logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Kebijakan Presiden mempercepat hilirisasi harus dilakukan. Hilirisasi batubara untuk mengurangi substitusi impor elpiji sebesar 5,73 juta ton dan 140 juta barel ”gasoline” di tahun 2021 tentu menjadi langkah strategis.

Memuat data...

Energi terbarukan semakin berkembang. Namun, Indonesia masih akan tetap memerlukan energi fosil.

Memuat data...

Kebijakan energi di Indonesia memerlukan penyesuaian baru, terutama mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19. Konsistensi melaksanakan kebijakan dan pemanfaatan sumber energi yang beragam menjadi penting.

Memuat data...

DPR mulai menyeleksi calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2020-2025. Isu soal konsistensi kebijakan energi menjadi tuntutan pekerjaan rumah yang harus dilakukan anggota DEN terpilih.

Memuat data...

Tanpa penemuan cadangan yang baru, minyak bumi di Indonesia akan habis sembilan tahun ke depan, gas bumi akan habis 22 tahun lagi, dan batubara akan habis 65 tahun mendatang.

Memuat data...

Target bauran energi nasional Indonesia pada 2025 dan 2050 diperkirakan meleset. Perlu evaluasi ulang penyusunan kebijakan energi nasional berdasar kondisi kekinian dan berbasis data yang akurat.

Memuat data...

Realisasi pengembangan energi terbarukan masih jauh di bawah target Rencana Umum Energi Nasional. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia membutuhkan insentif untuk bisa tumbuh pesat.

Memuat data...

Penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang sebagian masih diimpor. Pemerintah perlu memperjelas program pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai di dalam negeri.

Memuat data...

&nbsp JAKARTA KOMPAS-- Denmark berminat untuk berinvestasi mengembangkan energi terbarukan di Lombok Nusa Tenggara Barat Hasil studi menunjukkan potensi energi terbarukan di Lombok bisa menyumbang lebih dari 50 persen dalam bauran energi di wilayah tersebut pada 2023 Saat ini ketergantu

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS--Rancangan rencana umum energi daerah terlambat sekitar setengah tahun Akibatnya target nasional terancam tak tercapai Rencana umum energi daerah RUED seharusnya terbit setahun setelah pengesahan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 yang membahas rencana umum energi nasio

Halaman 1