logo Kompas.id
β€Ί
Utamaβ€ΊButuh Pembenahan Kebijakan...
Iklan

Butuh Pembenahan Kebijakan Berbasis Fakta Lapangan

Kebijakan kehutanan pada pemerintahan periode 2019-2024 harus berbasis fakta lapangan agar hasilnya bisa dilihat dampaknya secara langsung dan jangan hanya bertujuan benar secara administrasi.

Oleh
Brigitta Isworo Laksmi
Β· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/TqPsunVguYRa-7UP8-kjJcs_QaE=/1024x687/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fcb178062-d7ef-49c9-81d9-60f4e4886574_jpg.jpg
KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah di Jambi belum mampu memadamkan bara api pada hamparan gambut di Kabupaten Muaro Jambi. Kebakaran masih menjalar di sejumlah perkebunan sawit dan hutan. Tampak areal yang telah hangus dalam patroli udara tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS β€” Kebijakan kehutanan pada pemerintahan periode 2019-2024 harus berbasis fakta lapangan agar hasilnya bisa dilihat dampaknya secara langsung dan jangan hanya bertujuan benar secara administrasi. Selain itu, pemerintahan mendatang harus membenahi desain fungsi kawasan hutan tanpa mereduksi fungsinya sebagai kesatuan ekosistem yang saling terkait. Kebijakan yang ditetapkan juga diharapkan bersifat inklusif.

Demikian antara lain dikemukakan Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University Hariadi Kartodihardjo dan Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Soelthon Gusetya Nanggara, saat dihubungi pada Kamis (17/10/2019) dari Jakarta.

Editor:
evyrachmawati
Bagikan