Kepercayaan Investor terhadap Indonesia Harus Dijaga
Hasil hitung cepat Pemilu 2019 dinilai mengakhiri ketidakpastian politik sekaligus memberi sinyal positif ke pasar. Namun, stabilitas politik dan keamanan perlu dijaga.
Oleh
Ferry Santoso / Dimas Waraditya
·3 menit baca
Hasil hitung cepat Pemilu 2019 dinilai mengakhiri ketidakpastian politik sekaligus memberi sinyal positif ke pasar. Namun, stabilitas politik dan keamanan perlu dijaga.
JAKARTA, KOMPAS - Kondisi politik dan keamanan hingga pemungutan suara Pemilu 2019 dinilai stabil. Pasar merespon positif meski sebagian juga dipengaruhi oleh faktor luar negeri. Pelaku usaha berharap pemerintah bisa menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Jumat (19/4/2019) berpendapat, investor sudah mulai bergairah. "Kalau situasi keamanan dan politik stabil, investor pasti akan masuk," ujarnya.
Indikator investor mulai bergairah terlihat dari perdagangan di lantai bursa.
Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (18/4/2019) ditutup pada angka 6.507,22 atau menguat 0,4 persen dibandingkan penutupan perdagangan sehari sebelum pemungutan suara pada 17 April 2019, yakni pada angka 6.481,54.
Selain itu, nilai tukar rupiah juga menguat. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada Kamis Rp 14.016 per dollar AS, menguat dibandingkan nilai tukar sehari sebelumnya Rp 14.066 per dollar AS.
Menurut Sofjan, kompetisi di tingkat global untuk menarik investasi sangat kuat, terlebih di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu. Oleh karena itu, saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk menarik investasi dan menggerakkan perekonomian lebih cepat.
Menurut Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, kepercayaan investor sudah tumbuh. Investor masih menunggu hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi hasil hitung cepat memberi sinyal yang menumbuhkan kepercayaan investor.
Pertumbuhan ekonomi
Peluang terpilihnya kembali Joko Widodo dinilai berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Penilaian ini tertuang dalam hasil riset lembaga keuangan multinasional Morgan Stanley bertajuk ”Incumbent Wins; What’s Next After The Dust Settles” yang diterima Kompas, Kamis (18/4/2019). Riset disusun tiga peneliti ekonomi kawasan Asia Morgan Stanley, yakni Deyi Tan, Zac Su, dan Jonathan Cheung.
Laporan itu mencatat, ada perkembangan signifikan di sisi infrastruktur, reformasi fiskal, iklim berusaha, serta upaya menekan angka kemiskinan dan ketimpangan dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019.
Pemerintahan selanjutnya diproyeksikan bakal melanjutkan fokus pengembangan industrialisasi melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus, reformasi fiskal untuk meningkatkan daya saing ekonomi, serta mengakselerasi perkembangan infrastruktur untuk menekan biaya logistik. Reformasi birokrasi juga diperkirakan berlanjut.
Morgan Stanley melihat Indonesia memiliki struktur ekonomi yang kuat. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,3 persen pada 2019. Kondisi itu berbanding terbalik dari negara-negara lain di Asia yang diprediksi mengalami pertumbuhan yang moderat.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar berharap, presiden terpilih mewujudkan kesinambungan dan konsistensi terkait kepastian berusaha. Oleh karena itu, program akselerasi pembangunan yang sudah jalan dengan baik perlu dilanjutkan.
Morgan Stanley melihat Indonesia memiliki struktur ekonomi yang kuat.
“Yang perlu diprioritaskan di bidang ekonomi adalah pembangunan sumber daya manusia yang memiliki motivasi kerja dan meningkatkan keterampilan kerja untuk mencapai produktivitas yang tinggi agar produk-produk nasional berdaya saing,” kata Sanny.
Terkait pengembangan kawasan industri (KI), perlu adanya dukungan terhadap pembangunan KI baru, baik dari sisi perizinan, pembebasan lahan, dan pembangunan infrastruktur industri, khususnya di luar Pulau Jawa agar lebih tercipta pemerataan ekonomi.
“Kebijakan yang harus dipertahankan adalah semangat merombak birokrasi perizinan berusaha agar lebih terintegrasi, mudah, cepat, murah, dan transparan melalui sarana elektronik,” kata Sanny.