Menkes Terawan : Ada Pemborosan yang Luar Biasa!

Kualitas kesehatan masyarakat menjadi aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan SDM unggul Indonesia di masa depan. Kompas mewawancarai Menteri Kesehatan dr Terawan Putranto seputar pembangunan kesehatan masyarakat

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Kesehatan Letnan Jenderal (Purn) dr Terawan Agus Putranto saat memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Kepala RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tersebut sebagai salah satu menteri dalam kabinetnya.

JAKARTA, KOMPAS – Kualitas kesehatan masyarakat menjadi salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Untuk itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan adanya pembenahan yang menyeluruh pada sistem kesehatan di Indonesia.

Selain pembenahan pada sistem jaminan kesehatan nasional, Presiden juga menghendaki penurunan signifikan pada angka tengkes atau stunting yang selama ini membelenggu masyarakat. Harian Kompas berkesempatan mewawancarai Menteri Kesehataan Terawan Agus Putranto untuk menanyakan strategi dalam mewujudkan hal itu. Berikut hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Presiden menyatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri yang ada adalah visi misi presiden. Apa pesan dari Pak Jokowi terkait dengan bidang kesehatan yang harus dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan?

Visi misi Bapak Presiden sudah jelas diungkapkan terus adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia maju di 2045. Dengan arahan-arahan khusus yang ditekankan fokus pada mengatasi permasalahan BPJS Kesehatan, mengatasi masalah stunting termasuk angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan juga mengenai harga obat yang tinggi serta penggunaan alat kesehatan produksi nasional. Karena itu saya tidak punya visi dan misi jadi visi misinya presiden yang dituangkan di dalam arahan beliau itu harus dijalankan dan menjadi prioritas yang harus dikerjakan.

Apakah itu sudah tercakup dalam RPJMN?

Sudah. Sudah masuk di RPJMN dan sekalian dengan penganggarannya dalam 5 tahun ke depan.

Bagaimana bapak melihat situasi kesehatan di Indonesia saat ini?

Saya melihat banyak peluang. Saya tidak pernah melihat banyak masalah jadi saya melihat situasi kesehatan di Indonesia sebagai peluang yang bisa dikerjakan. Ini tantangan yang harus saya selesaikan, kalau melihatnya sebagai masalah nanti malah nglokro. Saya justru melihat ada peluang banyak sehingga harus kerja cepat kerja keras dan kerja yang terfokus. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini membuat saya terpacu.

Kompas/Hendra A Setyawan

Para petugas dari Dinas Kesehatan Kota Depok dan Puskesmas Cinere melakukan pengecekan dan investigasi lapangan terkait laporan penyakit hepatitis A yang menyerang warga di RT 1 dan RT 2/RW 1, Cinere, Depok, Jawa Barat, Rabu (28/8/2019). Sebanyak 12 warga setempat diduga terjangkit penyakit hepatitis A dalam sepekan.

Yang dimaksud peluang itu seperti apa?

Ya, misalnya, ada permasalahan BPJS di mana membuat pelayanannya kok turun. Di mana-mana kok terjadi defisit yang besar. Artinya ada peluang untuk menyelesaikannya dengan cepat. Kali ini jika saya selesaikan permasalahan dengan baik, otomatis pelayanan kesehatan akan meningkat. Kalau semua dikerjakan secara berkelanjutan maka semuanya akan nyaman.

Baca juga : Menggapai Angan Kesehatan Semesta

Selain itu, peluang lainnya adalah soal stunting. Banyak daerah yang belum tercakup dengan baik, nah, kesempatan saya bisa mengecek daerah itu untuk mengetahui sebenarnya apa kekurangannya. Apakah problematikanya itu ada di masalah ketersediaan bahan makanan, ketersediaan kemampuan ekonomi dan sebagainya, atau jangan-jangan edukasinya saja yang kurang.

