Setelah rampung menghitung suara, KPPS di Makassar, Sulsel, melanjutkan pekerjaan dengan merekapitulasi hasil penghitungan. Karena bekerja keras sampai tidak tidur, beberapa anggota KPPS jatuh sakit.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·4 menit baca
MAKASSAR, KOMPAS – Setelah rampung menghitung suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di tempat pemungutan suara berbagai kelurahan di Makassar, Sulawesi Selatan, melanjutkan pekerjaannya dengan merekapitulasi hasil penghitungan. Banyaknya formulir C1 yang harus diisi oleh hanya tujuh anggota KPPS memperlambat pengiriman logistik ke kecamatan.
Di Kecamatan Panakkukang, misalnya, logistik pemilu belum terkumpul hingga Kamis (18/4/2019) siang. Gudang logistik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di area pergudangan di Lorong 5 Jalan Urip Sumoharjo masih kosong. Di TPS 2 Karuwisi Utara, Panakkukang, anggota KPPS masih disibukkan pengisian formulir C1 yang memuat hasil penghitungan surat suara di TPS.
Ketua KPPS TPS 2 Karuwisi Utara Harun Alrasyid mengatakan, anggotanya kelelahan. Kelompoknya harus menyerahkan salinan C1 kepada saksi dari 16 partai, pengawas TPS, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan. Banyaknya saksi yang pulang sebelum penghitungan selesai memaksa mereka menunggu saksi kembali.
"Jalannya pemilu lancar, tapi yang jadi kendala adalah kondisi fisik kami. Tenaga kami terkuras karena penghitungan suara baru selesai subuh tadi," katanya.
Menurut dia, penggabungan pemilu presiden dengan legislatif memaksa anggota KPPS bekerja lebih keras. Jika pemilu kedua lembaga tak bisa dipisah, setidaknya tenggat waktu penghitungan diperpanjang lebih dari 12 jam.
Dwi, anggota PPS Karuwisi Utara, turut membantu pencatatan formulir C1 di TPS 2. Ia dan anggota KPPS belum tidur sejak pagi selepas penghitungan suara. "Tidak ada yang tidur atau mandi, ibu-ibu (anggota KPPS) di sini pakai make-up saja," katanya.
Sementara itu, Sekretariat PPS Kelurahan Masale, Panakkukang, telah dipenuhi kotak suara dari berbagai TPS. Hanya TPS 43 yang belum mengantarkan logistik pemilu serta formulir C1. Ketua KPPS TPS 43 Chaerurrahman Ngatimin mengatakan, keterlambatan di TPS-nya disebabkan ketiadaan lembar plano penghitungan suara DPR RI dalam kotak suara yang dikirimkan.
"Saya sudah lapor ke PPS dan katanya plano akan diantarkan. Kami memutuskan untuk menunggu plano itu datang karena sudah ada kesepakatan dengan saksi dan pengawas untuk menghitung secara urut mulai dari presiden, DPD RI, DPR RI, baru kemudian DPRD,” kata dia.
Namun, plano yang dijanjikan tak kunjung datang hingga mendekati tenggat waktu pengiriman hasil rekapitulasi suara pada pukul 14.00 Wita. Chaerurrahman dan PPS pun sepakat untuk tidak menghitung surat suara DPR RI. Kesepakatan itu dilaporkan dalam berita acara.
"Mau bagaimana lagi? Kami hanya menjalankan apa yang diperintahkan," kata Chaerurrahman.
Ketua PPS Kelurahan Masale M Ilyas Kunta mengatakan, kotak suara pertama dari TPS di kelurahannya tiba pada dini hari pukul 01.00 Wita. Kotak suara pun terus berdatangan hingga sekitar pagi hari.
Ilyas mengatakan, kendala lain yang muncul adalah banyak anggota KPPS yang mengira pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) hanya berhak memilih capres-cawapres. Padahal, mereka bisa mendapatkan empat surat suara lainnya. Hanya pemilik formulir A5 yang haknya terbatas pada pemilihan capres-cawapres.
Di Kecamatan Rappocini, beberapa truk telah mengantar kotak-kotak suara dari enam kelurahan ke Sekretariat PPK di Masjid Darul Muttaqin, Kelurahan Minasa Upa. KPPS di lima kelurahan lainnya masih melengkapi formulir C1 berhologram berikut salinannya.
Ketua PPK Rappocini Abbasiah mengatakan, pihaknya menunggu semua logistik pemilu dan salinan C1 diantarkan. Suara di tingkat kelurahan dan kecamatan akan direkapitulasi selama 20 April hingga 5 Mei. "Semoga lancar agar bisa segera selesai," katanya.
Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Rappocini Rizky Awalita mengatakan, belum ada laporan pelanggaran pemilu di wilayahnya. "Tapi, ada ketua KPPS di Banta-Bantaeng yang dipecat oleh Ibu Abbasiah karena memberikan C6 kepada mahasiswa perantau. Terlepas dari itu, tidak ada masalah lain," ujarnya.
Pengabdian
Lima surat suara berarti kerja yang lebih berat bagi KPPS. Ilyas menilai, upah Rp 550.000 bagi ketua KPPS dan Rp 500.000 bagi anggota KPPS sebenarnya tidak setimpal dengan beben kerja.
"Kami kerja mulai dari membagi C6 sampai merekapitulasi suara. Kami tidak tidur dua hari ini, harus curi-curi waktu jika mau tidur sejam atau dua jam. Saya anggap saja ini pengabdian terbesar warga buat negara," katanya.
Hal senada dikatakan Abbasiah. Meskipun pemilu di kecamatannya lancar, beberapa anggota KPPS jatuh sakit akibat kurang istirahat. Di Kelurahan Mappala, seorang anggota KPPS tiba-tiba tak sadarkan diri setelah selesai mengisi formulir C1. Di Kelurahan Minasa Upa, seorang anggota KPPS bahkan harus dirawat di rumah sakit.
Dari pengalamannya sebagai anggota PPS dalam Pilkada 2018, penghitungan suara dari dua kotak suara memakan waktu hingga tengah malam. Lima kotak suara kali ini, sekalipun menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia, juga menggandakan tekanan kerja bagi panitia.