Personal data leaks of Indonesian internet users have occurred because data managers at either government or nongovernmental institutions, do not have personal data protection systems installed.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan, Kemendagri membantu Kemensos menyusun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang lebih akurat agar penyaluran bansos lancar.

As Social Affairs Minister, Tri Rismaharani has vowed to accelerate aid disbursement, cleaning the ministry of corrupt practices and ensuring that the poor re-ceive the aid.

Penerapan aturan pendataan pengunjung dan karyawan di tempat usaha dan tempat kerja sesuai Pergub DKI Nomor 101 Tahun 2020 terus disosialisasikan. Sektor UKM masih didampingi supaya memahami aturan itu.

Dugaan jual beli data kependudukan di media sosial (medsos) kini ditelusuri oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Mabes Polri.

JAKARTA KOMPAS - Perekaman data kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el secara nasional telah mencapai 9741 persen Penduduk yang belum terekam paling banyak berada di Pulau Papua Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mencatat sebanyak 26518 juta penduduk telah memiliki nomor induk kepen

Penerapan sistem basis data siswa terpadu dengan mengganti NISN menjadi NIK diharapkan akan mendukung program pendidikan JAKARTA KOMPASPenggantian nomor induk siswa nasional dengan nomor induk kependudukan akan dilakukan secara bertahap Penggantian nomor ini bertujuan menghasilkan satu

JAKARTA KOMPAS Nomor induk kependudukan atau NIK akan diintegrasikan sebagai nomor induk siswa nasional mulai tahun ajaran 2019-2020 Kebijakan ini dinilai dapat menjaga berjalannya program wajib belajar sekaligus langkah besar menuju single identity number nomor identitas tunggal Direktu

JAKARTA KOMPAS Perwakilan RI di Eropa mulai memberikan nomor induk kependudukan kepada warga negara Indonesia yang belum memilikinya Kegiatan itu pertama kali digelar di Jerman Minggu 1572018 Pada hari itu Duta Besar RI untuk Jerman Arief Havas Oegroseno memberikan nomor induk kepend

BANDUNG KOMPAS Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat menduga sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 rawan malaadministrasi Pengawasan ketat sangat diperlukan guna menghindari pelanggaran baik dari pihak penyelenggara maupun masyarakat Kepala Ombudsman Repu