Setiap daerah kan punya kearifan lokal sendiri-sendiri , nah, di situ menjadi peluang buat saya untuk menyelesaikannya. Dan saya yakin jika semuanya dilandasi dengan doa, saya percaya bisa menyelesaikannya dengan baik.

ARSIP P&M COMMUNICATION

KlikDokter bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyelenggarakan IDINESIA_Petugas sedang mengukur tinggi badan anak di pelayanan Edukasi Stunting.

Terkait beban ganda soal penyakit menular dan tidak menular yang masih menjadi masalah di Indonesia. Strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut?

Penyakit menular itu ancaman. Ancaman itu kan bisa emerging (baru muncul) atau reemerging diseases (penyakit yang muncul kembali). Nah kalau untuk penyakit menular ini kita harus lihat konteksnya. Karena itu kita harus mengacu pada Inpres (Instruksi Presiden) nomor 4 tahun 2019 mengenai ketahanan kesehatan nasional dan itu diterjemahkan dalam bagaimana mendeteksi, melakukan penanganannya, maupun juga surveilans-nya. Semua kementerian punya wewenangnya masing-masing.

Untuk penyakit menular, berbeda dengan penyakit tidak menular.  Penyakit tidak menular itu terutama selain masalah karena gaya hidup juga masalah masalah yang menyangkut pengetahuan. Dan untuk penyakit tidak menular yang paling utama adalah melakukan promotif dan preventif. Jadi bagaimana menjelaskan dan mengedukasi masyarakat untuk melakukan pencegahan terjadinya penyakit tidak menular, misalnya, jangan makan gula yang berlebihan atau garam yang berlebihan. Semua kalau berlebihan itu tidak bagus.

Ini nanti sebatas imbauan atau lebih keras lagi berupa aturan pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak pada produk makanan seperti yang sudah dijalankan di negara lain?

Ya produk-produk itu kan sudah diatur, sudah ada aturannya sendiri baik yang tertuang dalam registrasi proguknya atau saat melakukan produksinya.  Yang paling utama itu, kan, justru edukasinya. Karena itu edukasi preventif dan promotif bisa dilakukan. Mulai dari Puskesmas, FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) itu harus berperan di dalam preventif dan promotif juga. Kalau tidak, FKTP ini sendiri yang akan terbebani biaya yang tinggi karena masyarakatnya sakit.

Karena itu kunci preventif dan promotif ini sangat kental untuk menjaga kesehatan, terutama juga mencegah agar penyakit tidak menular tidak muncul di kemudian hari.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas memeriksa tekanan darah warga yang mengikuti kegiatan Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (25/8/2018). Kegiatan pelayanan kesehatan bagi warga berusia 17-60 tahun ini merupakan upaya deteksi dini terhadap sejumlah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, jantung, dan ginjal.

Kalau menyinggung soal akreditasi Puskesmas yang pernah bapak sampaikan, ini seperti apa teknisnya dengan pertimbangan beban kuratif di Puskesmas yang kini masih besar?

Jadi kalau preventif dan promotif terus diangkat oleh Puskesmas, otomatis kan kuratifnya mengecil, otomatis masyarakat lebih sehat . Sebaliknya, jika Puskesmas tidak mau (melakukan upaya) promotif preventif, pelayanan kesehatan kuratif akan semakin besar. Terkait teknis (akreditasi) nanti yang dicapai apa saja, itu akan diterjemahkan oleh para dirjen (direktur jenderal). Saya lebih pada masalahpolicy, dan policy adalah harus preventif dan promotif.

Dengan preventif dan promotifnya yang menonjol, otomatis itu pelayanan kuratif di yankes (pusat pelayanan kesehatan) akan menurun.  Pengeluarannya juga jadinya sedikit untuk obat-obatan sehingga dampaknya yankes dapat keuntungan yang lebih besar dengan melakukan budaya preventif dan promotif. Penghematan luar biasa juga bisa didapatkan jika memberatkan pada upaya preventif dan promotif.

