logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Industri dan keberlanjutan lingkungan seringkali berbenturan kepentingan. Efisiensi investasi dan kemudahaan berusaha yang ditawarkan UU omnibus law memunculkan banyak kekhawatiran terhadap risiko tinggi bagi lingkungan.

Memuat data...

Momentum Hari Parlemen mengingatkan kembali esensi demokrasi Indonesia yang turut disandarkan pada lembaga parlemen sebagai tempat suara rakyat disalurkan.

Memuat data...

Gelombang unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU di Kota Bandung, Jabar, berlanjut. Demonstrasi dilakukan hampir setiap hari sejak Selasa (6/10/2020).

Memuat data...

Kalangan buruh menolak pengurangan hak-haknya tanpa alasan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Rabun Kepatutan

Opini ·
Memuat data...

Kita masih jauh menuju ”new deal” untuk menegaskan konsensus final sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Tanpanya, kita akan sulit menetapkan dan menggapai tapal batas kemajuan baru (”new frontier”).

Memuat data...

Baleg DPR memperkirakan pembahasan RUU Cipta Kerja bisa rampung September. Langkah ini dikecam kelompok masyarakat sipil. "Ini betul-betul pengkhianatan kepada rakyat, sebagai wakil rakyat,” ujar Ketua YLBHI Asfinawati.

Memuat data...

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan jika tidak ada halangan, maka RUU Cipta Kerja diperkirakan selesai dibahas paling lambat awal September mendatang. Pengesahannya akan dilakukan segera setelah itu.

Memuat data...

Pergantian pimpinan Baleg DPR dari Rieke Dyah Pitaloka ke M Nurdin diyakini tak akan mengganggu kinerja legislasi DPR. Pergantian itu merupakan rotasi biasa yang akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Memuat data...

DPR tetap membahas RUU Cipta Kerja meskipun saat ini tengah reses. Motif DPR yang terkesan ”kejar setoran” dalam membahas RUU yang dibentuk dengan metode ”omnibus law” ini mengundang pertanyaan dan kecurigaan.

Memuat data...

Seluruh elemen bangsa perlu fokus pada satu upaya, yaitu menangani wabah Covid-19. Di luar agenda itu, seperti keinginan-keinginan untuk membahas RUU omnibus law dan RKUHP oleh DPR sebaiknya ditunda dahulu.

Halaman 1