Kontestasi Swasta Biayai Ibu Kota Negara Baru

KOMPAS/SUCIPTO

Presiden Joko Widodo meninjau peta lokasi calon ibu kota negara di sekitar menara pantau PT ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Presiden Joko Widodo tidak ingin proses pemindahan ibu kota mengganggu keuangan negara. Terkait sumber dana pihak swasta dalam pembangunan ibu kota baru, ia meyakinkan akan ada kontestasi terbuka terhadap pihak swasta.

Hal itu disampaikan Jokowi saat temu wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019). Ia menanggapi keresahan kalangan masyarakat yang menilai pemindahan ibu kota ini akan menguntungkan beberapa orang terkait megaproyek pemindahan ibu kota.

”Sebuah pembangunan besar, menyangkut anggaran yang besar. Jangan sampai mengganggu APBN. Kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara lakukan sekarang ini, tidak memberikan beban kepada negara, tetapi barangnya jadi. (Pendanaan) bisa melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), bisa juga swasta,” kata Jokowi.

Biaya pemindahan ibu kota yang akan dibangun di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tersebut ditaksir berkisar Rp 466 triliun-Rp 485 triliun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menyampaikan bahwa dana untuk pemindahan ibu kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), KPBU, serta investasi langsung pihak swasta.

KOMPAS/SUCIPTO

Presiden Joko Widodo menunjukkan lahan hutan industri yang dikelola PT ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang menjadi calon lokasi inti ibu kota negara baru, Selasa (17/12/2019).

Porsi terbesar sumber pembiayaan ibu kota akan diperoleh lewat KPBU. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, porsi KPBU akan mendominasi pemindahan ibu kota baru, yakni 54,6 persen (Rp 265,2 triliun). Sementara estimasi pendanaan dari pihak swasta 26,2 persen (127,3 triliun). Adapun APBN akan mengisi porsi 19,2 persen (Rp 93,5 triliun) (Kompas, 2/9/2019).

Jokowi berharap pembangunan ibu kota negara bisa membangun kepercayaan publik dan patut didukung banyak pihak, termasuk swasta. Ia mencontohkan, pihak swasta yang ingin berkontribusi bisa berkontestasi. Hal itu dilakukan guna menghindari penggunaan APBN berlebih untuk pembangunan ibu kota negara baru kelak.

”Untuk apa kita keluarkan uang kalau non-APBN bisa. Ini yang kita sedang kembangkan. Kontestasi saja. Kalau pikirannya negatif saja, ya, repot. Pasti dibagi (tugasnya). Tidak bisa kita kerjakan sendiri,” kata Jokowi.

Baca juga: Demi Ibu Kota Baru

Bagi-bagi proyek

Menurut rencana, luasan lahan yang akan dipakai dan dicadangkan untuk seluruh wilayah calon ibu kota baru seluas 256.000 hektar. Kawasan inti ibu kota direncanakan 56.000 hektar dan kawasan pemerintahan 5.600 hektar.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Walhi, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, serta Pokja Pesisir dan Nelayan mengumpulkan data bahwa di kawasan itu terdapat nama-nama besar pemilik konsesi. Mereka menilai orang-orang itu punya kesempatan untuk mengamankan investasinya.

”Korporasi dan oligarki punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek ibu kota baru ini,” ujar Koordinator Jatam Nasional Merah Johansyah.

Baca juga: Mengapa Ibu Kota Baru Menggunakan Konsep Kota Cerdas?

KOMPAS/SUCIPTO

Pemandangan kawasan hutan industri PT ITCI Hutani Manunggal yang menjadi calon lokasi ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat, dalam 180.000 hektar lebih kawasan yang akan dikembangkan menjadi ibu kota negara baru, terdapat 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batubara, hingga properti. Menurut data yang mereka himpun, 158 dari 162 konsesi itu adalah konsesi batubara yang masih menyisakan 94 lubang tambang.

”Ini hanyalah bagi-bagi proyek, mengingat para pendukung politisi berlatar bisnis batubara. Pemenuhan kebutuhan energi di ibu kota baru diperkirakan 1,5 gigawatt. Ini memberikan ruang dan alasan untuk membangun industri energi kotor (PLTU batubara) lebih besar di Kalimantan Timur,” kata Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, di kawasan 256.000 hektar yang disiapkan dan dicadangkan untuk ibu kota baru, tambang batubara akan ditata kembali. Adapun untuk kawasan inti ibu kota direncanakan di kawasan hutan industri PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.

Sofyan mengatakan, negara tidak menanggung ganti rugi ataupun tukar guling lahan konsesi karena tanah PT ITCI Hutani Manunggal milik negara. ”Di kawasan hak guna usaha PT ITCI Hutani Manunggal tidak ada ganti rugi. Itu sesuai peraturan. Hanya saja, konsesinya dikecilkan,” kata Sofyan, saat meninjau calon lokasi ibu kota, Selasa (17/12/2019), di Sepaku.

Baca juga: Geliat di Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Baru

Daya dukung lingkungan

Kekhawatiran lain terkait pembangunan ibu kota baru di sekitar Kecamatan Sepaku adalah penurunan daya dukung lingkungan di sekitar Teluk Balikpapan. Di Teluk Balikpapan, menurut rencana, akan dibangun beberapa dermaga dan jembatan.

Jika ditarik garis lurus, Teluk Balikpapan bisa ditempuh sekitar 20 menit menggunakan kendaraan bermotor dari menara pantau api PT ITCI Hutani Manunggal, yang direncanakan menjadi kawasan inti ibu kota. Pelabuhan Mentawir di hulu Teluk Balikpapan juga akan dikembangkan. Selain itu, ada usulan pembangunan landasan pesawat terbang air di teluk itu.

Ketua Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB) Husen mengatakan, pembangunan Teluk Balikpapan sebaiknya cukup sampai titik Jembatan Pulau Balang. Seluruh kawasan teluk ke arah utara dari Pulau Balang diharapkan jadi kawasan konservasi, sebagai kawasan ekosistem esensial dan menjadikan Teluk Balikpapan tetap menjadi daya dukung lingkungan di sekitarnya.

KOMPAS/SUCIPTO

Sebuah kapal nelayan melintasi tongkang batubara kosong di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (19/10/2019).

Total luas kawasan Teluk Balikpapan lebih dari 180.000 hektar dengan kawasan hutan mangrove 19.400 hektar. FPTB mencatat, kawasan mangrove yang masih bagus tersisa 17.000 hektar. Adapun lebih dari 2.000 hektar kualitasnya menurun. Kawasan itu merupakan tempat hidup satwa endemik Kalimantan dan dilindungi, seperti pesut mahakam yang terancam punah dan bekantan yang tersisa sekitar 1.000 ekor.

Jokowi mengatakan, daya dukung lingkungan akan diperhatikan di Teluk Balikpapan. Pemerintah akan membangun kebun bibit seluas 100 hektar di tempat datar untuk pembibitan pohon yang cepat tumbuh, seperti ekaliptus, abasia, dan akasia mangium. Selain itu, akan dibibitkan pula pohon asli di Kalimantan Timur, seperti ulin, bangkirai, dan mangrove.

”Kita ingin (kawasan di sekitar calon ibu kota) diperbaiki karena memang banyak kawasan yang rusak. Nanti ada kawasan untuk konservasi bekantan, misalnya. Untuk kawasan konservasi orangutan juga. Itu juga menjadi perhatian,” kata Jokowi.

KOMPAS/SUCIPTO

Presiden Joko Widodo berfoto bersama wartawan seusai menjawab beberapa pertanyaan dengan berbagai isu di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).