Baru Saja Diumumkan, BKKBN Sudah Siap Pindah

KOMPAS/RIZA FATHONI

Foto aerial kawasan Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Selasa (27/8/2019). Presiden Joko Widodo memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara menjadi lokasi bagi ibu kota negara yang baru.

JAKARTA, KOMPAS — Baru saja pemindahan ibu kota negara diumumkan, Senin (26/8/2019), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan siap menjadi institusi pertama yang dipindahkan. Alasannya, untuk mempercepat kerja-kerja kependudukan.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, yang dihubungi Kompas dari Jakarta, Selasa (27/8/2019), menjelaskan, perpindahan sejalan dengan salah satu prinsip kerja BKKBN di bidang kependudukan, yaitu mempersempit kesenjangan demografi di wilayah Indonesia timur dan Indonesia barat.

Pertimbangan lain, jumlah masyarakat berusia produktif (15-64 tahun) atau angkatan kerja di Indonesia juga diprediksi akan meningkat pada 2024. Oleh karena itu, perpindahan angkatan kerja ke ibu kota baru juga perlu disegerakan.

”Dengan menjadi institusi pertama yang pindah, BKKBN dapat mempercepat kerja-kerja kependudukan,” kata Hasto.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Spot untuk berfoto di Lapangan Sudirman, Muara Jawa Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Selasa (27/8/2019). Muara Jawa bersama Samboja merupakan dua kecamatan pesisir yang berdekatan dengan perbatasan antara Kabupaten Kutai Kertanagara dan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.

Hal lain, perpindahan BKKBN juga dinilai lebih mudah ketimbang instansi lain. Struktur lembaga ramping, di level pusat hanya ada 600 aparatur sipil negara (ASN). Sementara sebanyak 17.300 ASN lainnya tersebar di daerah-daerah.

”Jika memulai dari kementerian yang sangat penting, yang strukturnya besar, komunikasi antar-kementerian sangat intens, itu, kan, berat,” kata Hasto.

Hasto menambahkan, dengan menjadi lembaga yang paling awal pindah, BKKBN pun siap pasang badan untuk menganalisis potensi dan kendala yang ada di ibu kota baru. Ini agar instansi-instansi yang pindah selanjutnya sudah lebih siap di lokasi yang baru.

”Itu semua bisa kami lakukan dengan catatan telah mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Baca juga: Persiapkan Matang Ibu Kota Baru

Respons ASN

Sementara itu, sejumlah ASN di sejumlah kementerian meminta pemindahan ibu kota disiapkan dengan matang.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Ilustrasi: Para aparatur sipil negara mengikuti Upacara Hari Kesadaran Nasional di Serang, Banten, Senin (17/6/2019).

Sindu, salah seorang ASN di salah satu kementerian di Jakarta, berharap, pemerintah menyediakan fasilitas umum yang bukan hanya memadai, melainkan juga sebanding dengan Jakarta.

”Ini bukan hanya bedol ASN, tetapi juga anggota keluarganya. Menurut saya, kerja besar dan kerja berat (pemerintah),” katanya.

Baca juga: Sekitar 180.000 ASN Akan Dipindah

Salah satu hal yang dikhawatirkan ketika pindah adalah kualitas pendidikan. Ia khawatir tak bisa mendapatkan sekolah berkualitas di sana. Sebab, Sindu dan suaminya yang juga ASN saat ini menyekolahkan anaknya di sekolah swasta terbaik di DKI Jakarta.

”Sekolahnya bagaimana? Anak-anak masuk sekolah juga kami pilih berdasarkan informasi dan pengalaman keluarga lainnya,” katanya.

Baca juga: Riuh Rendah Pemindahan Ibu Kota di Jagat Maya

Hal senada disampaikan Firman, ASN di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dia setuju untuk pindah asalkan pemerintah menyediakan rumah dinas. Infrastruktur di ibu kota baru pun harus lengkap, terutama sekolah berkualitas baik.

”Apalagi kalau diberi tunjangan khusus, ya, setuju. Kan, jauh kalau nanti harus pulang kampung,” kata Firman yang kampungnya berada di Sumatera Barat ini.