Kasus korupsi KTP-el 2011-2012 dianggap sebagai kejahatan nyaris sempurna; karena, korupsi dimulai dari perencanaan dan melibatkan anggota legislatif, eksekutif, BUMN, dan swasta. Korupsi ini merugikan negara Rp 2,3T.

Indonesia negara hukum dan bukan negara diskresi. Sudah sepantasnya komando perang melawan Covid-19 dipegang institusi dan pemimpin yang memiliki legitimasi hukum dan portofolio yang sesuai.

The Constitutional Court judged that Dewas is not a judicial institution so that it is not authorized to give permission for pro justitia actions, such as wiretapping, searches and confiscation.

Substansi yang ada dalam RUU Pemasyarakatan dinilai tidak akan menjawab permasalahan penjara di Indonesia. RUU tersebut justru akan melayani narapidana pidana khusus seperti koruptor, bandar narkoba, dan terorisme.

Ujar Asa merupakan kanal berita audio berbentuk podcast dari Kompas.id. Episode ketiga membahas masa depan dan kontroversi yang terjadi di KPK saat ini, bersama Laode M Syarif.

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, perlu ada terobosan untuk menguatkan lembaga anti korupsi itu. Langkah ke arah ini memerlukan dukungan banyak pihak.