Airin Rachmy Diani turut menjajal MRT, Rabu kemarin. Wali Kota Tangerang Selatan itu bagian dari publik yang antusias sambut MRT. Publik menunggu kepastian tiket MRT. Harga tiket turut memengaruhi moda itu bakal diminati atau tidak.
JAKARTA, KOMPAS — Hingga Rabu (13/3/2019) kemarin, DPRD DKI Jakarta kembali menunda pembahasan tarif moda raya terpadu (MRT) dan kereta ringan (LRT) Jakarta.
M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, di ruang rapat gedung DPRD DKI memutuskan membatalkan pembahasan. Menurut Taufik, dirinya belum bisa memutuskan karena hal itu menyangkut dua hal. Pertama, tentang besaran subsidi kepada publik. Kedua, besaran beban pada APBD.
Sri Haryati, Asisten Sekdaprov DKI Jakarta Bidang Perekonomian, seusai rapat menjelaskan, pihaknya sebetulnya sudah menyerahkan bahan-bahan kajian yang diminta. Bahkan, pada Selasa (12/3/2019) sudah ada paparan tentang tarif dan subsidi atau public service obligation (PSO) MRT/LRT oleh Dinas Perhubungan DKI.
Pembahasan tentang tarif dan PSO ini untuk di DPRD DKI mulai dibahas pada Rabu (6/3/2019) di Komisi C. Namun, pembahasan tidak tuntas karena Komisi C meminta supaya ada kajian detail tentang besaran tarif dan PSO yang diajukan oleh MRT dan LRT.
Pembahasan pun berlanjut pada Selasa (12/3/2019) di Komisi B berupa paparan dari Dinas Perhubungan DKI. Pembahasan kembali tidak tuntas dan meminta supaya dilakukan lagi pada Rabu (13/3/2019). Ternyata, pembahasan gagal lagi.
Dalam usulan MRT dan LRT pada rapat pembahasan pertama, Rabu (6/3), untuk MRT, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan tarif Rp 12.000 dan PT MRT Jakarta mengusulkan tarif Rp 8.500-Rp 10.000 per penumpang. Adapun Pemprov DKI mengusulkan Rp 10.000 per penumpang. Sementara kemauan membayar warga atas tarif MRT adalah Rp 8.500-12.500 per orang.
Untuk LRT, usulan tarif DTKJ adalah Rp 10.800 per penumpang. Usulan PT LRT Jakarta Rp 5.000-Rp 7.000. Adapun usulan Pemprov DKI sebesar Rp 6.000. Kemauan warga membayar Rp 5.000-Rp 7.000.
Tuhiyat, Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta, menjelaskan, untuk tarif itu nanti bisa lebih atau kurang dari Rp 10.000 per orang. Apabila tarif lebih mahal dari usulan, target jumlah penumpang tidak tercapai.
Apabila tarif lebih rendah dari usulan, penumpang akan membeludak dan kapasitas kereta MRT tidak mencukupi. Seperti diketahui, satu rangkaian kereta MRT diatur mengangkut maksimal 1.850 orang.
Bus pengumpan
Layanan MRT akan didukung angkutan pengumpan dari Tangerang Selatan. PT Transjakarta, PT MRT, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan PT Jaya Real Property Tbk bekerja sama menyediakan bus Royaltrans mulai Rabu kemarin.
”Dalam layanan MRT, tidak akan maksimal jika tidak ada (didukung) transportasi massal lainnya (seperti Transjakarta),” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar dalam konferensi pers di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia.
Dalam uji coba itu, hadir Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono, dan Direktur PT Jaya Real Property Tbk, Gatot Setyo Waluyo.
Airin berterima kasih kepada PT MRT dan Transjakarta yang melayani warganya. ”Saya dan warga Tangerang Selatan senang dengan adanya MRT karena di atas 50 persen warga Tangsel bekerja di Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif moda transportasi umum yang digunakan dan dimanfaatkan,” kata Airin.
Royaltrans tersedia rute BSD Serpong-Bundaran Senayan dengan penurunan penumpang di Stasiun MRT Fatmawati. Juga Bintaro-Blok M dengan penurunan penumpang di Stasiun Fatmawati dan Bintaro-Bundaran HI dengan penurunan penumpang di Stasiun Lebak Bulus.