Upaya preventif promotif ini termasuk pengendalian dampak konsumsi rokok?

Kalau itu jelas. Sudah otomatis. Mereka akan menjelaskan mana yang kira-kira akan menjadi ancaman buat kesehatan masyarakat. Nah itu kan terserah dari teknik cara para tenaga kesehatan di daerah. Nomor satu memang bagaimana memberikan edukasi tanpa menimbulkan ketersinggungan justru menimbulkan ke tersadaran.

Bagaimana mengatasi tantangan cakupan imunisasi yang masih belum maksimal, termasuk dengan adanya gerakan antivaksin di masyarakat?

Perlu penyadaran dengan edukasi. Kalau ada gerakan ya kita juga buat gerakan untuk menyadarkan kembali pentingnya imunisasi dasar untuk kembali memberikan pemahaman yang baik tanpa harus konfrontasi. Kalau maunya produk halal ya produk halal yang kita berikan.

Kompas/Hendra A Setyawan

Salah seorang murid kelas V SD Santo Antonius Dari Padua, Serpong, Tangerang Selatan, Banten menerima permen usai imunisasi Td untuk mencegah penyakit tetanus di , Senin (18/11/2019). Selain kelas V, murid kelas I dan II juga mendapatkan imunisasi DT untuk mencegah penyakit difteri. Pemberian imunisasi ini merupakan bagian dari bulan imunisasi anak sekolah yang diberikan dua kali dalam satu tahun yaitu di bulan Agustus dan November.

Ya kalau memang terpaksa tidak ada halalnya tapi itu harus dibutuhkan, kita akan minta fatwa-fatwanya dalam keadaan darurat. Fatwa bahwa kini dalam keadaan tidak ada bahan lain yang untuk diberikan. Nomor satu itu dikomunikasikan dengan baik, kalau main “kenceng-kencengan” ya  tidak selesai-selesai. Peluangnya ada di komunikasi.

Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk terus menurunkan angka stunting di Indonesia?

Kita ingin mencapai angka stunting itu menjadi semakin menurun sampai di bawah 20 persen. Caranya ada dua lewat intervensi langsung dan intervensi tidak langsung atau namanya intervensi spesifik dan intervensi sensitif.  Intervensi langsung dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan yang tidak langsung oleh Kementerian lain.

Yang oleh Kementerian Kesehatan itu hanya bisa membantu mempengaruhi 30 persen saja, sedangkan 70 persen itu oleh kementerian dan lembaga lain, seperti untuk masalah sanitasi lingkungan yang ada di bawah Kementerian PUPR, menyangkut ekonomi masyarakat, lalu BKKBN untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Puskesmas juga punya peranan yang harus digerakkan.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Menteri Kesehatan Letnan Jenderal (Purn) dr Terawan Agus Putranto

Inikan milik Pemda bukan milik Kementerian Kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah Posyandu dan PKK.  Edukasinya itu kan bukan hanya dari Kementerian Kesehatan karena 70 persen justru bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain.

Masalah stunting ini semua bisa dilibatkan. Dan di situlah sebuah karya yang luar biasa dari sebuah harmonisasi dari kementerian dan lembaga bekerja sama untuk menurunkan angka stunting.

Apa tantangan terbesar dalam mengatasi stunting di Indonesia?

Tantangan terbesar selalu di masalah edukasi. Wilayah kita ini kan besar sekali, ada wilayah-wilayah remote area dan rural area. Juga ada persoalan pola asuh terhadap anak-anak, mulai dari penyiapan untuk nanti kehamilan sampai anaknya lahir. Itu kan perlu edukasi yang baik dan juga perlu waktu.

Masalah stunting ini juga dihadapi di perkotaan. Banyak karena kedua orang tuanya harus bekerja keras untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Jadi kadang tidak terpelihara dengan baik akhirnya muncul stunting. Ini juga termasuk pada pengelolaan di tempat-tempat penitipan anak.

