JAKARTA, KOMPAS -- Wartawan di Indonesia, khususnya yang bergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memiliki kepedulian dan perhatian yang tinggi pada pembangunan di tanah Papua. Wartawan ingin mendorong Papua terus berkembang, sehingga untuk tahun 2020 memusatkan kegiatannya di Bumi Cendrawasih itu.
Tahun depan, PWI bersama Dewan Pers kembali melaksanakan peringatan Hari Pers Nasional (HPN), dan diputuskan bertempat di Papua. Tema yang diangkat untuk HPN 2020, pada awal Februari mendatang, adalah "Aku Mau Papua". Pada Agustus 2020, juga di Papua, PWI menggelar Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas). Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menuturkan, dipilihnya Papua sebagai lokasi kegiatan wartawan nasional pada 2020, bukan karena alasan politis. Namun, pilihan itu untuk menunjukkan kecintaan dan kepedulian yang tinggi dari wartawan dari berbagai daerah di negeri ini pada Papua.
"Kalau mau gampang, bisa saja HPN 2020 diadakan di Jakarta atau di daerah lain yang sudah menyatakan diri siap. Namun, kami akhirnya memilih Papua. Pilihan ini juga tak ada kaitannya dengan pemberian penghargaan kepada Benny Wenda," jelas Atal Depari di kantor PWI Pusat, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan terlibat Gerakan Papua Merdeka, pertengahan Juli lalu diberi penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris. Benny meraih Oxford Freedom of the City Award. Menurut Atal Depari, pemerintah perlu mendorong masyarakat internasional untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di Papua. Dengan menggelar HPN 2020 di Papua, yang juga dihadiri wartawan asing, kabar pembangunan di Papua diharapkan juga bisa disampaikan ke seluruh dunia.
Tahun 2019, Reporters Without Borders (RWB) menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-124, sama dengan tahun 2018 dan 2017, dalam indeks kemerdekaan pers. Ada 180 negara di dunia yang disurvei RWB. Salah satu catatan dari lembaga internasional itu atas kemerdekaan pers di Indonesia, adalah pemerintahan Joko Widodo masih memberlakukan pembatasan akses bagi wartawan internasional untuk melihat Papua. Padahal, saat berkampanye dalam pemilihan umum presiden tahun 2014, Jokowi menjanjikan kebebasan untuk media massa, termasuk internasional, memasuki dan meliput Papua.
Dukungan pemerintah
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pun mendukung penuh pelaksanaan HPN di Papua. Ia pun meminta PWI segera menyampaikan usul konkret terkait sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Wiranto menyampaikan hal itu saat menerima Pengurus PWI Pusat yang melaporkan rencana peringatan HPN 2020 di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, , Senin (5/8/2019). Pengurut PWI Pusat yang hadir, selain Atas Depari, adalaj Sekretaris Jenderal Mirza Zulhadi serta anggota Dewan Kehormatan PWI Peter F Gontha dan Asro Kamal Rokan.
“Kami sangat mendukung peringatan HPN 2020 yang berlokasi di Papua. Silakan saja nanti disampaikan agenda kegiatan apa saja. Sekali lagi pemerintah sangat mendukung,” ujar Wiranto. Wiranto didampingi sejumlah pejabat Kemenko Polhukam, seperti Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Wawan Kustiawan dan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Lutfi Rauf.
Pelaksanaan HPN 2020 itu sejalan dengan program pemerintah yang saat ini gencar membangun tanah Papua. Sejumlah infrastruktur, seperti Transpapua, telah dibangun pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo di Papua.
“Peringatan HPN 2020 tentu akan dihadiri sejumlah wartawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Biar mereka melihat langsung kondisi pembangunan di Papua yang saat ini jauh lebih maju dan memberitakannya. Dengan demikian, imej negatif tentang Papua yang dibangun kelompok tertentu akan kita bantah dengan realitas di lapangan,” kata Wiranto.
Wiranto menambahkan, selama ini ada kelompok tertentu di Papua, termasuk kelompok yang dipimpin Benny Wenda, menyuarakan kemerdekaan Papua. Ada empat isu yang selalu disuarakan oleh Kelompok Papua Merdeka, yaitu batalkan penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun1969. Selain itu, mereka juga terus menyebutkan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua, menyuarakan adanya ketidakadilan di Papua, dan menyatakan adanya diskriminasi ras antara warga Indonesia dari Papua dan warga Indonesia dari luar Papua.
“Suara-suara itu jelas tidak benar. Oleh karena itu, untuk membantah imej negatif yang mereka sampaikan itu, kita perlu menunjukkan realitas di lapangan kepada dunia,” kata Wiranto. Ditambahkan oleh Atas Depari, salah satu pertimbangan dipilihnya Papua menjadi tuan rumah HPN 2020, karena insan pers Indonesia juga ingin untuk berkontribusi lebih besar kepada pembangunan di daerah.
“Peringatan HPN selama ini tak sekadar sebagai acara seremoni peringatan ulang tahun pers, tetapi lebih penting adalah bagaimana bisa berkontribusi lebih besar kepada kesejahteraan rakyat dan persatuan Indonesia,” ujar Atal Depari.
Panitia HPN 2020 berjanji akan mengundang wartawan asing, terutama dari kawasan Asia Pasifik. Mereka bukan hanya menghadiri acara HPN 2020, tetapi juga melihat perkembangan Papua secara langsung. “Kami ingin menunjukkan secara langsung ke dunia luar kondisi sebenarnya di Papua. Papua tidaklah seperti yang digambarkan kelompok yang ingin merdeka selama ini. Papua saat ini sudah terbuka,” kata Atal Depari.
Atal Depari mengaku beberapa kali berkunjung ke Papua, termasuk ke sejumlah kabupaten/kota di pinggiran, dan mendapat informasi langsung dari lapangan terkait kemajuan Papua.
Untuk transportasi peserta HPN 2020 ke Papua, Wiranto mengatakan, akan membantu dengan mengerahkan pesawat milik TNI Angkatan Udara.