Perpanjangan masa tahanan kedua kalinya KPK terhadap bekas Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

Pelaku korupsi yang dilakukan pada masa krisis dan dilakukan dalam jabatan, seperti yang dilakukan eks Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan, dinilai layak untuk mendapat hukuman maksimal.

Birokrasi sebagai “alat administrasi” negara bertugas menciptakan kesejahteraan rakyat dengan melayani warga negara. Peran birokrasi penting sebagai pamong yang melayani publik, bukan priayi yang minta dilayani.

KPK kembali memeriksa dua mantan menteri yang tersangkut kasus korupsi.

Di penghujung 2020, KPK kembali ”bertaring”, memunculkan asa, pemberantasan korupsi oleh KPK akan kembali menggeliat. Kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK diharapkan tetap intens di tengah masih masifnya korupsi.

Komunikasi Presiden Joko Widodo dan partai politik pendukung pemerintah makin intens beberapa pekan ini untuk membicarakan perombakan kabinet. Saat ini dinilai jadi momentum yang tepat untuk melakukan perombakan.

Penindakan dan penuntutan koruptor seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang menitikberatkan pada penyitaan aset koruptor sebanyak-banyaknya. Proses ini juga sering disebut pemiskinan. Hal itu agar ada efek jera.

Korupsi, selain karena keserakahan, juga terjadi karena ada kesempatan. Untuk itu, sistem pencegahan korupsi yang baik dibutuhkan.

Dalam wawancara dengan ”Kompas”, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan besarnya potensi penyimpangan saat pandemi Covid-19. Pencegahan telah diambil, tetapi korupsi tetap terjadi. Apa penyebab dan solusinya?

Ekspor benih lobster dihentikan sementara sehari setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK, 25 November 2020.