BRUNOTO UNTUK KOMPAS

Balita di dampingi ibunya di pelataran rumah di Kampung Adat, Distrik Pulau Tiga, Kabupaten Asmat, Papua. Sepanjang Desember 2017, belasan balita di Kabupaten Asmat, meninggal dunia diduga, kekurangan gizi, dan terserang penyakit akibat tidak mendapatkan layanan imunisasi.

Karena itu nomor satu adalah preventif dan promotif dengan mengedepankan keterlibatan Puskesmas yang membawahi area itu. Jangan terlalu sibuk dengan pelayanan kuratif, tetapi kondisi lingkungannya tidak baik. Jadi kita perlu memikirkan tantangan wilayah yang ada di Indonesia, mencakup remote area, rural area, dan urban area.

Bagaimana mendorong FKTP untuk juga fokus menjalankan fungsi promotif dan preventif?

FKTP harus mau turun ke bawah, turun ke masyarakat. Jadi harus mengubah  pola pikir dari tenaga kesehatan bahwa melayani itu bukan di belakang meja ataupun di samping tempat tidu, tetapi datangilah rumah-rumah warga dan ketuk pintunya, lihat sanitasinya, kalau lihat apa yang ada di meja makannya. Dengan begitu hubungan batin antara tenaga kesehatan dengan masyarakat itu menjadi dekat. Di situlah kita tidak membentuk pelayanan robot dengan masyarakat sebagai objek. Tingkatkan terus edukasi ke masyarakat soal hidup sehat.

Bagaimana menekan angka kematian ibu yang menjadi salah satu syarat pencapaian dalam Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs?

Saya tahu saat ini angka kematian ibu dan bayi itu masih tinggi sehingga harus saya turunkan. Saya tidak peduli datanya yang saya peduli adalah ini masih tinggi dan saya harus berbuat apa supaya SDGs-nya nanti tercapai. Jika melihat pada data dan fakta dari laporan BPJS Kesehatan bahwa perbandingan persalinan normal dan seksio itu 45 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari batasan WHO 20 persen.

Jadi ternyata tindakan seksio yang meningkat tidak menurunkan kematian ibu dan kematian bayi. Artinya bukan masalah tindakan medisnya, melainkan pada masalah kartu ibu hamil yang tidak dimanfaatkan optimal serta antenatal care (pemeriksaan kehamilan) yang tidak dimaksimalkan. Termasuk juga untuk mengatasi anemia ibu hamil yang saat ini masih sangat tinggi. Peran puskesmas untuk bisa menjangkau ibu hamil sejak dini menjadi penting.

Apa upaya yang akan dilakukan untuk menekan defisit yang dialami BPJS Kesehatan, selain peningkatan upaya preventif dan promotif, serta menaikkan iuran  yang dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek?

Menaikkan premi iuran peserta kan hanya menambah pundi-pundi pemasukan BPJS Kesehatan. Namun kalau kebocoran yang ada lebih besar akan sama saja meski sudah diisi lebih besar. Kebocoran ini bisa dilihat dari pemanfaatan pelayanan yang berlebihan, seperti perbandingan persalinan seksio yang mencapai 45 persen. Artinya ada hal yang dilakukan tidak sesuai diagnosa.

Baca juga : Presiden Minta Manajemen BPJS Kesehatan Diperbaiki

Selain itu juga penanganan pada pasien kanker yang pada stadium awal sudah diobati dengan kemoterapi, padahal bisa sembuh dengan operasi. Nah itulah yang harus dibenahi.

Himbauan saya secara profesional harus melakukan pembenahan sendiri tidak usah sampai Menteri Kesehatan melakukan regulasi. Ini termasuk juga pada pelayanan jantung yang mencapai Rp 10,5 triliun di mana 70 persen dari hasil cath lab (deteksi  kelainan jantung) ternyata normal. Itu berarti ada suatu pemborosan yang luar biasa.

