JAKARTA, KOMPAS - Cabang-cabang olahraga yang akan dicoret dari Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua 2020 diharapkan telah disepakati pekan ini. Empat kriteria utama pencoretan adalah, cabang Olimpiade atau bukan, arena sudah dibangun atau belum, sudah mengadakan Pra PON atau belum, dan andalan Papua atau bukan.
Pengurangan jumlah cabang dari 47 menjadi 37 itu, dilakukan karena waktu persiapan yang mepet, dan efisiensi anggaran. Hal itu ditetapkan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (26/8/2019).
Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto, Kamis (29/8), mengatakan, pihaknya bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia sudah membahas cabang-cabang yang akan dihapus dan dipertahankan. Gambaran umum cabang-cabang itu telah ada.
”Dari cabang yang dihapus, ada yang arena sudah terbangun sebagian dan menggelar Pra PON. Nantinya, arena itu mungkin tetap lanjut pembangunannya walau tidak dipakai. Yang sudah menggelar Pra PON tetapi dihapus, kami harap maklum,” kata Gatot.
Namun, daftar cabang-cabang itu belum ditetapkan karena menunggu hasil komunikasi Pemprov Papua dengan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat dalam menggelar PON 2020. Pekan ini diharapkan sudah ada kesepakatan, sehingga daftar cabang bisa diserahkan ke Menpora Imam Nahrawi untuk dilaporkan kepada Presiden, dan diputuskan secara final.
”Sebelumnya, tempat penyelenggaraan PON tersebar di sedikitnya enam kluster utama. Tetapi, dalam ratas diputuskan, tempat penyelenggaraan menjadi tiga saja, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Mimika. Nah, Pemprov Papua perlu bicara dulu dengan pemda yang akhirnya batal menjadi penyelenggara,” tutur Gatot.
Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Papua Alexander KY Kapisa mengutarakan, pertemuan dengan pemda kabupaten/kota sangat penting untuk menyisir daerah mana yang sudah menggelontorkan anggaran dan mulai membangun arena.
”Kalau arenanya belum dibangun atau masih tahap perencanaan, kita mudah saja untuk membatalkan pembangunannya. Tetapi, kalau pembangunannya sudah jalan, kita perlu mempertimbangkan arena itu agar tetap terpakai,” ujar Alexander.
Peparnas dipindah
Terkait penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2020, Gatot mengungkapkan, dipastikan tidak diselenggarakan di Papua. Namun, penyelenggara baru belum diputuskan.
"Dengan pertimbangan anggaran maupun waktu, Peparnas yang semula digelar seusai PON 2020 di Papua akan digelar di tempat lain. Kita juga tidak ingin membenani Papua yang memang ingin fokus pada PON 2020," ujar Gatot.
Popnas dan Peparpenas 2019
Sedangkan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (Peparpenas) 2019, Gatot mengatakan, Kemenpora dipastikan mengambil alih kedua ajang itu. Hal itu disebabkan DKI Jakarta yang diharapkan menggantikan Provinsi Papua sebagai peneyelenggara, sudah tidak mungkin mengubah alokasi APBD untuk kedua ajang tersebut.
"Untuk itu, untuk pertama kali kami menjadi tuan rumah Popnas dan Peparpenas. Namun, kami tetap mendapatkan dukungan dari DKI Jakarta yang siap menyediakan arena untuk digunakan secara gratis " kata Gatot.
Namun, Gatot menuturkan, jumlah cabang Popnas maupun Peparpenas 2019 dipastikan berkurang sekitar 50 persen karena anggaran Kemenpora yang terbatas. Ajang Popnas 2019, misalnya, semula ajang itu menghelat 20 cabang olahraga, tetapi dengan pertimbangan anggaran Kemenpora yang terbatas, jumlah cabang itu dikurangi menjadi sekitar 8-10 cabang.
"Namun, kami tidak akan mengubah esensi pembinaan dari dua ajang itu. Cabang-cabang internasional yang biasa diselenggarakan untuk atlet kelompok usia pelajar akan tetap dipertahankan, seperti atletik dan akuatik," ujar Gatot.
Gatot mengutarakan, Popnas maupun Peparpenas 2019 kemungkinan digelar November mendatang. "Dua ajang itu harus diselenggarakan tahun ini agar tidak mengganggu agenda kita di tahun depan. Apalagi, atlet-atlet dari Popnas 2019 misalnya, mereka disiapkan untuk Asian School Games 2020," ujarnya.