Akbar Tandjung: Jaga Kebersamaan sebagai Bangsa

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Akbar Tandjung.

JAKARTA, KOMPAS — Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Akbar Tandjung mengimbau kebersamaan sebagai bangsa tidak dirusak hanya karena berbeda pilihan di Pemilu 2019. Setiap warga memiliki hak konstitusional yang sama, sehingga semuanya harus mendapat tempat secara proporsional saat pemilu.

Hal tersebut disampaikan Akbar seusai melakukan pertemuan dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, Erick Thohir, di kediaman Akbar, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019) malam. Dalam kesempatan itu, mereka melakukan silaturahmi sebelum pelaksanaan Pemilu pada Rabu (17/4/2019).

Selepas kegiatan itu, Akbar mengatakan bahwa Pemilu kali ini menjadi momen untuk mengaktualisasikan hak konstitusional setiap warga negara, serta memperlihatkan kualitas demokrasi Indonesia kepada dunia.

"Masyarakat perlu membuktikan, walaupun latar belakang kita berbeda-beda, tetapi tidak mengurangi perasaan demokrasi dan kebersamaan sebagai bangsa. Ini yang harus terus kita pelihara dengan baik," ucap Akbar, di kediamannya, Selasa malam.

Baca juga: NU: Rawat Budaya, Menjaga Bangsa

Bila nilai-nilai seperti itu yang dijunjung tinggi, menurut dia, tidak akan muncul keinginan untuk membuat keributan. Apalagi hingga menyuarakan people power atau pengerahan massa.

Ia menambahkan, keributan atau gerakan semacam people power dari kelompok tertentu, menandakan adanya prasangka buruk terhadap figur para calon pemimpin. Timbulnya prasangka itu menandakan bahwa masyarakat tidak percaya dengan keandalan sistem pemilu Indonesia.

Padahal, semua aturan main dalam pemilu sudah diatur oleh sejumlah lembaga. Ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang terus mengawal berjalannya pemilihan. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu lagi curiga dengan adanya tindak kecurangan.

"Intinya, kita semua harus menciptakan prasangka baik kepada masyarakat, kepada lembaga pengawas, dan kepada siapapun. Kita percayakan bahwa penyelenggaraan pemilu ini sejalan dengan konstitusi, sehingga semua dapat berjalan secara jujur dan adil," pungkas Akbar yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini.