Penegakan hukum kasus korupsi tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan legal-normatif. Perlu dipikirkan langkah progresif dengan membebankan biaya sosial akibat korupsi yang ditanggung koruptor.

Di era marak polarisasi, hadirnya ”ruang bersama” lewat buka puasa bersama ataupun sahur bersama yang melibatkan masyarakat dari beragam agama perlu terus didorong. Tak hanya menjaga kerukunan, tetapi juga demokrasi.

Citra dan identitas Indonesia sebagai negara demokrasi yang terbentuk dengan susah payah dan merupakan hasil kerja keras semua elemen masyarakat semestinya tidak dirusak dengan perilaku buruk segelintir pejabat.

Atmosfir akademik yang kondusif di kampus, ketersediaan koleksi sumber-sumber informasi seperti buku-buku menjadi input yang mendukung bagi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan berdaya saing.

Agar tidak terjerumus ke arah Kakistocracy melalui politik transaksional, nepotisme, senioritas, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan jaringan mafia, Indonesia harus direformasi melalui prinsip meritrokasi.

Pamer kemewahan, apalagi dari harta yang diperoleh secara illegal, seperti menyiram bensin di tengah kesenjangan sosial yang kian menganga. Ironisnya, sejarah menunjukkan tindakan itu terus berulang.

Hukum tak sama dengan peraturan, apalagi sekadar alat menghukum. Bahkan, dalam konsepsi awalnya, hukum adalah soal hak asasi manusia. Namun, kita sering salah kaprah, menganggap hukum semata soal hukum dan izin.

Jika NU dan Muhammadiyah dapat kita anggap sebagai representasi umat Islam di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa corak sosialitas yang berkembang di tubuh umat saat ini cukup kondusif bagi tegaknya demokrasi.