Anggota Legislatif Baru Perlu Menyuarakan Isu Strategis

Anggota legislatif terpilih perlu menyuarakan sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi, lingkungan, perubahan iklim, isu perkotaan, dan regulasi soal perusahaan rintisan.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Diskusi CSIS bertajuk ”Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa Diperbuat?”, di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi partai politik Dewan Perwakilan Rakyat periode mendatang akan diisi sejumlah wajah baru dengan usia yang tergolong muda. Anggota legislatif muda yang melenggang ke Senayan untuk lima tahun ke depan perlu menyuarakan isu-isu strategis berkait kebutuhan publik.

Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, di Jakarta, Kamis (29/8/2019), memandang, terdapat spesialisasi isu yang dikuasai para anggota legislatif terpilih. Spesialisasi tersebut diperoleh dari latar belakang pendidikan dan pengalaman pribadi yang dibangun sebelum terpilih sebagai anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2019.

”Saya melihat sejumlah anggota legislatif terpilih fokus pada isu proses pembuatan kebijakan luar negeri, penguatan peran TNI, hingga anggaran pertahanan,” ujar Arya seusai acara diskusi CSIS bertajuk ”Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa Diperbuat?”

Dalam diskusi tersebut, hadir pula sejumlah anggota legislatif terpilih, seperti Willy Aditya dari Partai Nasdem, Christina Aryani (Partai Golkar), Athari Gauthi Ardi (Partai Amanat Nasional), dan  Suryadi Jaya Purnama (Partai Keadilan Sejahtera).

Arya menyatakan, anggota legislatif terpilih perlu menyuarakan sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi, lingkungan, perubahan iklim, isu perkotaan, hingga regulasi soal perusahaan rintisan. Isu-isu tersebut dinilai akan menjadi kebutuhan atau prioritas publik ke depan.

”Yang bisa dilakukan oleh anggota legislatif baru adalah meninjau kembali rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional DPR yang masih strategis untuk ditingkatkan statusnya sebagai prioritas tahunan. Kebijakan yang ingin didorong memang harus dilakukan pada tahun awal jabatan karena tahun akhir sudah sibuk merevisi UU terutama bidang politik yang memakan waktu panjang,” tuturnya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes

Meski demikian, Arya masih belum dapat memastikan anggota legislatif baru dengan usia muda ini akan lebih progresif atau tidak jika dibandingkan wajah lama atau pada periode sebelumnya. Sebab, kinerja seorang anggota legislatif juga harus melihat profil, pengalaman politik, dan posisi di fraksi atau partainya masing-masing.

Selain itu, mereka juga harus dijaga komitmennya terhadap pemberantasan korupsi maupun kasus hukum lain yang sering menjerat anggota legislatif. Arya menilai, komitmen tersebut memang tidak mudah dijalankan karena anggota legislatif akan selalu dihadapkan pada berbagai dinamika dan kepentingan lain.

”Mereka akan berhadapan dengan tokoh yang memiliki kemampuan lebih tinggi dan juga berhadapan dengan situasi bahwa fungsi partai itu sangat kuat dalam memengaruhi kebijakan yang mereka pilih. Jadi, mereka harus hati-hati membaca peta politik di Senayan,” ujarnya.

Isu di dapil

Sejumlah anggota legislatif terpilih akan fokus menyuarakan isu yang terdapat di daerah pemilihannya (dapil), salah satunya Christina Aryani dari Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.

Christina akan fokus menyuarakan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dia akan memastikan peraturan turunan ini tidak mempersulit dan satu napas dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Anggota legislatif terpilih, Athari Gauthi Ardi (kanan) dan Willy Aditya (kiri), di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Selain itu, dia juga akan menyuarakan agar tidak ada narasi yang bias dan diskriminatif dalam penyusunan UU yang berkaitan dengan anak, perempuan, dan kaum marjinal. ”Di internal sendiri saya masuk di Kesatuan Perempuan Partai Golkar sehingga kami punya perhatian khusus pada isu RUU yang titik beratnya perempuan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” katanya.

Sementara Athari Gauthi Ardi, yang maju dari dapil Sumatera Barat I, juga akan fokus menyuarakan kebutuhan di dapilnya, seperti pembangunan infrastruktur yang masih jauh tertinggal. Daerah di Dapil Sumbar I meliputi Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

”Anggota DPR ada reses dan seharusnya masa tersebut digunakan untuk membangun dapilnya masing-masing. Masalah air bersih, pendidikan, dan akses kesehatan itu juga lebih mendesak untuk disuarakan dibandingkan isu pemindahan ibu kota,” ujarnya.