Ma\'ruf Akan Jawab Isu Bantuan Pendidikan

KOMPAS/AGNES THEODORA

Cawapres Nomor Urut 01 Ma\'ruf Amin di acara Tabligh Akbar, Gunung Tua, Padang Lawas Utara, Minggu (10/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS  – Dalam debat presidensial solo pertamanya, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma’ruf Amin akan memaparkan sejumlah tawaran program baru di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Tim sukses Joko Widodo-Ma’ruf mengakui, implementasi program bantuan pendidikan selama ini memang belum tepat sasaran untuk warga yang benar-benar membutuhkan.

Persoalan itu menjadi salah satu yang diantisipasi oleh tim debat Ma’ruf akan ditanyakan oleh pihak lawan saat debat presidensial ketiga, Minggu (17/3/2019) nanti.

Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima mengatakan, salah satu program yang akan disampaikan Ma’ruf adalah bantuan pendidikan bagi kalangan tidak mampu, melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja.

Ia mengakui, sejauh ini, beberapa program bantuan pendidikan dari pemerintah penerapannya belum tepat sasaran. Itu dikarenakan basis data warga yang berhak mendapat bantuan tersebut tidak akurat. Saat debat, ujarnya, isu tersebut sudah diantisipasi dan akan dijawab dengan solusi, yaitu perbaruan basis data dan validasi data yang akurat.

“Validasi data itu memang harus lebih akurat ke depan, diperbarui, dengan melibatkan pemimpin lokal sampai tingkat RT/RW, karena sekarang ini, banyak orang yang tidak seharusnya menerima, malah menerima,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

KOMPAS/SONYA HELEN SINOMBOR

Beberapa anak SD di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menunjukkan Kartu Indonesia Pintar yang baru diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Rabu (14/3/2018).

Hasil survei Litbang Kompas, mayoritas responden atau sebanyak 32,4 persen menganggap isu terpenting di bidang pendidikan adalah program bantuan pendidikan yang belum tepat sasaran. Sementara, di bidang ketenagakerjaan 67,4 persen responden menantikan adanya terobosan dari pasangan calon untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Menurut Aria, dalam debat, Ma’ruf akan menyampaikan secara lebih mendetail kelanjutan penerapan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta kartu terbaru, KIP Kuliah. Program untuk menyekolahkan lulusan SMA sampai ke perguruan tinggi itu akan diterapkan Jokowi-Ma’ruf jika terpilih kembali. Saat ini, basis data terus diperbarui dan divalidasi agar penerapan program lima tahun ke depan lebih tepat sasaran.

Program ini akan diterapkan untuk warga yang miskin struktural, serta warga umumnya yang tidak mampu melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi. “Ini salah satu isu yang kami anggap penting, karena kalau bangsa ini bodoh, itu salah pemerintah yang tidak bisa mendidik bangsa cerdas lewat bantuan pendidikan yang tepat,” katanya.

Kartu Pra-kerja

Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan, Ma’ruf juga akan menyampaikan program serupa yaitu Kartu Pra-kerja. Program ini adalah upaya memperkuat pendidikan vokasi, melalui pelatihan dan sertifikasi yang akan menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Job Fair Akbar yang berlangsung di Blok M Square, Jakarta, Selasa (26/2/2019) dipadati para pencari kerja. Bursa kerja Job Fair Akbar, berlangsung hingga 27 Februari 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,39 juta.

Rantai sistem link and match yang kerap terputus antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri di daerah masing-masing akan diperbaiki. Dengan demikian, tenaga kerja usia produktif bisa langsung disalurkan ke industri yang membutuhkan dan sesuai dengan karakteristik tiap daerah. Program ini diharapkan bisa menjawab persoalan ketersediaan lapangan kerja.

Sama dengan penerapan KIP, program ini juga membutuhkan validasi data yang lebih akurat. Penerima kartu pra-kerja adalah warga negara pencari kerja, pekerja, berusia minimal 15 tahun.

“Selama ini, seringkali yang sudah selesai mengenyam pendidikan, tidak siap untuk bekerja, atau tidak sinkron dengan kebutuhan di daerahnya. Perlu diadakan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri di tiap daerah. Ini yang mau dicapai dengan kartu pra-kerja,” kata Wakil Ketua TKN Eriko Sotarduga.

Kartu Pra Kerja ini sejalan dengan yang tercantum di dokumen visi-misi Jokowi-Ma’ruf bidang ketenagakerjaan. Pasangan calon nomor urut 01 menjanjikan mengembangkan reformasi ketenagakerjaan. Salah satunya, lewat meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi yang melibatkan pemerintah setempat, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.