Kemenristek dan Dikti Siapkan 400.000 Kartu Indonesia Pintar Kuliah
Komitmen pemerintah dalam pembangunan SDM tersebut salah satunya akan ditempuh dengan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Oleh
Fajar Ramadhan
·3 menit baca
TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyiapkan alokasi beasiswa kuliah kepada 400.000 mahasiswa pada 2020. Hal tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depan.
Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR pada Jumat (16/8/2019), Presiden Joko Widodo berulang kali menyebutkan bahwa pembangunan SDM akan menjadi fokus Indonesia ke depan. Menurut Presiden, saat ini antarnegara sedang berebut talenta-talenta hebat untuk memajukan negaranya masing-masing.
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti) Mohamad Nasir dalam Upacara HUT ke-74 RI di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (17/8/2019), menyampaikan, komitmen pemerintah dalam pembangunan SDM tersebut salah satunya akan ditempuh dengan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pada 2020, Kemenristek dan Dikti akan menyiapkan sebanyak 400.000 KIP Kuliah.
”Pada 2019, kita mengalokasikan sekitar 130.000 beasiswa kepada anak kurang mampu. Tahun depan akan disiapkan 400.000 beasiswa dalam bentuk KIP Kuliah,” ujarnya.
KIP Kuliah tersebut merupakan perluasan dari program beasiswa bidikmisi. Menurut Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan Dikti, KIP Kuliah tidak hanya menyasar mahasiswa dari perguruan tinggi negeri, tetapi juga perguruan tinggi swasta, sekolah vokasi, dan politeknik.
Nasir mengingatkan, perguruan tinggi amat memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas SDM. Kuncinya saat ini, para pengelola perguruan tinggi diminta tidak cepat puas dengan capaian dan kompetensi yang dimiliki sehingga tidak terjebak dalam zona nyaman.
Selama ini, perguruan tinggi dan lembaga penelitian telah membuktikan keunggulan SDM melalui inovasi dan kreativitas yang dihasilkan. Nasir meminta agar keduanya terus memberikan pembinaan inovasi dan kreativitas. Terlebih, saat ini sudah ada dukungan melalui Undang-Undang Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek).
”Hal ini menjadi momentum pembangunan SDM serta penciptaan invensi dan inovasi. Di dalamnya juga diatur alokasi dana riset abadi yang tahun ini mencapai Rp 6 triliun,” kata Nasir.
Menutup jurusan
Sementara itu, Kementistek dan Dikti juga saat ini tengah melakukan revitalisasi perguruan tinggi khususnya sekolah vokasi untuk menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Menurut Nasir, sejumlah jurusan yang saat ini tidak relevan akan dikurangi bahkan ditutup jika dimungkinkan.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia tidak takut menghadapi persaingan. Syaratnya, perubahan melalui lompatan-lompatan harus dilakukan. Menurut dia, istilah lambat asal selamat kini sudah tidak lagi relevan, yang ada adalah cepat dan selamat.
Menurut Nasir, hal tersebut sudah tecermin dalam berbagai kebijakan di lingkungan Kemenristek dan Dikti. Setidaknya, selama menjabat ia telah memangkas 40 peraturan menteri yang dinilai menghambat akselerasi bidang pendidikan. Meski begitu, kualitas tetap harus dijaga.
”Contohnya, izin prodi sudah bisa secara daring dan tidak harus ada nomenklatur. Pengajuan dosen menjadi guru besar juga sangat sederhana,” katanya.
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek dan Dikti Muhammad Dimyati mengatakan, salah satu upaya dalam menjawab perubahan yang dimaksud presiden adalah mendorong kuantitas dan kualitas sekolah vokasi dan politeknik. Dengan begitu, akan banyak lulusan siap kerja yang tersedia di Indonesia.
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek dan Dikti Muhammad Dimyati. ”Mereka disiapkan untuk menguasai kompetensi di bidangnya masing-masing sehingga diharapkan tidak akan ada yang menganggur,” ujarnya.