Tabir Persaingan Calon Ketua Umum PPP Mulai Terbuka

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana Mukernas V Partai Persatuan Pembangunan.

JAKARTA, KOMPAS — Meski jadwal Muktamar IX belum ditentukan, sejumlah tokoh potensial muncul dalam bursa pencalonan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini, ada lima nama yang sudah beredar dan beberapa di antaranya mulai bergerak menghimpun dukungan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V di Jakarta, Sabtu (14/12/2019) hingga Minggu (15/12/2019). Agenda utama mukernas yang diikuti sejumlah pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC) itu adalah menentukan jadwal penyelenggaraan Muktamar IX untuk memilih ketua umum.

Muktamar kemungkinan akan dipercepat dari jadwal semestinya, yaitu April 2021, untuk mempersiapkan diri mengikuti pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, saat ditemui di sela-sela mukernas, Sabtu, mengatakan, meski belum ada keputusan mengenai jadwal muktamar, bursa pencalonan ketua umum sudah mulai ramai. Baik dalam pembicaraan internal maupun kabar di media massa, muncul lima nama yang dinilai potensial untuk memimpin partai jelang Pemilu 2024.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara

”Mereka di antaranya Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Wakil Ketua Umum PPP yang kemarin diangkat menjadi anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), Muhammad Mardiono. Ada juga Akhmad Muqowam dan saya sendiri, Amir Uskara,” ujarnya.

Amir mengatakan, sekalipun sudah dikabarkan, belum ada satu pun yang mendeklarasikan diri untuk maju dalam pencalonan ketua umum. Begitu pula dirinya masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan.

Arsul saat dikonfirmasi pun enggan mengakui bahwa dirinya berniat berkompetisi dengan kader PPP lainnya untuk menjadi calon ketua umum. Ia berkilah, tak pantas untuk menduduki posisi itu. ”Saya tidak ada potongan untuk jadi ketua umum,” lanjutnya.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani

Menurut dia, peluang masih terbuka untuk semua kader PPP. Sebab, partai mengatur kandidat ketua umum harus berasal dari kalangan internal dan syarat minimal dukungan dari DPW untuk mendaftar. Oleh karena itu, ia memprediksi, selain tokoh dari dewan pimpinan pusat (DPP), akan ada calon-calon lain dari pengurus di tingkat wilayah.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi membenarkan, lima nama itu memang dikabarkan berniat untuk menjadi ketua umum. Namun, kepastian dari setiap nama itu masih ditunggu.

Salah satunya dari Mardiono yang baru saja diangkat menjadi anggota Wantimpres oleh Presiden Joko Widodo. ”Maju atau tidaknya beliau akan ditentukan aspirasi kader dan sikap pribadinya. Apakah beliau akan memilih menjadi Wantimpres atau maju di muktamar menjadi ketua umum,” kata Baidowi.

FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY UNTUK KOMPAS

Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi, di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Gerilya

Iklan

Meski belum ada tokoh yang mengakui niat untuk menjadi ketua umum PPP, upaya untuk mendekati para pemilik suara di Muktamar IX sudah dilakukan. Sebagaimana dikatakan Dewi Maya, Sekretaris DPC PPP Kota Palembang, Sumatera Selatan.

”Yang sudah bersilaturahmi ke kami itu Pak Mardiono. Pak Suharso juga pernah dijadwalkan untuk bertemu kami, tetapi agenda itu batal karena jadwalnya belum memungkinkan,” kata Dewi.

Ia menambahkan, DPC PPP Kota Palembang belum menentukan arah dukungan untuk salah satu calon ketua umum. Namun, pemimpin partai periode berikutnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya. ”Mereka juga harus yang transparan dan mendengarkan aspirasi kami,” ujar Dewi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Bekas Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, yang menjadi tersangka dugaan penerimaan suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama, meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, Kamis (20/6/2019).

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat suap pengisian jabatan di Kementerian Agama. Sebelumnya, pada 2014, Ketua Umum PPP sekaligus Menteri Agama Suryadharma Ali juga ditangkap KPK terkait kasus korupsi dana haji.

Sekretaris DPW PPP Sumatera Utara Jafaruddin Harahap mengatakan, Mardiono, Suharso, dan Arsul sudah mendekati pengurus di wilayahnya. Secara terpisah, ketiganya pernah mengunjungi DPW Sumatera Utara sekitar dua bulan lalu.

Menurut dia, Sumatera Utara dipertimbangkan karena memiliki jatah 64 suara dalam muktamar kelak. Wilayah itu juga merupakan peraih suara terbesar ke-4 untuk PPP pada Pemilu 2019.

”Minggu depan kami juga akan mengundang mereka dalam forum rapat pimpinan wilayah. Siapa yang akan kami dukung akan dilihat dulu dari situ,” kata Jafaruddin.

Kompas

Tersangka kasus korupsi haji tahun 2012-2013 yang juga bekas menteri agama, Suryadharma Ali, diperiksa kembali oleh penyidik KPK, di Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Hindari konflik

Amir mengklaim, suara DPW akan diberikan kepada salah satu calon pada Muktamar IX. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik internal yang berujung pada perpecahan.

”Mereka (DPW) tidak ingin lagi seperti periode yang lalu, ada DPW yang pecah kemudian memisahkan diri dan berkonflik sampai empat tahun. Itu tentu jadi pelajaran untuk teman-teman,” ucap Amir.

Ketua DPC PPP Kabupaten Banyuasin Mareta mengatakan, pengurus cabang tak ingin ada konflik yang destruktif dalam tubuh partai. Tak menutup kemungkinan, keinginan itu akan berdampak pada pilihan ketua umum.

”Bisa jadi (kompak memilih satu nama). Apalagi figur yang kami tahu akan maju itu hanya dua, yaitu Pak Mardiono dan Pak Suharso. Namun, Pak Mardiono sudah diangkat sebagai anggota Wantimpres,” ujar Mareta.

Siapa pun yang terpilih, lanjut Mareta, harus memiliki kemampuan manajemen konflik yang mumpuni. Sebab, pengalaman konflik internal berkepanjangan amat merugikan PPP.

Konflik internal berkali-kali mendera PPP. Terakhir, pada 2014, partai terbelah menjadi kubu Suryadharma Ali, yang dilanjutkan oleh Djan Faridz, dan Romahurmuziy karena pilihan politik. Perpecahan itu membawa kedua faksi saling mengklaim kepengurusan hingga ke Mahkamah Agung. Keduanya membuat kepengurusan versi masing-masing melalui dua muktamar, yaitu di Pondok Gede dan Jakarta.

Meski secara hukum kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede yang diakui negara, secara de facto partai tetap terbelah. Seiring dengan pembelahan, raihan suara pun turun, dari 6,53 persen pada 2014 menjadi 4,52 persen pada 2019.