Lima Kali Bimtek untuk KPPS se-Kecamatan Setu Tangsel

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

ILUSTRASIWarga membuka surat suara dalam bilik suara saat berlangsung simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu 2019 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (9/4/2019). Simulasi dilakukan untuk memantau kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif yang berlangsung serentak.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS -- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Setu, Kota Tangerang Selatan, Irfan Alamsyah mengatakan, pihaknya sudah melakukan bimbingan teknis atau bimtek untuk seluruh kelurahan se-kecamatan Setu, yang terdiri dari 6 kelurahan.

Juga mereka terus pemberian materi tambahan bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan untuk petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 214 TPS se-Kecamatan Setu. Bimtek dilakukan sudah lima kali pertemuan.

“Bimtek yang diberikan adalah tata cara pemungutan suara, tugas masing-masing KPPS, dan cara penghitungan dan pengisian berita acara,” kata Irfan di Tangerang Selatan, Selasa (9/4/2019).

Selanjutnya, kata Irfan, Bimtek juga dilakukan di setiap kelurahan. Pelaksanaan Bimtek di setiap keluarahan berbeda, tergantung dari jumlah TPS. Seperti di Kelurahan Kademangan, kata Irfan, Bimtek dilakukan empat sampai lima kali.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

ILUSTRASIPemilih memasukan jari ke dalam tinta saat simulasi Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (6/4/2019). Acara diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bersama KAPAL Perempuan dan Migrant CARE tersebut diikuti sekitar 500 perempuan dari beragam komunitas. Selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, simulasi dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan akses yang dialami kelompok perempuan disabilitas, lansia, dan pemilih pemula.

“Bimtek di tingkatan PPK dilakukan untuk PPS kelurahan. Bimtek di tingkat PPS dilakukan untuk KPPS. Kami PPK hanya memberikan materi saja,” kata Irfan.

Upah saat pelaksanaan Pemilu, jelas Irfan, yang diterima Ketua KPPS sebesar Rp 550.000 dan anggota KPPS Rp 500.000, serta anggota Linmas Rp 400.000 per hari. Upah tersebut untuk tugas petugas mulai dari pencoblosan suara sampai penghitungan Cuma.

Namun, jika ada sanggahan saat penghitungan pleno di PPK maka KPPS tersebut masih wajib untuk datang ke pleno di tingkatan PPK.

Sementara untuk membangun TPS adalah kewajiban KPPS. “Dari KPU juga memberikan untuk uang sewa tenda,” tambah Irfan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

ILUSTRASIPanitia pemungutan suara (PPS) mencatat hasil pencoblosan surat suara saat simulasi Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (6/4/2019). Acara diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bersama KAPAL Perempuan dan Migrant CARE tersebut diikuti sekitar 500 perempuan dari beragam komunitas. Selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, simulasi dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan akses yang dialami kelompok perempuan disabilitas, lansia, dan pemilih pemula.

Persiapan serupa juga dilakukan oleh KPPS di Kabupaten Bogor.

Di Kabupaten Bogor, sejumlah KPPS dan anggota KKPS yang ditanya terpisah, menyatakan sudah mendapat pelatihan atau bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara dan dipastikan mereka mendapat honorarium sebagai pelaksana pemungutan suara di TPS.

“Kemarin bareng-bareng dapat pelatihan bintek dari KPU, di hotel di sini. Ada simulasinya juga,” kata Esih Sukaesih (47), KPPS TPS 051 di RT 01/011 di Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, kemarin siang.

Menurut Esih, dari simulasi itu, karena banyak surat suara yang harus dicoblos, memang jadi perlu waktu lebih banyak bagi pemilik suara mencoblos dan lebih banyak waktu lagi untuk menghitung surat suara hasil coblosan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

ILUSTRASIKetua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos menjelaskan pencoblosan surat suara untuk anggota DPR dalam acara "Simulasi Pemilu 2019 : Perempuan Memiih" di Jakarta, Sabtu (6/4/2019). Acara yang diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bersama KAPAL Perempuan dan Migrant CARE itu diikuti sekitar 500 perempuan dari beragam komunitas. Selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, simulasi dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan akses yang dialami kelompok perempuan disabilitas, lansia, dan pemilih pemula.

“Waktu simulasi, ada peserta yang salah juga. Tetapi, insya Allah lancarkan saat pelaksanaannya nanti. Yang paling ribet memang saat penghitungan dan pengisian formulir C1 itu. Perkiraannya nanti, semua kegiatan terkait pencoblosan di TPS akan rampung pukul 24.00,” tuturnya.