Keberadaan Covid-19 tak bisa disangkal. Namun dengan data yang ada di awal 2021 ini, apakah kebijakan yang diambil pemerintah sudah dipertimbangkan secara kritis, dan bukan dihantui ketakutan yang cenderung berlebihan?

Pengalaman ketergantungan pada kesuksesan dan keterpurukan dunia global, termasuk masa pandemi ini telah memberikan ruang refleksi dan penghayatan nyata atas kehidupan bangsa ini.

Selain sosialisasi terkait manfaat komoditas pangan lahan gambut, dukungan pemerintah melalui penyediaan bibit unggul, saprodi, kepastian ”supply chain”, dan kebijakannya juga sangat diperlukan.

Dunia politik sudah kehilangan pesonanya sebagai jalan untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik sudah kehilangan nilai-nilai seni dan budayanya.

Setelah reformasi jangan sampai terjadi, karena para aktor kuasa merasa dipilih langsung oleh rakyat, akhirnya mempraktikkan politik monolitik atas nama rakyat atau ”populisme otoriter”.

Internalisasi Pancasila demi pembentukan budaya kewargaan penting dilakukan, baik bagi penyelenggara negara maupun masyarakat. Maka, titik tekan penguatan Pancasila terdapat pada sila kerakyatan.

Korupsi sebagai kejahatan memiliki daya rusak sangat fatal. Karena itu, korupsi harus dilawan dengan berbagai cara agar Indonesia bersih dari korupsi. Pemberdayaan arsip soal korupsi adalah salah satu pilihan.

Ada potensi alternatif kebijakan berbiaya murah dengan dampak lebih efektif dalam meningkatkan serapan vaksin, yaitu dengan memanfaatkan berbagai program perlindungan sosial yang ada, khususnya bantuan tunai bersyarat.

Kita perlu sambut baik usulan pada RUU tentang Pemilu yang hendak dibahas di DPR, bahwa sistem pemilu ke depan adalah sistem proporsional tertutup. Kesempatan partai-partai politik memperkuat kelembagaan jadi terbuka.

Pada skenario tata dunia multipolar , Indonesia mempunyai modal besar, sehingga Indonesia tidak hanya akan bangkit dari pandemi, tapi juga bisa mengambil keuntungan dari pergeseran konstelasi AS, UE, dan China.