Dua Kelompok Nyaris Bentrok di Bawaslu Sumut

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Massa Gerakan Masyarakat Sumatera Utara Anti Makar nyaris bentrok dengan massa Gerakan Pengawal Fatwa Ulama Sumut di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumut, Medan, Jumat (10/5/2019).

MEDAN, KOMPAS — Kelompok dari Gerakan Masyarakat Sumatera Utara Anti Makar nyaris bentrok dengan kelompok Gerakan Pengawal Fatwa Ulama Sumut di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumut, Medan, Jumat (10/5/2019). Polisi langsung memisahkan kedua kubu yang hendak berunjuk rasa tersebut.

Gerakan Masyarakat Anti Makar Sumut memblokade Jalan H Adam Malik yang ada di depan Kantor Bawaslu Sumut sejak pukul 12.00. Mereka melakukan aksi yang menyatakan dukungan kepada penyelenggara pemilihan umum, yakni Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum.

”Kami datang ke tempat ini untuk memberikan dukungan kepada Bawaslu dan KPU dalam melaksanakan tugasnya. Kami akan lawan pihak-pihak yang ingin menggerakkan people power untuk menekan penyelenggara pemilu,” kata Koordinator Aksi Gerakan Masyarakat Anti Makar Sumut Junhaidel Samosir.

Massa yang terdiri dari ribuan orang tersebut memadati Jalan H Adam Malik dari Bundaran Adipura Medan sampai persimpangan Jalan Putri Hijau. Mereka bergantian menyampaikan aspirasi dengan berorasi dan membentangkan spanduk.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Massa Gerakan Masyarakat Sumatera Utara Anti Makar melakukan aksi menyatakan dukungan kepada penyelenggara pemilihan umum di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumut, Medan, Jumat (10/5/2019).

Junhaidel mengatakan, mereka menyesalkan banyaknya narasi kecurangan yang digaungkan melalui media sosial, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pengaduan resmi ke Bawaslu atau kepolisian.

Aksi unjuk rasa itu pun diamankan petugas dari Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Massa dihalau dengan menggunakan pagar kawat berduri. Namun, beberapa orang masih bisa melewati pagar tersebut. Ada juga beberapa yang tampak membawa kayu rotan sepanjang 1 meter.

Sekitar pukul 14.30, massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Sumut yang terdiri dari ribuan orang datang mendekat ke kantor Bawaslu Sumut. Puluhan orang dari massa Gerakan Masyarakat Sumut Anti Makar langsung bergerak mendekati massa tersebut.

Massa tersebut pun nyaris bentrok karena jumlah petugas yang berjaga di jalan tersebut sangat minim. Kedua kubu massa yang sudah saling mendekat tampak saling berteriak mencela. Namun, mereka berhasil dihalau para pemimpin aksi dari masing-masing kubu dengan menahan pergerakan massa tersebut.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Massa Gerakan Pengawal Fatwa Ulama Sumut berunjuk rasa meminta agar dugaan kecurangan pemilihan umum diproses, di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumut, Medan, Jumat (10/5/2019).

Petugas polisi dengan tameng dan tongkat pun langsung dikerahkan memisahkan kedua kubu. Petugas juga langsung mendatangkan kendaraan taktis meriam air di antara kedua kubu. Massa pun berhasil dipisahkan dengan jarak sekitar 100 meter. Mereka pun masing-masing menyampaikan aspirasi.

Sekitar pukul 17.00, massa dari Gerakan Masyarakat Sumut Anti Makar meninggalkan kantor Bawaslu Sumut. Setelah massa tersebut bubar, massa dari GNPF Sumut pun mendekat ke depan Kantor Bawaslu Sumut untuk menyampaikan aspirasinya. Para orator dari GNPF Sumut pun menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno banyak dicurangi.

”Pemilu 2019 dilakukan dengan penyimpangan dan kecurangan dan patut diduga melibatkan paslon 01,” kata Ketua Umum GNPF Sumut Heriansyah.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Petugas kepolisian memisahkan massa Gerakan Masyarakat Sumatera Utara Anti Makar yang nyaris bentrok dengan massa Gerakan Pengawal Fatwa Ulama Sumut saat sama-sama berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumut, Medan, Jumat (10/5/2019).

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan, mereka terbuka kepada pihak mana pun yang ingin menyampaikan laporan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. ”Namun, sampai saat ini kami belum ada menerima laporan terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden. Laporan yang banyak kami terima justru dugaan kecurangan dalam pemilihan legislatif,” kata Syafrida kepada wartawan.

Sampai saat ini kami belum menerima laporan terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden. Laporan yang banyak kami terima justru dugaan kecurangan dalam pemilihan legislatif.

Syafrida mengatakan, dugaan kecurangan yang banyak terjadi adalah pergeseran suara antarcalon anggota legislatif dalam satu partai satu daerah pemilihan.

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Komisaris Besar Dadang Hartanto mengatakan, mereka mempersilakan pihak mana pun yang ingin menyampaikan aspirasi terkait Pemilu 2019. ”Kepentingan kami adalah melakukan pengamanan,” katanya.

Unjuk rasa yang berlangsung sejak siang sampai sore tersebut pun membuat arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Medan macet parah sepanjang Jumat. Kemacetan tidak hanya terjadi di sekitar Kantor Bawaslu Sumut, tetapi juga menjalar ke sejumlah ruas jalan yang lain.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Petugas dari Satuan Brimob Polda Sumut memisahkan massa Gerakan Masyarakat Sumatera Utara Anti Makar yang nyaris bentrok dengan massa Gerakan Pengawal Fatwa Ulama Sumut saat sama-sama berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumut, Medan, Jumat (10/5/2019).

Baca juga KPU Tetapkan Zona Kampanye Rapat Umum untuk Cegah Bentrokan