Hak Puluhan Ribu Anak Yahukimo Terabaikan

JAYAPURA, KOMPAS — Cakupan imunisasi polio bagi 59.260 anak berusia 0 hingga 15 tahun hanya 16,14 persen. Hal ini dinilai sebagai adanya pembiaran dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk puluhan ribu anak tersebut.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey, di Jayapura, Kamis (11/4/2019).

Frits mengatakan, kasus polio yang terjadi di Yahukimo menunjukkan adanya dugaan kelalaian pemerintah daerah setempat dalam pelayanan kesehatan bagi anak-anak. Padahal, setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan dari negara.

KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Siswa SD YPPK Picetehi Sibena, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, mengantre untuk diimunisasi campak-rubela pada Agustus 2018. Papua Barat menjadi provinsi pertama di luar Jawa yang berhasil mencapai target cakupan imunisasi campak-rubela minimal 95 persen.

”Apabila terjadi kasus polio massal di Yahukimo, hal ini akibat perbuatan pemda yang diduga tidak memberikan layanan imunisasi bagi anak-anak ini,” kata Frits. Ia pun menegaskan, Komnas HAM akan menerjunkan tim ke Yahukimo untuk memantau nasib anak-anak tersebut dalam waktu dekat. Saat ini sudah ditemukan tiga kasus polio di Yahukimo dari November 2018 hingga Maret 2019. Seorang anak mengalami kelumpuhan dan dua anak yang tidak mengalami kelumpuhan.

”Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan aparat kepolisian terkait minimnya imunisasi di Yahukimo. Hal ini demi menyelamatkan anak-anak tersebut,” kata Frits menegaskan.

BRUNOTO UNTUK KOMPAS

Anak balita bersama ibunya di pelataran rumah di Kampung Adat, Distrik Pulau Tiga, Kabupaten Asmat, Papua. Sepanjang Desember 2017, belasan anak balita di Kabupaten Asmat meninggal dunia diduga akibat kekurangan gizi dan terserang penyakit karena tidak mendapatkan layanan imunisasi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aaron Rumainum mengakui, Yahukimo termasuk kabupaten yang cakupan imunisasi polio masih di bawah 20 persen.

Hingga saat ini, baru 9.567 anak yang mendapat imunisasi polio. Rata-rata anak yang mendapat imunisasi dominan berada di Distrik Deikai, ibu kota Kabupaten Yahukimo.

Sementara itu, cakupan imunisasi polio untuk 28 kabupaten dan kota di Papua sudah mencapai 60,96 persen. Total anak di Papua yang sudah mendapat imunisasi polio sebanyak 595.523 anak.

Target cakupan

Tujuh kabupaten di daerah pesisir Papua telah melewati target cakupan imunisasi polio sebesar 95 persen, yakni Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Keerom, Mappi, Sarmi, dan Kota Jayapura.

Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Keerom secara langsung berbatasan dengan negara Papua Niugini yang mengalami kejadian luar biasa polio pada tahun lalu.

Kami tidak tahu mengapa imunisasi polio di Yahukimo masih rendah. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mengucurkan Bantuan Operasional Kesehatan sekitar Rp 700 juta untuk semua puskesmas di Yahukimo pada tahun ini. Salah satu kegiatan yang bersumber dari dana itu adalah imunisasi.

Terdapat sebanyak 11 kabupaten yang cakupan imunisasi polio masih berada di angka 50 persen. Dua kabupaten dengan cakupan imunisasi terendah, yakni Nduga sebesar 4,52 persen dan Tolikara sebesar 3,64 persen.

”Kami tidak tahu mengapa imunisasi polio di Yahukimo masih rendah. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mengucurkan Bantuan Operasional Kesehatan sekitar Rp 700 juta untuk semua puskesmas di Yahukimo pada tahun ini. Salah satu kegiatan yang bersumber dari dana itu adalah imunisasi,” tuturnya.

Dokumentasi Esau Miran

Bupati Yahukimo Abock Busup saat meresmikan Lapter Hilariki di Distrik Ubalihi pada 8 November 2017.

Bupati Yahukimo Abock Busup saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, minimnya cakupan imunisasi polio bagi anak-anak Yahukimo karena pihaknya tidak memiliki anggaran yang cukup.

”Anggaran Pemkab Yahukimo hanya Rp 700 miliar tahun 2019. Anggaran ini bukan hanya untuk sektor kesehatan, melainkan juga sektor lainnya. Kami berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat,” kata Abock.

Ia pun menyatakan akan mencopot kepala puskesmas yang tidak melaksanakan tugas imunisasi di daerah tugasnya dengan baik.