Kubu Prabowo Tunggu Payung Hukum Pengembalian Lahan Konsesi

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

Saat menyapa warga Gresik, Jawa Timur, Senin (25/2/2019), calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dielu-elukan dan disambut meriah pendukung dan simpatisannya. Sebelumnya, Prabowo berziarah ke makam pahlawan nasional dan inspirator kelahiran Nahdlatul Ulama, RKH As’ad Syamsul Arifin; bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, Situbondo, dan Ponpes Sidogiri, Pasuruan; serta bertemu alim ulama setempat.

JAKARTA, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, siap mengembalikan lahan yang dikuasainya kepada negara. Namun, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap ada payung hukum dari pemerintah agar semua lahan konsesi yang dikuasai pihak lain juga dikembalikan.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (25/2/2019) malam, seusai program acara Dua Arah Kompas TV, di Jakarta, mengatakan, Prabowo siap untuk mengembalikan tanah konsesi seluas 340.000 hektar di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur jika dibutuhkan negara.

”Jika perlu mengambil semua (tanah konsesi) yang dikuasai korporasi besar dan kita bagikan buat rakyat. Jadi, kami tunggu Pak Jokowi membuat aturan yang bisa ambil semua tanah konsesi,” kata Dahnil.

STEFANUS ATO UNTUK KOMPAS

Dahnil Anzar Simanjuntak

Juru Bicara BPN Andre Rosiade menambahkan, tanah yang kini dikuasai Prabowo diperoleh secara legal. Tanah itu dibeli melalui proses lelang yang diadakan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2004.

Prabowo, kata Andre, dengan senang hati siap mengembalikan tanah itu jika diperlukan negara. Akan tetapi, payung hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibutuhkan agar semua tanah konsesi yang dikuasai korporasi besar lainnya juga dikembalikan.

Baca juga: Prabowo: Daripada Dipegang Asing, Lebih Baik Tanah Ini Saya Kelola

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Eriko Sotarduga, mengatakan, tidak perlu ada payung hukum untuk mengembalikan lahan konsesi. Hal itu karena kepemilikan lahan dengan sistem hak guna usaha (HGU) tidak melanggar aturan apa pun.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Presiden Joko Widodo membagikan 3.000 sertifikat lahan untuk warga di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Tanah yang diperoleh dengan sistem HGU hanya dapat diambil oleh negara setelah izin pemanfaatan lahan mencapai 35 tahun. Namun, penguasaan itu dapat diperpanjang lagi hingga 25 tahun ke depan. ”Jadi, kalau mau dikembalikan, ya, silakan saja. Tetapi, tidak ada ketentuan yang memaksa pengembalian lahan konsesi,” kata Eriko.

Baca juga: Joko Widodo Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo

Menurut Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma’ruf, Maman Imanulhaq, upaya Jokowi membagikan tanah kepada masyarakat adalah bagian dari prinsip dasar bernegara, yaitu keadilan sosial. Setiap orang yang memiliki tanah ribuan hektar sudah selayaknya mengembalikan tanah itu kepada negara.

STEFANUS ATO UNTUK KOMPAS

Maman Imanulhaq

Namun, pengembalian itu, lanjutnya, tidak mudah dilakukan karena penguasaan tanah konsesi juga diperoleh secara legal. Persoalan ini dinilai menjadi tantangan bagi siapa pun yang akan memimpin Indonesia ke depan.

Isu penguasaan lahan pertama kali dilontarkan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo, saat menanggapi pertanyaan Prabowo terkait reforma agraria dalam debat calon presiden putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam. Saat itu, Jokowi mengatakan, lahan dan sertifikat telah ia berikan kepada rakyat kecil, bukan untuk segelintir pengusaha besar atau elite.

”Saya tahu, Prabowo punya lahan di Kaltim seluas 220.000 hektar dan di Aceh Tengah seluas 120.000 hektar. Pembagian-pembagian ini tidak dilakukan masa pemerintah saya,” ujar Jokowi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo, dan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, saling menyambut dengan ekspresi gembira setelah mengakhiri debat kedua calon presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Prabowo mengakui, ia memiliki lahan itu dengan sistem HGU. Ia menegaskan, sebaiknya lahan itu ia miliki daripada jatuh ke tangan asing. ”Daripada dipegang asing, lebih baik saya kelola karena saya nasionalis dan patriot,” ucap Prabowo. (STEFANUS ATO)