Ini termasuk juga pada pelayanan jantung yang mencapai Rp 10,5 triliun di mana 70 persen dari hasil cath lab (deteksi  kelainan jantung) ternyata normal. Itu berarti ada suatu pemborosan yang luar biasa.

Jadi kalau bisa mulai lebih sadar pada preventif dan promotif, termasuk pada dokter spesialis yang melakukan pendekatan edukasi. Pelayanan pun harus sesuai dengan diagnosis jangan melampaui batasan agar  tidak over diagnose, jadi bocornya bisa ditambal.

KOMPAS/LUCKY PRANSISK

Pasien antri mendaftar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa (20/1/2015). Lonjakan pasien di sejumlah rumah sakit seiring hadirnya berbagai fasilitas jaminan kesehatan seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Indonesia Sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Pemasukan kita dalam program JKN ini kan terbatas, sehingga pelayanannya tidak bisa unlimited medical service. Para profesional ini diharapkan berkerja sesuai kaidahnya, istilahnya ono tapi ojo ngono.  Jadi kembalilah ke jati diri sebagai dokter yang mau melayani ke bawah.

Terkait soal ingin mengembangkan wisata medis, apa pertimbangannya untuk mendedepankan ide tersebut, termasuk soal kerokan, jamu, dan “mak erot”?

Ya itu karena dulu saya juga kerokan terus, saya juga dulu dicekoki jamu dan saya juga jadi tambah sehat sampai sekarang. Kerokan juga saya tidak jadi dermatitis dan tidak jadi autoimun.

Bagaimana hal itu dikaitkan dengan aturan protokol medis yang membutuhkan bukti medisnya?

Hal yang tidak perlu diatur ya jangan diatur. Yang risikonya rendah itu tidak perlu diatur. Kalau yang low risk saja diatur maka semuanya berantakan dan semuanya jadi minta untuk diatur.

Bagaimana tanggapan bapak terkait pandangan beberapa pihak yang meragukan pengalaman birokrasi juga relasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang pernah mencuat di masyarakat?

Nah inilah kalau secara konservatif berpikirnya.  Jadi begini, kalau masalah pengalaman birokrasi jelas saya ini kan pejabat di militer. Pangkat saya itu Letnan Jenderal. Secara birokrasi saya itu penentu untuk membuat peraturan administrator. Pangkat Letnan Jenderal itu adalah jabatan politik yang ditentukan presiden.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Pengalaman saya yang lain diorganisasi juga cukup baik. Sampai detik ini saya adalah Chairman ICMN (International Committee of Military Medicine).  Untuk organisasi nasional, saya juga menjadi ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia.

Lihat juga : Kontroversi Menteri Kesehatan dr Terawan

Soal dengan IDI itu hubungannya baik-baik saja karena kita juga sudah diikat sumpah dokter bahwa sesama dokter itu menjadi saudara kandung dan tidak ada yang boleh membatalkannya. Kalau namanya saudara kandung itu bagaimana kan kadang-kadang bertengkar juga tetapi itu damai-damai saja jalannya. Sekarang saya justru jadi mengerti kemauannya (IDI), jadi saya tambah bisa memiliki peluang untuk membangun kesehatan nasional pada masyarakat .

Jadi, apalah bapak optimis bisa menjawab tantangan kesehatan setidaknya dalam lima tahun mendatang, termasuk untuk menjawab tantangan produk obat dan alat kesehatan yang masih banyak diimpor?

Jelas. Soal obat itu juga saya berupaya mempermudahnya dengan mempermudah izin edar obat dan alat kesehatan. Kemeterian Kesehatan tidak sekadar mengambil alih peran untuk memberikan izin edar melainkan juga bekerja sama dengan Badan POM untuk mengevaluasi apa saja yang menghambat proses perizinan sehingga sekat-sekat yang selama ini ada bisa dihilangkan.