Keamanan Gedung Bertingkat Perlu Ditingkatkan

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ketika memeringati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB), Jumat (26/4/2019), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berharap keamanan gedung bertingkat di perkotaan ditingkatkan. Sebab, selain risiko karena kelalaian manusia, terdapat potensi risiko bencana alam seperti gempa bumi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ketika memeringati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB), Jumat (26/4/2019), di Jakarta, mengatakan, pihaknya melihat potensi bencana di Indonesia besar. Terlebih, di Jakarta, penanganan kejadian seperti kebakaran perlu upaya lebih besar karena tantangan kemacetan.

"Dari data gempa yang sudah diperbarui, ada sesar aktif yang melewati Jakarta. Jadi Jakarta tidak sepenuhnya aman. Biasanya, setelah gempa diikuti dengan kebakaran. Jadi latihan penyelamatan harus dilakukan periodik," kata Basuki.

Belum lama ini, Kementerian PUPR telah melakukan pemeriksaan di beberapa gedung yang berusia di atas 10 tahun di Jakarta, yakni Grand Indonesia, Blok M Plaza, Apartemen Rajawali, serta gedung Bina Marga dan Cipta Karya di Kementerian PUPR. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Bangunan Gedung di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Komite Keselamatan Konstruksi. Evaluasi atau pemeriksaan tersebut mencakup komitmen pengelola gedung, kelengkapan dokumen perizinan, dan peninjauan komponen bangunan gedung.

Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar gedung dinilai patuh dan berkomitmen dalam mengelola gedung agar nyaman dan aman. Hal itu disimpulkan dari nilai yang diperoleh gedung setelah pemeriksaan adalah di atas 50. Ke depan, Kementerian PUPR akan memeriksa gedung-gedung lain di Jakarta, antara lain Gedung Bidakara, rumah susun Jatinegara, dan gedung Kementerian Keuangan.

Keterampilan khusus

Menurut Basuki, penanganan kejadian seperti di gedung tinggi memerlukan metode dan keterampilan khusus, semisal untuk mengevakuasi orang atau korban secara darurat dari ketinggian tertentu. Agar proses itu lebih baik, Basuki berharap setiap gedung tinggi dilengkapi dengan helipad.

Penanganan kejadian seperti di gedung tinggi memerlukan metode dan keterampilan khusus, semisal untuk mengevakuasi orang atau korban secara darurat dari ketinggian tertentu.

"Yang utama, kita harus dorong adanya helipad di atas gedung karena evakuasi lewat tangga kebakaran itu terbatas. Jadi bisa dilakukan penyelamatan dari atas. Misalnya di apartemen harus ada helipad," ujar Basuki.

Terkait dengan penindakan jika ditemukan ketidakpatuhan pengelola gedung untuk keamanan gedung, lanjut Basuki, pemerintah pusat akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Sebab perizinan terkait izin mendirikan bangunan maupun sertifikat laik fungsi (SLF) merupakan wewenang pemda. Meski demikian, pihaknya akan terus menghimbau pengelola gedung agar meningkatkan aspek keamanan gedung.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin menambahkan, dalam proses pemeriksaan gedung, perlengkapan dasar untuk penanganan kebakaran seperti hidran dan sprinkel yang teraliri air harus dipenuhi. Selain itu, tangga darurat di gedung juga harus bersih atau tidak ada halangan.