Pembangunan Perbatasan untuk Keadilan

KOMPAS/MEDIANA

(berdiri megang pengeras suara) Menkominfo Rudiantara memberikan pidato di depan lapangan menara pemancar berteknologi 2G di Desa Waringin, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (2/01/2019).

Pemerintah terus membangun infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan. Pulau Morotai masuk dalam prioritas pembangunan tahun ini.

MOROTAI, KOMPAS  - Melalui program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan, pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan, terutama bagi warga negara di wilayah beranda negeri. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, Gerbangdutas juga ditujukan untuk mengantisipasi ancaman kejahatan dari luar Indonesia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen menjalankan poin ketiga Nawacita, yaitu membangun dari pinggiran. Ia menekankan, pembangunan di wilayah perbatasan bukan program populis, bahkan justru membutuhkan biaya yang banyak.

Untuk program Gerbangdutas 2019, pemerintah mengalokasikan Rp 12,22 triliun. Dana itu berasal dari 14 kementerian/lembaga yang fokus membantu percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Menurut Wiranto, Gerbangdutas dimaksudkan agar pembangunan di daerah perbatasan dapat dilakukan terpadu dan terarah. Pemerintah ingin masyarakat di perbatasan tidak lagi iri dengan masyarakat di wilayah pusat, serta tidak bergantung pemenuhan kebutuhan dari negara tetangga.

”Pembangunan dari pinggiran harus kita lanjutkan. Kalau masyarakat di perbatasan sudah merasakan hidup seperti di pusat, keadilan sosial terwujud,” kata Wiranto dalam peresmian program Gerbangdutas 2019 di kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (18/3/2019).

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Berbagai barang peninggalan prajurit sekutu pada era Perang Dunia II yang disimpan di rumah pegiat sejarah Muchlis Eso yang juga dimanfaatkan sebagai museum di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Kamis (14/3/2019).

Acara tersebut juga dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, dan Bupati Pulau Morotai Benny Laos.

Lebih lanjut Wiranto mengungkapkan, Gerbangdutas merupakan langkah konkret pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu mewujudkan pemerataan di Tanah Air. Pembangunan tidak lagi terpusat   di Pulau Jawa.

”Memang masih banyak yang belum kami lakukan. Tidak mudah membangun perbatasan, tetapi pemerintah akan terus membenahi,” katanya.

Kabupaten Pulau Morotai menjadi percontohan program Gerbangdutas pada 2019. Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 778 miliar untuk pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Filipina itu.

Peresmian Gerbangdutas perdana pada 2015 dilakukan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, setahun berselang. Pada 2017 dan 2018, BNPP menetapkan Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, dan Merauke, Papua, sebagai lokasi peresmian program tersebut.

Suhajar menambahkan, program Gerbangdutas dilaksanakan di 41 kabupaten/kota dari 13 provinsi. Melalui program ini, pemerintah berusaha mengakselerasi pembangunan di perbatasan, baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur bagi sumber daya manusia.

Kompas

Sejumlah pondokan dibangun pembalak dalam sebuah kawasan hutan lindung di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan. Pembalakan nyaris tak pernah berakhir di wilayah itu semakin menghabisi potensi kayu alam tersisa. Adapun kayu-kayu dialirkan melalui sungai menuju industri pengolahan kayu terdekat.

Ancaman

Terkait ancaman keamanan, Wiranto menekankan, radikalisme dan terorisme merupakan persoalan utama di wilayah perbatasan. Selain itu, juga narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan ilegal.

Karena itu, ia menegaskan, pembangunan tak hanya dilakukan untuk memperkuat sektor ekonomi dan keamanan, tetapi juga bidang pendidikan agar semua sektor itu dapat membentengi warga perbatasan dari gangguan keamanan dari luar wilayah Indonesia.

Warga Morotai, Salmiah (32), merasakan, dalam satu tahun terakhir terdapat sejumlah ruas jalan baru. Pemerintah juga tengah membangun   rumah sakit dan pasar yang tengah di bangun di wilayah Kecamatan Morotai Selatan.

”Saya menyaksikan ada jalan-jalan baru yang dibuat. Itu membantu kami untuk beraktivitas, apalagi kalau pasar dan rumah sakit sudah beroperasi,” kata ibu empat anak itu yang bermukim di Desa Darame, Morotai Selatan.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pekerja memasang tiang listrik di Desa Bere-bere Kecil, Kecamatan Morotai Jaya, Pulau Morotai, Maluku Utara, Kamis (15/3). Pemasangan jaringan listrik yang merupakan program listrik desa ini meliputi empat desa yang terdiri dari Desa Podimor Padange, Desa Bere-bere Kecil, Desa Titigogoli, dan Desa Hapo di kecamatan Morotai Jaya dengan panjang jaringan tegangan menengah 22,56 kilometer sirkit (kms). Hingga Januari 2018, secara nasional PT PLN (Persero) telah melistriki 75.735 desa.