Pemerintah Sempurnakan Bentuk Induk Usaha Keuangan BUMN

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Gatot Trihargo (kiri) bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono, di Jakarta, Senin (22/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan rencana khusus bagi perusahaan perbankan dan perusahaan jasa keuangan dalam pembentukan perusahaan keuangan induk milik negara. Kementerian Badan Usaha Milik Negara saat ini mengkaji seluruh laporan keuangan calon anggota holding atau induk perusahaan untuk menajamkan rencana aksi korporasi.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo mengatakan, dengan diberlakukan induk usaha jasa keuangan milik negara, bisnis dari seluruh perusahaan yang tergabung berpotensi tumbuh lebih pesat.

”Pembentukan perusahaan induk sektor keuangan diyakini akan membuat bank-bank lebih efisien dan kompetitif di pasar global serta memperkuat inklusi keuangan,” ujar Gatot, di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Dalam rancangan struktur perusahaan induk BUMN sektor keuangan, PT Danareksa (Persero) menjadi induk perusahaan. Keempat bank milik negara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, menjadi anak usaha.

Di luar perbankan, lembaga keuangan milik negara lainnya, seperti PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Jalin Pembayaran Nusantara (Persero), serta PT Fintek Karya Nusantara (Persero), juga akan menginduk kepada Danareksa.

Setiap bank anggota perusahaan induk sektor keuangan menurut rencana akan diatur untuk fokus terhadap setiap segmen bisnis. BRI akan difokuskan untuk terus mendalami pembiayaan ke segmen nasabah mikro. Eksposur bisnis Bank Mandiri dan BNI terhadap pembiayaan infrastruktur, terutama proyek pemerintah, ditingkatkan.

Setiap bank anggota perusahaan induk sektor keuangan menurut rencana akan diatur untuk fokus terhadap setiap segmen bisnis.

Adapun kapasitas BTN akan ditambah untuk kredit perumahan. ”Lembaga keuangan nonbank juga akan memiliki peran masing-masing dalam menunjang perusahaan induk. Saat ini, kajian pembentukan holding masih terus disempurnakan agar bisa rampung semester I-2019,” tutur Gatot.

Baca juga : Laba BUMN Melesat, Sinergi Jadi Kunci

Penambahan modal

Di tempat yang sama, Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, penambahan modal melalui pembentukan induk usaha keuangan BUMN dapat mendukung peningkatan kapasitas perseroan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR). Dengan modal yang lebih besar, BTN lebih cepat membantu mengurangi jumlah kekurangan rumah (backlog) di Indonesia.

”Kemampuan BTN menyalurkan pembiayaan setiap tahun mencapai 750.000-800.000 unit rumah. Dengan tambahan modal tersebut, diharapkan kemampuan penyaluran KPR melalui BTN dapat meningkat dua kali lipat,” ujarnya.

Maryono meyakini, penyaluran KPR dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja secara massif serta menggerakkan roda ekonomi. Peningkatan kemampuan BTN juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Baca juga : Perusahaan Induk Sektor Keuangan Diharapkan April Terbentuk

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana peletakan batu pertama program KPR Mikro ABCG di Desa Curugsewu, Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (27/9/2018). Bank BTN, Undip, dan Kementerian PUPR bersinergi untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan menilai, perusahaan induk keuangan BUMN akan membuka peluang berbagi sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Dalam konteks yang lebih luas, para anggota holding juga saling berbagi sumber daya manusia.

”Hal ini dapat dilakukan dengan skema penempatan sementara untuk meningkatkan daya saing masing-masing perseroan,” ujarnya.

LinkAja ditunda

Sementara itu, Kementerian BUMN lagi-lagi harus menunda peluncuran sistem pembayaran terintegrasi berbasis digital yang dikelola PT Fintek Karya Nusantara, LinkAja. Penundaan peluncuran LinkAja telah terjadi dua kali, yakni 13 April dan 21 April 2019.

Menurut Gatot, penyempurnaan integrasi teknologi informasi dari keempat bank BUMN menjadi alasan penundaan peluncuran tersebut. ”Integrasi untuk dompet elektronik masih butuh penyempurnaan. Seluruh dompet elektronik dari bank yang tergabung dalam LinkAja harus segera terintegrasikan dan terkoneksi satu sama lain guna lebih memudahkan transaksi nasabah,” ucapnya.

Baca juga : Migrasi Uang Elektronik BUMN Tuntas pada Akhir Maret

Sejumlah bank BUMN sebenarnya telah memiliki skema pembayaran digital berbasis aplikasi, atau yang populer disebut dompet elektronik, yakni Mandiri Pay milik Bank Mandiri, MY QR milik BRI, dan Yap milik BNI. Nantinya, ketiga layanan dompet elektronik ini akan terintegrasi dalam LinkAja.