Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Pasal Penghinaan Presiden
Bagikan
Takut Dipidana Saat Mengkritik, Akademisi Gugat Pasal Penghinaan Presiden
Permohonan uji materi pasal penghinaan presiden/wakil presiden dan lembaga negara dalam KUHP akan didaftarkan ke MK, Senin (9/1). Permohonan uji materi ini jadi yang kedua pasca-KUHP baru diundangkan pada 2 Januari lalu.
Politik & Hukum
·
RKUHP Diprotes Tetapi Tetap Disahkan, Berikut Pasal-pasal yang Dinilai Bermasalah
Di tengah unjuk rasa dan kecaman dari sejumlah elemen masyarakat, rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna, pada Selasa (6/12/2022) di Jakarta.
Video
·
Analisis
Orientasi Sistem Hukum Pidana
Meskipun pemerintah telah menyempurnakan draf RKHUP terkait 14 isu krusial yang dipermasalahkan publik tiga tahun lalu, RKUHP tetap menyisakan sejumlah masalah. Salah satunya karena pasal penghinaan presiden tetap ada.
Opini
·
Pasal Karet Penghinaan Presiden Dihapus MK, Kini Dimunculkan Kembali (Bagian 2)
Bersama wartawan senior ”Kompas” Budiman Tanuredjo, Wakil Ketua MPR, dan anggota Komisi III DPR Arsul Sani membahas soal amendemen UUD 1945, dari presiden tiga periode hingga pasal penghinaan presiden.
Video
·
Peradilan Independen untuk Cegah Penyalahgunaan Pasal Penghinaan Presiden
Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan KUHP di satu sisi dikhawatirkan bisa digunakan membungkam kritik. Di sisi lain, pasal ini dinilai penting untuk mencegah konflik horizontal.
Politik & Hukum
·
Iklan
Gaduh Soal Pasal Penghinaan Presiden dan Ancaman Kebebasan Berpendapat
Dalam draf RUU KUHP terbaru itu, penghinaan terhadap martabat presiden/wapres diancam maksimal 3,5 tahun penjara. Apabila penghinaan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun.
Video
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·