Patroli Laut Ditingkatkan

Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD berkomitmen meningkatkan intensitas patroli di kawasan Laut Natuna. Namun, operasional Badan Keamanan Laut dinilai masih belum efektif jalankan operasinya.

KOMPAS/M IKHSAN MAHAR

Menko Polhukam Mahfud MD (jaket hitam) memantau patroli di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, dari atas KRI Semarang, Rabu (15/1/2020)

Menko Polhukam Mahfud MD berkomitmen meningkatkan intensitas patroli di kawasan Laut Natuna. Namun, operasional Badan Keamanan Laut dinilai masih belum efektif.

NATUNA, KOMPAS - Untuk menjaga hak berdaulat di kawasan Laut Natuna Utara, pemerintah berkomitmen meningkatkan patroli pengamanan laut di perbatasan dan tak akan mengurangi intensitasnya. Peningkatan patroli melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

”Secara umum kondisi Laut Natuna Utara aman. Kapal China sudah di luar ZEE (zona ekonomi eksklusif), artinya sudah di luar Natuna. Mudah-mudahan terus aman. Kita akan terus tingkatkan intensitas patroli,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di sela-sela kunjungan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020).

”Secara umum kondisi Laut Natuna Utara aman. Kapal China sudah di luar ZEE (zona ekonomi eksklusif), artinya sudah di luar Natuna. Mudah-mudahan terus aman. Kita akan terus tingkatkan intensitas patroli”

Baca Juga: DPR Khawatir Pemerintah Melunak soal Natuna

Di Jakarta, Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Suradi Agung Slamet menilai, Badan Keamanan Laut (Bakamla) masih belum efektif menjalankan fungsi penegakan hukum di perairan Indonesia. Karena itu, Suradi menilai perlu peningkatan anggaran dan kemampuan personel Bakamla.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kapal Republik Indonesia (KRI) John Lie melintas di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengamankan Laut Natuna Utara dari kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal, Rabu (15/1/2020).

Pernyataan tersebut diungkapkan Suradi saat sidang promosi doktor di Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan disertasi ”Efektivitas Bakamla Melaksanakan Fungsi Penegakan Hukum di Perairan Laut Indonesia”.

Dari sisi jumlah kapal, Suradi mengatakan, Bakamla hanya punya 25 kapal yang tidak semuanya bisa dipakai. Padahal, kebutuhan kapal untuk penegakan hukum sebanyak 255 kapal. Untuk mengatasinya, butuh kerja sama lintas instansi.

Dari sisi anggaran, kata Suradi, alokasi untuk Bakamla juga menurun. Kinerja Bakamla saat ini dinilainya hanya 60 persen. Akibatnya, kontribusi penegakan hukumnya hanya 8,41 persen, atau 27 perkara. ”Salah satunya karena Bakamla hanya punya 9,80 persen dari total kebutuhan kapal,” ujar mantan kepala Biro Umum Bakamla itu.

ISTANA PRESIDEN/ AGUS SUPARTO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kamis pagi (23/6/2016) bertolak dengan pesawat Boeing Serie 400 menuju ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Jokowi meninjau secara langsung kondisi perairan Natuna. Mendarat di Lanud Ranai di Pulau Natuna pukul 10, Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan lewat laut lepas menuju lokasi lego jangkar KRI Imam Bonjol-383 dengan menggunakan KAL Sengiap II.4.55.

Pertegas komitmen

Kemarin, selain ikut memantau situasi di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, menggunakan KRI Semarang-594, Mahfud juga mengecek kesiapan kapal patroli TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Polri yang bertugas di perbatasan Natuna.

Bahkan, Mahfud juga memimpin rapat koordinasi, yang antara lain diikuti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Plt Gubernur Riau Isdianto, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya Yudo Margono.

Seusai rapat, Mahfud menegaskan, kehadirannya di Natuna untuk mempertegas komitmen Presiden Joko Widodo yang sebelumnya mengunjungi Natuna untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di Natuna. Menurut dia, kawasan ZEE Indonesia di Natuna pada Rabu lalu bebas dari kapal penjaga pantai dan nelayan China.

"Strategi pengamanan di Natuna mengedepankan penguatan koordinasi di antara tujuh kementerian/lembaga yang berwenang dalam pengamanan laut. Hal itu dimaksudkan juga untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan patroli di kawasan perbatasan"

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Presiden Joko Widodo, Kamis (6/10/2016) menghadiri acara Manuver Lapangan Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha 2016 di Pangkalan Udara Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum menyaksikan latihan, Presiden Jokowi naik ke kokpit pesawat SU-30 selama beberapa menit.

Peningkatan patroli, tambah Mahfud, tak hanya lewat jalur laut, tetapi juga udara. Ia menekankan, strategi pengamanan di Natuna mengedepankan penguatan koordinasi di antara tujuh kementerian/lembaga yang berwenang dalam pengamanan laut. Hal itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan patroli di kawasan perbatasan.

Baca Juga: Mengukuhkan Kembali Hak Berdaulat di Laut Natuna Utara

Hal senada diungkapkan Yudo. Kapal penjaga pantai China disebutnya berada di luar atau sekitar 400 mil dari batas terluar ZEE di Laut Natuna Utara. ”Mereka jauh di luar radar pengawasan kita, tetapi patroli akan terus dilakukan tanpa batas waktu,” ucap Yudo.

Terkait ekonomi Natuna, tambah Mahfud, program pengelolaan wilayah perairan Natuna terus ditingkatkan dengan melihat kebutuhan masyarakat lokal. Edhy juga mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mengoptimalkan bantuan ke nelayan Natuna.

KOMPAS/M IKHSAN MAHAR

Kapal Bakamla melintasi Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020)