Dinas Perhubungan Jawa Barat perlu menyiapkan fasilitas lalu lintas berupa rambu-rambu, khususnya pada sejumlah jalur alternatif di kawasan pantai utara. Wilayah tersebut diperkirakan mendapat banyak limpahan kendaraan dampak sistem satu arah selama arus mudik dan balik Lebaran.
Oleh
SAMUEL OKTORA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS - Dinas Perhubungan Jawa Barat perlu menyiapkan fasilitas lalu lintas berupa rambu-rambu, khususnya pada sejumlah jalur alternatif di kawasan pantai utara. Wilayah tersebut diperkirakan mendapat banyak limpahan kendaraan dampak sistem satu arah selama arus mudik dan balik Lebaran.
Kementerian Perhubungan dan Polri akan menerapkan sistem satu arah selama 30 Mei-2 Juni pada Tol Trans-Jawa, yakni dari Kilometer (KM) 29 Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama hingga KM 262 di GT Brebes.
Jalur A dan B beserta tempat-tempat istirahat di seluruh tepi jalan dimanfaatkan pengendara yang mengarah ke timur, yakni dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun saat arus balik, sistem satu arah diterapkan pada tanggal 8-10 Juni, yakni dari KM 189 Palimanan sampai KM 29 Cikarang Utama.
Kondisi di lapangan, jalur-jalur itu masih banyak kekurangan rambu-rambu lalu lintas.
Hal itu menyebabkan jalur-jalur alternatif di pantura akan kelimpahan kendaraan yang tidak bisa melintas jalur tol selama permberlakuan aturan tersebut. Namun, kondisi di lapangan, jalur-jalur itu masih banyak kekurangan rambu-rambu lalu lintas.
“Kami bersama jajaran dinas perhubungan kabupaten/kota berupaya melengkapi sampai H-5, tapi memang membutuhkan anggaran besar dan sulit dipenuhi seluruhnya dalam waktu singkat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) bertajuk “Arus Mudik dan Kesediaan Pangan Menjelang Idul Fitri di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (21/5/2019).
Rambu-rambu tersebut di antaranya tanda penunjuk arah atau tempat, daerah rawan kecelakaan, banjir, atau pun daerah rawan longsor. Untuk melengkapinya, Dishub Jabar akan mengeluarkan surat edaran kepada setiap badan usaha milik daerah (BUMD), BUMN, maupun swasta untuk dapat berpartisipasi.
“Tentunya pemasangan rambu-rambu lalu-lintas ini dengan supervisi dinas perhubungan,” ujarnya.
Hery menambahkan, pada tanggal 31 Mei-2 Juni, maupun 8 Juni-10 Juni, untuk mengantisipasi macet, pemerintah melarang truk berukuran lebih dari dua sumbu beroperasi pada jalan nasional dari Bandung-Malangbong-Tasikmalaya-Banjar. Pihak Dishub Jabar juga mengupayakan selambatnya H-5 Lebaran, aplikasi Jabar Transport Hub sudah diluncurkan.
Lewat aplikasi tersebut, pengendara dapat memantau arus lalu lintas dengan mengakses CCTV (kamera pemantau) milik Dishub Jabar, Polda Jabar, Jasa Marga, maupun dinas perhubungan kabupaten dan kota se-Jabar.
“Ini sedang diupayakan diintegrasikan. Paling tidak, jika belum dapat terintegrasi semua instansi, warga dapat mengakses 38 titik CCTV milik Dinas Perhubungan Jabar dan Dinas Perhubungan Kota Bandung,” ucap Hery.
Lewat aplikasi tersebut, pengendara dapat memantau arus lalu lintas dengan mengakses CCTV (kamera pemantau) milik Dishub Jabar, Polda Jabar, Jasa Marga, maupun dinas perhubungan kabupaten dan kota se-Jabar.
Perbaikan
Sementara itu Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga Jabar, Agus Hendrarto mengatakan, dari ruas jalan provinsi sepanjang 2.369 kilometer (km), sekitar 85 persen dalam kondisi baik untuk arus mudik dan balik.
“Sejumlah ruas jalan memang masih diperbaiki, seperti penambalan jalan berlubang, pelapisan ulang aspal, juga penanganan jalan bergelombang. Selambatnya H-10 Lebaran, perbaikan tuntas,” ujar Agus. Perbaikan jalan bergelombang, misalnya dilakukan pada jalur alternatif ruas tengah Jalan Cagak-Cikaramas, Kabupaten Sumedang sepanjang 3 km.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, Pemprov Jabar juga menjamin ketersediaan stok pangan, elpiji, maupun bahan bakar minyak (BBM) dari H-7 sampai H+7 Lebaran.
Kepala Bidang Industri Argo, Kimia, Tekstil, dan Aneka (Akta) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, VE Sri Widayanti menuturkan, dalam upaya menjamin kestabilan harga bahan pokok, Pemprov Jabar menggelar pasar murah bersubsidi dengan menggelontorkan Rp 20 miliar yang disebar untuk 27 kabupaten/kota.