Perbaikan Kerusakan Bertahap

Oleh

IRENE SARWINDANINGRUM

· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS - Perbaikan fasilitas publik yang rusak karena rangkaian unjukrasa berakhir ricuh di Jakarta dilakukan bertahap. Saat ini inventarisasi kerugian masih dilakukan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pendataan kerugian dilakukan di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Perbaikan saat ini dilakukan pada kerusakan yang sifatnya mengganggu masyarakat. Misalnya, beton-beton yang tatanannya tidak beraturan kembali dirapikan.

Tapi, perbaikan yang sifatnya permanen, kata Anies, baru akan dilakukan saat kondisi benar-benar sudah tenang. "Tapi perbaikan yang sifatnya permanen belum dilakukan sekarang. Semua sekarang dibuat rapih bersih, tanaman yang rusak belum ditanam lagi, nanti sesudah benar-benar tenang kita kerjakan," katanya di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Anies juga memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada siswa DKI Jakarta yang ikut unjukrasa, bahkan bila siswa itu diduga berbuat kriminal.

"Begini, jadi siswa menerima KJP karena kondisi sosial ekonomi keluarganya itu lemah sehingga dia dapat bantuan dari pemerintah supaya bisa sekolah, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan pendidikan hingga tuntas. Karena itu pemerintah tidak mengeluarkan anak dari pendidikan. Pemerintah itu tidak memberhentikan anak sekolah, justru tanggung jawab pemerintah. Kalau ada anak bermasalah justru harus dididik lebih banyak, bukan malah diberhentikan dari pendidikan," katanya.

Anies juga menyempatkan diri menjenguk Faisal Amir, mahasiswa Universitas Al-Azhar yang terluka parah di kepala dalam unjukrasa 23 September 2019 lalu. Sampai sekarang Faisal masih dirawat di RS Pelni karena masih membutuhkan perawatan serius karena kekerasan yang dia alami.

Sejak 26 Oktober lalu, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberlakukan absensi pagi dan siang untuk seluruh SMA dan SMK di Jakarta. Absensi ini berlangsung hingga 4 Oktober untuk memastikan keberadaan siswa. Kebijakan ditempuh setelah unjukrasa yang dilakukan pelajar di Gedung MPR/DPR berakhir rusuh pekan lalu.

Editor:

nelitriana

dki jakarta unjuk rasa Anies Baswedan dampak unjuk rasa