Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
uupa 1960
Bagikan
Apakah Negara Memiliki Tanah?
Menteri ATR/BPN menjelaskan di DPR bahwa penduduk Pulau Rempang, Batam, yang akan direlokasi tidak punya sertifikat tanah. Betulkah negara memiliki tanah ? Siapa pemilik tanah di negara Indonesia?
Opini
·
63 Tahun Mimpi Marhaen
Paradigma pembangunan NKRI tidak pernah kapitalis liberal sepanjang konstitusi kita masih UUD 1945 dan dasar filosofinya Pancasila serta turunan Pasal 33 Ayat 1-3, salah satunya adalah UUPA 1960. Mengapa selalu gamang?
Opini
·
Hari Tani dan Dualisme Hukum Agraria
Dalam konflik agraria di Pulau Rempang, pengadaan tanah bagi investasi menciptakan dualisme hukum agraria antara pengakuan hak atas tanah masyarakat oleh UUPA dan pengabaian hak atas tanah masyarakat oleh pemerintah.
Opini
·
Jangka Waktu Hak atas Tanah di IKN
Penyempurnaan rumusan pengaturan tentang jangka waktu HGU/HGB/hak pakai dalam PP No 12 Tahun 2023 diperlukan agar tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut agar dirumuskan dalam peraturan menteri.
Opini
·
Pemberdayaan dalam Reforma Agraria
Redistribusi dan legalisasi tanah memperkuat hak rakyat atas tanah. Namun, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, rakyat harus didampingi dan diberdayakan lebih lanjut agar punya kemampuan produktif.
Opini
·
Iklan
Janji yang Merindu Ditepati
Sesudah 60 tahun lebih, janji merdeka untuk raga petani dan tanah-airnya, apakah sudah dipenuhi oleh enam pemerintahan presiden Indonesia? Kalau sudah dicoba, sejauh mana? Mengapa tak kunjung ditepati?
Opini
·
Hak Guna Usaha 90 Tahun
RUU Pertanahan merupakan pembaruan hukum pertanahan guna mewujudkan reforma agraria. Artinya, memperbarui regulasi pertanahan agar sinkron atau harmonis dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.
Opini
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·