Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
revisi uu otsus
Bagikan
Badan Otsus Papua Jangan Saingi Kewenangan Pemda
Badan khusus otsus Papua diharapkan tidak menjadi pesaing pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan Papua. Harus ada pembagian kewenangan yang jelas antara badan khusus itu dengan pemda.
Nusantara
·
Revisi UU Otsus Disahkan, Pemerintah Janji Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua
Isu pelanggaran HAM di Papua kerap menjadi sorotan di dunia internasional. Pemerintah berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, selain meningkatkan kesejahteraan dan peran orang asli Papua dalam pemerintahan.
Politik & Hukum
·
Meski Digugat MRP ke MK, Revisi UU Otonomi Khusus Papua Tetap Jalan
Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat melakukan gugatan ke MK atas perubahan kedua UU No. 21200 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Namun, menurut MRP dan MRPB, usulan perubahan tersebut jadi kewenangan rakyat.
Politik & Hukum
·
BPKP Ungkap Lima Masalah Utama Pengelolaan Dana Otsus Papua
BPKP menemukan ada lima permasalahan pada pengelolaan dana otonomi khusus Papua. Permasalahan itu di antaranya alokasi tidak tepat sasaran serta pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat.
Politik & Hukum
·
Pelayanan Publik Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Otonomi Khusus
Perbaikan pelayanan publik perlu menjadi tolok ukur melihat pemanfaatan dana otsus Papua. Sebab, sektor utama yang diamanatkan UU Otsus, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, terkait dengan pelayanan publik.
Politik & Hukum
·
Iklan
Penyelesaian Konflik Papua Tak Cukup Sebatas Otonomi Khusus
Konflik Papua selalu berulang sejak otonomi khusus diberlakukan pada 2001. Penyelesaian konflik menggunakan dialog menjadi alternatif yang perlu dikedepankan saat solusi dengan pendekatan keamanan tak berhasil.
Video
·
DPD Minta Evaluasi Otonomi Khusus Papua
Selama 20 tahun otsus Papua, kebijakan tersebut belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua. Kini, Undang-Undang Otsus akan diperbaiki lagi. Diharapkan, selain pengawasan, juga fokus ke warga Papua.
Nusantara
·
UU Otsus Papua Sepakat Direvisi
Politik & Hukum
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·