Tinjau Ulang SMK Tak Berstandar

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah undangan melihat-lihat produk otomotif yang dipamerkan, di sela-sela peluncuran Program Vokasi Industri, dalam rangka membangun link and match antara industri dengan SMK, di PT Delta Dunia Sandang Tekstil, Kabupaten Demak, Jateng, Kamis (28/2/2019). Sejumlah penyandang disabilitas itu mendapat kesempatan pelatihan dan bekerja di industri. Selain itu, dilakukan penandatanganan 585 perjanjian kerja sama, antara 116 perusahaan industri dengan 391 SMK.

DEMAK, KOMPAS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menata kelembagaan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Salah satunya dengan meninjau ulang SMK yang tak memenuhi standar pelayanan minimal sebagai bagian dari revitalisasi SMK.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, mengatakan, mengacu instruksi presiden (Inpres) Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi SMK, penataan kelembagaan dan jurusan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Meski berat, upaya terus dilakukan.

"Saat ini ada sekitar 14.000 SMK di Indonesia. Dari hasil akreditasi, ada sekitar 40 persen yang akreditasinya C atau tak terakreditasi," kata Hamid pada peluncuran Program Vokasi Industri oleh Kementerian Perindustrian di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019).

Hamid menambahkan, salah satu permasalahan ialah masih ada SMK yang tak mampu memenuhi standar pelayanan minimal, tetapi tetap beroperasi. Oleh karena itu, bersama pemerintah provinsi, peninjauan ulang perlu terus dilakukan.

"Kami tahun ini dengan terpaksa menutup 279 SMK. Pada Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) mereka terus memperbarui data guru dan siswanya. Namun, ternyata di lapangan tidak ada aktivitas lagi," ucap Hamid.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah perwakilan perusahaan industri menyerahkan bantuan kepada SMK-SMK di Jawa Tengah, di sela-sela peluncuran Program Vokasi Industri, dalam rangka membangun link and match antara industri dengan SMK, di PT Delta Dunia Sandang Tekstil, Kabupaten Demak, Jateng, Kamis (28/2/2019). Pada acara itu, dilakukan penandatanganan 585 perjanjian kerja sama, antara 116 perusahaan industri dengan 391 SMK.

Hal ini juga bagian dari upaya pemerintah menyediakan akses pendidikan SMK yang bermutu. Selain itu juga penyediaan pendidik dan fasilitas belajar yang memadai. Hamid berharap Pemprov Jateng terus meninjau ulang, sehingga revitalisasi SMK dapat berjalan baik.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan, revitalisasi SMK meliputi penyesuaian dan penyelarasan kurikulum. Dengan cepatnya perubahan yang terjadi kini, kurikulum harus dibuat berdasarkan kebutuhan industri. Jika tidak, bakal tertinggal karena jalan di tempat.

"Dengan kondisi ini semua, Jateng siap menjadi percontohan. Perlu segera kita ubah, agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Kami sudah memulai, termasuk program magang ke Jepang. Keterampilan tidak kalah, tetapi fisik kita kurang. Ini perlu diperhatikan," ucap Ganjar.

Kami tahun ini dengan terpaksa menutup 279 SMK. Pada Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah mereka terus memperbarui data guru dan siswa. Namun, ternyata di lapangan tidak ada aktivitas lagi

Perkuat kerja sama

Hamid menuturkan, kolaborasi antarkementerian dan lembaga juga terus dilakukan guna merevitalisasi SMK. Termasuk dengan Kemenperin yang memfasilitasi serta menghubungkan SMK dengan dunia industri, sehingga diharapkan link and match terus terbangun.

Baca juga: Kemenperin Dorong Tingkatkan Daya Saing Lewat Vokasi

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyaksikan sejumlah perwakilan perusahaan industri menandatangani perjanjian kerja sama dengan SMK di Jawa Tengah dan DIY, di sela-sela peluncuran Program Vokasi Industri, dalam rangka membangun link and match antara industri dengan SMK, di PT Delta Dunia Sandang Tekstil, Kabupaten Demak, Jateng, Kamis (28/2/2019). Pada acara itu, dilakukan penandatanganan 585 perjanjian kerja sama, antara 116 perusahaan industri dengan 391 SMK.

Pada Kamis (28/2), dilakukan penandatanganan 585 perjanjian kerja sama, antara 116 perusahaan industri dan 391 SMK untuk wilayah Jateng dan DIY. Hal itu merupakan program Kemenperin dalam upaya menyediakan satu juta tenaga kerja tersertifikasi sampai 2019.

"Dengan demikian, total tercapai 4.293 perjanjian kerja sama yang melibatkan 2.340 SMK dengan 861 perusahaan industri. Pada 2019 ditargetkan 2.685 SMK yang bekerja sama dengan industri," kata Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono.

Dalam kesempatan sama, diberikan pula bantuan mesin dan peralatan oleh 18 perusahaan kepada 135 SMK untuk keperluan praktikum. Selain itu, dilaksanakan pembukaan diklat 3 in 1 untuk industri garmen dan alas kaki dengan jumlah 200 peserta serta penyerahan sertifikat training of trainer (ToT) kepada 150 guru SMK.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan sejumlah penyandang disabilitas, di sela-sela peluncuran Program Vokasi Industri, dalam rangka membangun link and match antara industri dengan SMK, di PT Delta Dunia Sandang Tekstil, Kabupaten Demak, Jateng, Kamis (28/2/2019). Sejumlah penyandang disabilitas itu mendapat kesempatan pelatihan dan bekerja di industri. Selain itu, dilakukan penandatanganan 585 perjanjian kerja sama, antara 116 perusahaan industri dengan 391 SMK.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, pihaknya juga memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri. Selain itu, ada pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja).

“Pembukaan diklat 3 in 1 diikuti oleh 50 orang penyandang disabilitas yang akan ditempatkan bekerja di beberapa perusahaan alas kaki. Jumlah penyandang disabilitas yang telah dilatih, disertifikasi dan ditempatkan bekerja sudah mencapai 413 orang,” katanya.

Baca juga: Pendidikan Vokasi Diperkuat untuk Hadapi Revolusi Industri 4.0