Kerja Sama Pemerintah-Swasta Bisa Perbaiki Reputasi Investasi
Pembangunan jalan tol dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU seperti di Tol Semarang-Demak akan ditingkatkan.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan jalan tol dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU seperti di Tol Semarang-Demak akan ditingkatkan. Selain membuka peluang usaha baru, KPBU yang berjalan dengan baik akan meningkatkan reputasi Indonesia di mata investor.
Hal itu terungkap di dalam acara penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol, perjanjian penjaminan, dan perjanjian regres jalan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut Kota Semarang, Senin (23/9/2019), di Jakarta. Hadir dalam acara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Basuki mengatakan, setelah tol trans-Jawa tersambung dari barat ke timur yang sebagian melalui jalur tengah, pemerintah akan melanjutkan pembangunan tol, baik di sisi utara maupun selatan Jawa. Tol Semarang-Demak sepanjang 27 kilometer merupakan bagian dari perencanaan jaringan tol Jawa di sisi utara Jawa.
”Kita akan mulai pembangunan tol dari Semarang ke arah Surabaya di jalur utara dengan tahap awal Tol Semarang-Demak. Ini agak tertunda karena ada ide menggabungkan tol dengan tanggul laut sekaligus mengatasi rob Kota Semarang. Tol ini akan kita teruskan sampai ke Tuban karena sudah ada pemrakarsanya,” papar Basuki.
Keberadaan tol trans-Jawa dinilai memudahkan masyarakat untuk bepergian ke kota lain untuk tujuan ringan. Tak sedikit pelaku usaha yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas karena biayanya lebih kompetitif. Barang kemudian didistribusikan melalui tol. Demikian pula kawasan industri juga mulai berkembang di sekitar tol, seperti di daerah Ngawi dan Nganjuk, Jawa Timur.
Ke depan, jaringan jalan tol akan dikembangkan di sisi selatan Jawa maupun yang menghubungkan utara dengan selatan. Ruas yang akan dilelang dalam waktu dekat adalah Bawen-Yogyakarta dan Solo-Yogyakarta. Kemudian, Tol Cileunyi akan diteruskan sampai ke Tasikmalaya dan ke depan dilanjutkan ke Cilacap.
Sri Mulyani mengatakan, Tol Semarang-Demak yang sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut diharapkan dapat mengurangi rob Kota Semarang sehingga penderitaan masyarakat di sana dapat berkurang. Selain itu, jaringan jalan tol yang terbangun diharapkan meningkatkan kegiatan ekonomi di kota-kota di Jawa.
”Jawa adalah representasi perekonomian Indonesia karena lebih dari 60 persen ekonomi Indonesia ada di Jawa. Kalau ekonomi di Jawa dapat dipertahankan tumbuh di atas 5 persen, perekonomian Indonesia bisa lebih dari 5 persen,” kata Sri Mulyani.
Secara khusus Sri Mulyani berharap agar skema KPBU seperti diterapkan di proyek Tol Semarang-Demak dapat diperbanyak. Sebab, anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur tidak mencukupi kebutuhan. Untuk 2020-2024, kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp 6.421 triliun.
Jika proyek-proyek KPBU makin banyak dilakukan dan berjalan baik, hal itu akan meningkatkan reputasi Indonesia di mata investor.
Di proyek Tol Semarang Demak, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia menjamin proyek untuk risiko nonterminasi ataupun terminasi dengan nilai Rp 5,2 triliun. Meski dijamin, pemerintah tetap akan memastikan semua risiko yang ada dapat dihindari.
Menurut Sri Mulyani, jika proyek-proyek KPBU semakin banyak dilakukan dan berjalan dengan baik, hal itu akan meningkatkan reputasi Indonesia di mata investor. Terlebih, jika swasta yang bekerja sama dengan pemerintah merasa aman dan nyaman, hal itu akan menjadi nilai positif yang pada akhirnya menarik dana investor masuk ke Indonesia.
”Jadi, proyek ini bukan hanya mengatasi masalah transportasi, melainkan juga memupuk reputasi Indonesia sebagai negara yang bersahabat terhadap investor,” ujar Sri Mulyani.
Dari 27 km Tol Semarang-Demak, sepanjang 10 km merupakan porsi pemerintah sebagai dukungan konstruksi. Untuk sumber pendanaannya direncanakan ada beberapa sumber, yakni pinjaman dari luar negeri, dari AIIB, atau dengan skema ketersediaan layanan.
Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto, sampai sekarang pemerintah belum memutuskan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk mengerjakan porsi pemerintah. Meski demikian, pemerintah mempertimbangkan agar beban pemerintah di masa mendatang kecil. (NAD)