990-an, skenario ekonomi dunia berjalan secara keseluruhan. Dalam kasus terbaik, mencapai keseimbangan yang lebih baik antara hak prerogatif negara-bangsa dan persyaratan ekonomi terbuka mungkin memungkinkan kemakmuran inklusif di dalam negeri dan perdamaian dan keamanan di luar negeri.
Era hiperglobalisasi setelah tahun 1990-an secara umum diakui telah berakhir. Pandemi Covid-19 dan perang Rusia melawan Ukraina telah menurunkan pasar global ke peran pendukung sekunder, dan paling banter di balik tujuan nasional, yaitu khususnya kesehatan masyarakat dan keamanan nasional. Namun, semua pembicaraan tentang deglobalisasi tidak boleh membutakan kita terhadap kemungkinan bahwa krisis saat ini sebenarnya dapat menghasilkan globalisasi yang lebih baik.
Sebenarnya, hiperglobalisasi telah mundur sejak krisis keuangan global 2007-2008. Pangsa perdagangan dalam PDB dunia mulai menurun setelah 2007 karena rasio ekspor terhadap PDB China anjlok luar biasa hingga 16 persen. Rantai nilai global berhenti menyebar. Aliran modal internasional tidak pernah pulih ke puncaknya sebelum tahun 2007. Dan politisi populis yang secara terbuka memusuhi globalisasi menjadi jauh lebih berpengaruh di negara-negara maju.
Hiperglobalisasi runtuh di bawah banyak kontradiksinya. Pertama, ada ketegangan antara keuntungan dari spesialisasi dan keuntungan dari diversifikasi produktif. Prinsip keunggulan komparatif menyatakan bahwa negara-negara harus berspesialisasi dalam apa yang saat ini mereka hasilkan dengan baik. Tetapi, garis panjang pemikiran pembangunan menyarankan bahwa pemerintah seharusnya mendorong ekonomi nasional untuk menghasilkan apa yang dilakukan negara-negara kaya. Hasilnya adalah konflik antara kebijakan intervensionis dari ekonomi paling sukses, terutama China, dan prinsip-prinsip ”liberal” yang diabadikan dalam sistem perdagangan dunia.
Kedua, hiperglobalisasi memperburuk masalah distribusi di banyak negara. Sisi lain yang tak terhindarkan dari keuntungan perdagangan adalah redistribusi pendapatan dari yang kalah kepada yang menang. Dan ketika globalisasi semakin dalam, redistribusi dari pecundang ke pemenang tumbuh semakin besar dibandingkan dengan keuntungan bersih. Ekonom dan teknokrat yang mengotori logika sentral disiplin mereka akhirnya merusak kepercayaan publik terhadapnya.
Prinsip keunggulan komparatif menyatakan bahwa negara-negara harus berspesialisasi dalam apa yang saat ini mereka hasilkan dengan baik.
Ketiga, hiperglobalisasi menggerogoti akuntabilitas pejabat publik terhadap pemilihnya. Seruan untuk menulis ulang aturan globalisasi ditanggapi dengan jawaban bahwa globalisasi tidak dapat diubah dan tak tertahankan—”ekonomi yang setara dengan kekuatan alam, seperti angin atau air”, seperti yang dikatakan oleh Presiden AS Bill Clinton waktu itu. Kepada mereka yang mempertanyakan sistem yang berlaku, Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjawab bahwa, ”Anda sebaiknya berdebat apakah musim gugur harus mengikuti musim panas.”
Keempat, logika zero-sum keamanan nasional dan persaingan geopolitik bertentangan dengan logika positive-sum kerja sama ekonomi internasional. Dengan kebangkitan China sebagai saingan geopolitik Amerika Serikat, dan invasi Rusia ke Ukraina, persaingan strategis telah menegaskan kembali dirinya di bidang ekonomi.
REUTERS/JASON LEE/POOL/FILE PHOTO
Staf Kementerian Transportasi China menyiapkan bendera China dan AS untuk pertemuan antara Menteri Transportasi China Li Xiaopeng dan Menteri Transportasi AS Elaine Chao di Kementerian Transportasi China di Beijing, China, 27 April 2018. Relasi perdagangan antara China dan AS saat ini diwarnai ketegangan akibat kebijakan peningkatan bea impor oleh AS atas sejumlah produk China.
Skenario ekonomi
Dengan runtuhnya hiperglobalisasi, skenario ekonomi dunia berjalan secara keseluruhan. Hasil terburuk, mengingat tahun 1930-an, adalah penarikan oleh negara (atau kelompok negara) ke dalam autarki. Kemungkinan yang tidak terlalu buruk, tetapi masih buruk, adalah bahwa supremasi geopolitik berarti bahwa perang dagang dan sanksi ekonomi menjadi fitur permanen dari perdagangan dan keuangan internasional. Skenario pertama tampaknya tidak mungkin di mana ekonomi dunia lebih saling bergantung dari sebelumnya dan biaya ekonomi akan sangat besar, tetapi kita tentu tidak dapat mengesampingkan yang kedua.
Namun, dimungkinkan juga untuk membayangkan skenario yang baik di mana kita mencapai keseimbangan yang lebih baik antara hak prerogatif negara-bangsa dan persyaratan ekonomi terbuka. Penyeimbangan kembali semacam itu mungkin memungkinkan kemakmuran inklusif di dalam negeri dan perdamaian dan keamanan di luar negeri.
Langkah pertama adalah bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada ekonomi dan masyarakat oleh hiperglobalisasi, bersama dengan kebijakan lain yang mengutamakan pasar. Ini akan membutuhkan kebangkitan semangat era Bretton Woods, ketika ekonomi global melayani tujuan ekonomi dan sosial domestik, yaitu lapangan kerja penuh, kemakmuran, dan kesetaraan daripada sebaliknya.
Di bawah hiperglobalisasi, pembuat kebijakan membalikkan logika ini, dengan ekonomi global menjadi tujuan dan masyarakat domestik sebagai prasarananya. Integrasi internasional kemudian menyebabkan disintegrasi domestik.
Beberapa orang mungkin khawatir bahwa penekanan pada tujuan ekonomi dan sosial domestik akan merusak keterbukaan ekonomi. Pada kenyataannya, kemakmuran bersama membuat masyarakat lebih aman dan lebih mungkin untuk menyetujui keterbukaan terhadap dunia. Pelajaran utama dari teori ekonomi adalah bahwa perdagangan menguntungkan suatu negara secara keseluruhan, tetapi hanya selama masalah distributif ditangani.
Adalah demi kepentingan pribadi negara-negara yang dikelola dengan baik dan tertata dengan baik untuk bersikap terbuka. Ini juga merupakan pelajaran dari pengalaman nyata di bawah sistem Bretton Woods, ketika perdagangan dan investasi jangka panjang meningkat secara signifikan.
Prasyarat penting kedua untuk skenario yang baik adalah bahwa negara-negara tidak mengubah upaya yang sah untuk keamanan nasional menjadi agresi terhadap negara lain. Rusia mungkin memiliki kekhawatiran yang masuk akal tentang perluasan NATO, tetapi perangnya di Ukraina adalah respons yang sepenuhnya tidak proporsional yang kemungkinan akan membuat Rusia kurang aman dan kurang makmur dalam jangka panjang.
Untuk kekuatan besar, dan AS khususnya, ini berarti mengakui multipolaritas dan mengabaikan pencarian supremasi global. AS cenderung menganggap dominasi Amerika dalam urusan global sebagai keadaan alami. Dalam pandangan ini, kemajuan ekonomi dan teknologi China secara inheren dan terbukti dengan sendirinya merupakan ancaman, dan hubungan bilateral direduksi menjadi permainan zero-sum.
Mengesampingkan pertanyaan apakah AS benar-benar dapat mencegah kebangkitan relatif China, pola pikir ini berbahaya dan tidak produktif. Untuk satu hal, ini memperburuk dilema keamanan, yaitu kebijakan Amerika yang dirancang untuk melemahkan perusahaan China, seperti Huawei, kemungkinan akan membuat China merasa terancam dan merespons dengan cara yang memvalidasi ketakutan AS terhadap ekspansionisme China.
Pandangan zero-sum juga mempersulit untuk menuai keuntungan bersama dari kerja sama di bidang-bidang seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat global, sambil mengakui bahwa akan ada persaingan di banyak domain lain. Singkatnya, dunia masa depan kita tidak perlu menjadi dunia di mana geopolitik mengalahkan segalanya dan negara (atau blok regional) meminimalkan interaksi ekonomi mereka satu sama lain. Jika skenario dystopian itu terwujud, itu bukan karena kekuatan sistemik di luar kendali kita. Seperti halnya hiperglobalisasi, itu karena kita membuat pilihan yang salah.
Aswin Rivai,Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas UPN Veteran Jakarta
ARSIP PRIBADI
Aswin Rivai, Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas UPN Veteran Jakarta
